Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 81
\

Siap Berkompetisi, PKB Mamasa Resmi Mendaftar di KPU

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamasa resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum yang diantar langsung oleh Ketua PKB Mamasa Martinus Tiranda Selaku Wakil Bupati Mamasa terpilih dan Jajaran Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Mamasa, Para Bacaleg, serta Simpatisan PKB Mamasa belum lama ini.

Saat ditemui oleh awak media, Martinus Tiranda berhadap kepada Masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada PKB Mamasa.

“Dengan harapan, PKB Mamasa bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat Mamasa dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang,” Kata Martinus.

Selain itu, Yunus Tandipuang selaku ketua LPP Mamasa mengatakan bahwa, Pihaknya akan bekerja maksimal untuk merebut kursi di Kabupaten Mamasa pada pileg 2019 mendatang.

“Dengan adanya Kuota bacaleg PKB Mamasa full 30 Orang di 3 dapil yang mendaftar ke kami dengan taget bahwa paling tidak perolehan kursi PKB Mamasa 4 kursi sekarang bisa dipertahankan dan maksimal bisa melebihi kuota kursi yang diraih, PKB sekarang dengan masing-masing 2 kursi per dapil (6 kursi)
Pada intinya kami akan bekerja secara kolektif baik dari caleg, pengurus dan simpatisan partai agar memperoleh suara sebanyak mungkin pada pemilihan legislatif 2019 mendatang bisa maksimal,” Jelas Ketua LPP Mamasa Yunus Tandipuang, Rabu (18/07/2018).

Jangan Asal Daftar Ternyata Seperti Ini Perbedaan PNS Dengan PPPK

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

9. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Dikutip dari TribunTimur.com, Sabtu (11/1/2019), berikut perbedaa PNS dan PPPK, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta berbagai sumber:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PN

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPP3. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS. Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan

3. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;

b. cuti;

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:

a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
“Masa kerja P3K lebih fleksibel,” katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan
perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan Tunjangan PPPK

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 menyebutkan:

a. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing

e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

d. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:

a. PPPK diberikan gaji dan tunjangan

b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Bisa Diberhentikan Secara Hormat

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

b. atas permintaan sendiri.

c. mencapai batas usia pensiun.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

b. meninggal dunia.

c. atas permintaan sendiri.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Demikianlah perbedaan antara PNS dengan PPPK. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan persiapkan diri anda karena anggaran pengadaan CPPPK untuk tahun ini sudah disiapakan sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja.

DPRD Kabupaten Mamuju Siap Kawal Tuntutan Puluhan Guru

Mamuju – Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj.Sitti Suraidah Suhardi,SE, berjanji akan mengawal tuntutan dari para guru. Hal ini disampaikan ketua DPRD Mamuju saat puluhan guru melakukan aksi di Gedung DPRD Mamuju, Jumat (29/03/2019).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Guru Bersatu Mamuju meminta kepada DPRD Kabupaten Mamuju untuk mendorong pembentukan dewan etik guru karena maraknya tindakan kekerasan terhadap anak dan guru.

Menurut Suraida Suhardi, apa yang menjadi tuntutan dari guru-guru ini tentu tetap akan dikawal dan diterimah, termasuk penguatan regulasi seperti perda melalui rekomendasi ke Bupati.
“Kita berharap bahwa jika nantinya kita akan membuat rekomendasi terkait perda atau peraturan Bupati semoga itu bisa diterimah, dan kami di DPRD akan tetap bersama-sama mengawal apa yang menjadi tuntutan dari guru- guru kita ini”ujar Suraidah.

Ditempat yang sama Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rivai Arvan mengatakan, terkait adanya laporan pada guru itu sendiri maupun guru yang dilaporkan, polisi ini bekerja berdasarkan asas-asas hukum pidana yaitu asas equality Before the law atau kesamaan di muka hukum.
“Jika ada mengadu pasti diproses, dimana dalam prosesnya ada yang berlanjut dan ada tidak, karena dalam proses penyelidikan minimal polisi mengantongi dua alat bukti supaya dapat dilakukan penyidikan lanjut”terangnya.

Lebih jauh Rivai menjelaskan, terkait kasus guru sebagai korban itu sementara dalam proses penyidikan, berkas sudah tahap I, itu sudah dipelajari di jaksa, nanti setelah dianalisa jika ada kurang atau sudah cukup maka akan dilimpahkan sama jaksa.
Kapolres Mamuju Muhammad Rivai Arvan mengaku bahwa pada kasus yang menimpa Harlawan yang juga diadukan oleh orang tua siswa masih dalam proses penyelidikan.
“Artinya polisi masih mengumpulkan alat bukti, apakah ini merupakan proses pidana. Namun perlu diketahui bersama ada putusan mahkama agung untuk melindungi guru dalam menjalankan aktivitas selama itu dalam proses belajar mengajar”jelas Arvan.
Ditambahkan bahwa, terkait kasus ini, saya pasang badan didepan bapak ibu guru, pangkat dan jabatan saya taruhannya, namun saya juga harus bertindak profesional dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada.”tutup Kapolres Mamuju (Shir)

Barumbung : Kejuaraan Fun Race Motor Taksi Di Atas Lumpur

Sejumlah pembalap beradu cepat saat mengikuti kejuaraan “Fun Race Motor Taksi” di atas lumpur di Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, Minggu (8/5/2016).

