Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 69

Jelang Pemilu, Begini Progres KPID Sulbar

Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi.

Gandangdewata.com – Mamuju – Pasca dilantik pada (1/03) lalu, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sulbar tentu kini sudah mulai melakukan beberapa progres.

Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi mengatakan,ada beberapa hal yang kami lakukan pasca dilantik kemarin.

“Perogresnya selama ini, kita sudah menandatangani gugus tugas antara KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat serta KPID Provinsi,” kata Ashari Hardi.

Ashari mengaku dalam momentum pemilu kali ini, KPID Sulbar sudah melakukan pemantauan dibeberapa  penyiaran publik.

Sekarang  juga kita sudah memasuki pemantauan siaran iklan kampanye  pada penyiran publik yang ada di Sulawesi Barat ini.” Pungkas Ashari.

(Ril/Ad).

Sekda Polman Kepada Perawat : Beri Kami Waktu Tujuh Hari.

Sekertaris Daerah Kab.Polman Andi.Bebas Manggazali saat menerima sejumlah perawat.

Gandangdewata.com, – Polman – Aksi tuntutan perawat sukarela di kabupaten Polewali Mandar mulai mendapat respon positif. Sorotan beberapa media nasional dan publik media sosial menjadikan aksi tersebut menjadi isu nasional.

Mewakili Bupati Polman, Sekretaris Daerah bersama Asisten Bupati Bidang Administrasi Umum Drs. Kallang MM dan Kabag Humas Aco Musaddad telah melaksanakan RDP bersama PPNI dan GNPHI Polman beserta perwakilan aliansi aksi.

Andi Bebas berjanji akan segera melanjutkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati Polman dan meminta untuk segera melakukan pembahasan internal menyikapi tuntunan perawat tersebut.

“Kami sudah memahami tuntutan dari aksi perawat. Saya berterima kasih atas kerjasama semuanya telah memberikan informasi kondisi di lapangan. Saya baru satu hari dilantik, jadi saya akan mempelajari semuanya dan mulai bekerja memberikan yang terbaik.” Ungkap Andi Bebas.

Setelah menerima perwakilan aksi, Andi Bebas kemudian menemui para perawat lalu meminta mereka untuk kembali ke tempat tugas masing-masing memberi pelayanan. Dirinya meminta agar diberi waktu tujuh hari mencari solusi bersama Bupati serta timnya.

“Anak-anakku, saudara-saudaraku kembalilah ke tempat tugas masing-masing berikan pelayan seperti biasa. Saya tidak ingin berjanji jika tidak bisa saya laksanakan, jadi berilah kami waktu tujuh hari untuk menyelesaikan semuanya.” Tegas Bebas Manggasali.

Senada dengan itu, Ketua PPNI Polman, Rusdianto, menyampaikan tiga tuntutan perawat yang telah disepakati oleh Sekda Polman.

“Pak Sekda sangat proaktif, beliau sudah memberikan solusi terhadap tiga tuntutan utama kami yakni, mengevaluasi pemberhentian ibu Sahida, menyusun draf anggaran untuk gaji perawat sukarela dan meminta paranperawat untuk kembali bekerja tanpa sanksi apapun.” Ucap Rusdianto.

(Ril).

Jurnalis Partisan Di Tahun Politik

Adhi Riadi.

Gandangdewata.com – Opini – Adhi Riadi –Dinamikapolitik di Indonesia kembali menggeliat, seolah ada sebuah panggung besar untuk terciptanya konflik bila kita tidak berupaya membangun kesadaran atas kondisi yang ada.

Dewasa ini, dalam hitungan detik kita mampu mengakses informasi atau berita melalui media sosial sekaligus menjadi lahan subur bagi jurnalis partisan untuk curi start dihadapan tokoh politik yang dikaguminya.

Sebagai jurnalis tentu memiliki power yang besar dalam mengiring opini masyarakat, namun bukan tanpa alasan jika seorang jurnalis tidak akan mendapat kepercayaan dimata publik apabila dirinya hadir hanya sekedar ingin memetik kebutuhan personal atau menjadi partisan tokoh politik.

Jika hanya sebatas menahan diri dari memamerkan dukungan politik atau sikap afiliasi ke salah satu tokoh politik lewat media sosial pada pesta demokrasi 2019 kali ini,tentu itu sangat mudah.

Media sosial adalah wadah yang cenderung menjadi ruang untuk mengekspresikan bentuk dukungan politik bagi siapa saja, namun tentu suatu masalah jika dia seorang jurnalis.