Kejuaraan balap motor dengan menggunakan motor taksi yang diikuti sekitar 40 pemuda dan orang dewasa ini sangat memberikan hiburan bagi masyarakat Barumbung dan sekitarnya.

Selain berhadiah Sebuah Motor Taksi (tassi), uang tunai serta piala, balapan ini juga bertujuan untuk mewadahi pemuda dalam menyalurkan hobi serta untuk mencegah balapan liar yang sangat marak dilakukan oleh para pemuda di jalan raya.

“Kami senang dengan adanya kegiatan ini selain mendapatkan hiburan kami juga merasa bahwa kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan kebersamaan diantara masyarakat. Sesama masyarakat Barumbung kami bisa berkumpul dari dusun-dusun tetangga yang selama ini sangat jarang terjadi karena kesibukan masing-masing, dan kami sangat berharap kegiatan ini bisa dipertahankan dan dilaksankan setiap tahun atau kalau bisa setiap habis panen seperti yang dilakukan saat ini”. Kata Liyan salah seorang warga Barumbung.

Meskipun kejuaraan ini diprakarsai dan dibiayai oleh seorang warga Barumbung saja sebut namanya Sakka atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ambo Cakra, namun kejuaraan ini sungguh sangat meriah dan memberikan kegembiraan bagi masyarakt. (Ramli/Liyan)

Pose Ala Model Di Jalan Rusak Kembali Viral Di Polewali Mandar

Sebeumnya Foto-foto model di jalan yang rusak sudah pernah viral beberapa waktu lalu, namun kini telah merambah hingga ke Lita Pembolongatta, model gadis berhijab di Matakali juga berfose di Jalan rusak, lokasi Desa Barumbung.

Entah aksi model ini adalah sebuah protes atau hanya sekedar berfose biasa saja, namun sebenarnya kondisi di jalan ini sudah cukup lama dalam kondisi yang memperihatinkan yang mengakibatkan sangat rawan orang kecelakaan.

“Jalanan itu memang sudah lama rusak. Tak sedikit pengendara yang mengeluhkan kondisi pada jalan itu, apalagi jika melewatinya di saat hari sudah malam. Sudah lama tidak diperbaiki pemerintah setempat. mungkin pose itu merupakan bentuk protes masyarakat yang sudah kesal karena tidak ada perbaikan,” kata seorang warga.

alan rusak tersebut berada tepat di Dusun Nenebece. Padahal jalanan ini adalah akses utama penghubung masyarakat menuju pusat pemerintahan Polman. Setiap hari jalanan ini ramai dilalui anak sekolah, petani, dan masyarakat sekitar.

Uniknya dengan munculnya foto-foto tersebut, malah memancing yang lain mau ikut berfose, seperti terlihat di komentar dalam akun Miska Majid.

Priska Paramita : Kalau Saya Jadi Anggota Dewan Lalu Siapa Yang Menjadi Ibu Masyarakat

Kontestasi legislatif 2019 akan diramaikan sejumah pasangan suami/istri kepala daerah hampir di tiap wilayah provinsi.

Para pasangan suami/istri kepala dan wakil kepala daerah ini bersaing di beragam tingkat pemilihan.

Dari data yang rangkum untuk wilayah Sulawesi Selatan sedikitnya ada 6 pasangan kepala daerah yang tak mau ketinggalan panggung dan memiih menjadi calon anggota legislatif.

Keenam orang tersebut yakni Indira Yusuf Ismail (istri Wali Kota Makassar), Rismayani Hamid (istri Bupati Pangkep), Andi Tenri Karta (istri Bupati Luwu), Erna Taufan (istri Wali Kota Parepare), Hj Hasnah Syam istri Bupati Barru dan Muhammad Fauzi (suami Bupati Luwu Utara) .

Baligho Jokowi-Amin Nyungsep Pada Acara Kampanye Akbar Di Sulbar

Mamuju – Salah satu Baligho terbesar calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut satu Jokowi Widodo Ma’ruf Amin, tumbang.
Kejadian tersebut terjadi di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju saat Jokowi Ma’ruf menggelar kampaye akbar di Mamuju Sulbar, Kamis (28/3/2019).

Tumbangnya baligho Jokowi Ma’ruf Amin membuat beberapa simpatisan Jokowi-Amin secara spontan melakukan perbaikan terhadap baligho tersebut.
Kejadian ini sempat menjadi perhatian penonton yang duduk didekat baligho tersebut. Selain itu beberapa penonton juga ikut membantu mendirikan kembali baligho Jokowi-Amin.
Setelah diperbaiki, baligho tersebut sempat berdiri tegak seperti semula, namun baligho berukuran besar ini kembali tumbang karena tidak kuat menahan tiupan angin.
Beberapa penyangga baligho ini patah, para simpatisan Jokowi-Amin harus menggunakan cara lain untuk memasang kembali baligho tersebut dengan menggunakan tali.(Shir)

TONTOWI/LILIYANA Persembahkan Emas Tepat Hari Kemerdekaan RI

BRASIL, Olimpiade Rio, Pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Brasil tepat pada 17 Agustus 2016 waktu Brasil atau saat peringatan hari jadi ke-71 kemerdekaan Indonesia, dengan medali emas mengalahkan pasangan Malaysia Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying.
Seperti diberitakan mediaone.id, Tontowi/Liliyana menaklukkan Chan/Goh dua set langsung 21-14 21-12.

Di set pertama ganda campuran Indonesia itu tidak menemui kendala berarti dengan kemenangan yang relatif mudah. Dalam waktu singkat mereka sudah unggul 12-5, akibat banyak kesalahan sendiri yang dilakukan lawan.
Setelah itu permainan mulai lebih menarik karena Chan/Goh bermain lebih tenang, namun pasangan Indonesia sudah unggul terlalu jauh sehingga tak terkejar lagi.
Awal set kedua berlangsung lebih ketat, meskipun Tontowi/Liliyana selalu memimpin namun jarang hingga lebih dari tiga poin. Namun di pertengahan set kedua pasangan Indonesia mulai lebih agresif menyerang dan mendulang poin demi poin hingga sempat unggul 16-10.
Setelah itu keunggulan meningkat menjadi 20-12 dan kesalahan dari Goh membuat Indonesia mendapat kado terbaik di hari jadinya ini.
Pada penyisihan group 14 Agustus dua ganda tersebut sudah bertemu dan Tontowi/Liliyana juga menang telak dengan skor 21-15 21-11.

Bawaslu Tegaskan Larangan ASN Ikut Kampanye Terbuka

Jakarta – Dikutip dari BeritaSatu.com, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengikuti kegiatan kampanye terbuka atau kampanye rapat umum yang dilaksanakan selama 21 hari ke depan. Larangan ini sesuai dengan surat edaran dari pemerintah kepada ASN.
“ASN tidak boleh hadir di kampanye rapat terbuka. Sebab ASN tidak boleh berpihak,”ujar Rahmat Bagja di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Rahmat Bagja mengatakan bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengatur larangan ASN hadir di kampanye terbuka. Meskipun kegiatan kampanye terbuka dilakukan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), ASN tetap dilarang hadir.
“Kami sebelumnya pernah menyatakan boleh hadir, tetapi kemudian ada aturan dari BKN sehingga kami revisi sebab aturan dari BKN tidak memperbolehkan,”tegas Rahmat Bagja.
Jika ada ASN yang melanggar aturan tersebut atau tetap hadir pada saat kampanye terbuka, maka kata Bagja akan dikenakan sanksi. Bawaslu, kata dia, yang menentukan ada tidaknya pelanggaran ASN dan Komisi ASN (KASN) yang akan menjatuhkan sanksi kepada ASN bersangkutan.
“Bisa teguran, bisa pemindahan tempat kerja atau penurunan pangkat kalau dia jadi jurkam,” ungkap Rahmat Bagja.

Selain tidak boleh ikut kampanye, lanjut Bagja, ASN juga tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada paslon atau parpol tertentu di media sosial dan kepada publik. Menurut dia, ASN menunjukkan keberpihakan di ruang privat saja, seperti di rumah.
Sebagaimana diketahui, kampanye rapat terbuka dimulai pada Minggu, 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.
Sumber:BeritaSatu.com

Yordan Optimis Majukan Desa Tumonga

Yordan

MAMUJU – Kepala desa merupakan penentu maju tidaknya suatu wilayah desa. Seorang kepala desa perlu kecakapan dalam memimpin.

Tanggung jawab itu lah yang sekarang diemban oleh Yordan. Menang dalam pilkades Tumonga tahun 2017 lalu,  Yordan optimis membawa desanya lebih maju.

“Kita diberi amanah oleh masyarakat. Sudah sepantasnya amanah itu dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab,” tegas Yordan di Mamuju, belum lama ini.

Dirinya pun sudah memetakan sejumlah permasalahan yang ada di desa. Kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas Yordan.

“Saya masih fokus di pembangunan infrstruktur dan pemberdayaan masyarakat,” tukasnya. (**/Gan)

Berita Terbaru