Sikap partisan oknum jurnalis di media sosial akan menjadi deretan panjang ketidakpercayaan publik pada media atau jurnalis jika ikut terpolarisasi.

Alih – alih akan terbangun sikap kepercayaan publik kepada profesi ini, namun ini justru menjadi sebuah catatan buram jika karya jurnalistik cenderung vulgar menampakkan dukungan pada seseorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu.

Momentum pemilu kali ini, seolah tanpa adanya upaya filter tehadap “catatan” beberapa oknum jurnalis melalui akun media sosial pribadinya,bahkan tak segan – segan mengunggah foto untuk merepresentasikan dukungannya kepada salah satu tokoh politik yang dikultuskannya serta menggunakan atribut bergambar tokoh politik.

Fenomena diatas bukan hal baru dalam setiap momentum lima tahunan, termasuk di pemilu serentak 2019 kali ini.

Seperti terlihat saat agenda kampanye Akbar calon presiden petahana di Mamuju Kamis 28 Maret kemarin,riuhnya panggung politik di lapangan Ahmad Kirang saat itu cukup menjadi pemantik lahirnya perbedaan pendapat bahkan tak segan – segan oknum jurnalis pun ikut meramaikan perdebatan panjang di akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya sebagai bentuk dukungannya kepada tokoh politik saat itu berkunjung ke Mamuju.

Perang opini mulai terlihat hingga hampir tak mampu dinalar, sayangnya tak jarang sejumlah jurnalis pun ikut larut mempertegas keperpihakannya pada tokoh politik tersebut dengan beberapa narasi yang sengaja dikonstruksi dengan tujuan merebut simpati publik.

Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis. Tetapi, ini akan menjadi kontradiksi jika dihadapkan pada tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan berita yang benar di tengah publik.Dimana tujuan itu mensyaratkan independensi.

Kita ketahui lewat karya jurnalis bisa menjadi sumber dari kekuasaan hegemonik, dimana kesadaran khalayak dikuasai. Selain itu, dia juga bisa mengkonstruksi realitas menjadi sebuah legitimasi kebenaran meskipun tak jarang lahir dari interpretasi subjektifitas pribadi jurnalis.

Namun, apabila hasil karya jurnalistik tersebut itu berangkat dari subejektifitas kebatinan yang didorong dari afiliasi ke tokoh politik tertentu, maka ini sangat bertentangan dengan kode etik terlebih pada kode perilaku yang kerap dijadikan pengendali agar mampu menelurkan karyanya yang bisa dipercaya oleh publik.

Tak mudah memang menjadi seorang jurnalis profesional, sebab terkadang kita tak mampu menahan “kegenitan” hanya sekedar ingin dikata senior, hingga seolah gagap dalam melihat kode etik dan kode perilaku profesi ini.

Diakhir catatan ini, saya ingin mengutip sebuah pesan dari teman yang tak perlu saya sebut namanya, dimana ia menyebut bahwa, jika anda sakit tentu anda mau diperiksa oleh seorang dokter yang profesional,maka jika ditarik dalam dunia jurnalistik, publik tentu menginkan karya jurnalistik yang lahir dari jurnalis profesional pula bukan lahir dari partisan partai atau tokoh politik tertentu.

Pesan ini tentu memberi pemahaman kepada diri pribadi bahwa karya jurnalistik yang baik tentu akan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya tanpa ada tendensi apapun.

Siap Berkompetisi, PKB Mamasa Resmi Mendaftar di KPU

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamasa resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum yang diantar langsung oleh Ketua PKB Mamasa Martinus Tiranda Selaku Wakil Bupati Mamasa terpilih dan Jajaran Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Mamasa, Para Bacaleg, serta Simpatisan PKB Mamasa belum lama ini.

Saat ditemui oleh awak media, Martinus Tiranda berhadap kepada Masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada PKB Mamasa.

“Dengan harapan, PKB Mamasa bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat Mamasa dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang,” Kata Martinus.

Selain itu, Yunus Tandipuang selaku ketua LPP Mamasa mengatakan bahwa, Pihaknya akan bekerja maksimal untuk merebut kursi di Kabupaten Mamasa pada pileg 2019 mendatang.

“Dengan adanya Kuota bacaleg PKB Mamasa full 30 Orang di 3 dapil yang mendaftar ke kami dengan taget bahwa paling tidak perolehan kursi PKB Mamasa 4 kursi sekarang bisa dipertahankan dan maksimal bisa melebihi kuota kursi yang diraih, PKB sekarang dengan masing-masing 2 kursi per dapil (6 kursi)
Pada intinya kami akan bekerja secara kolektif baik dari caleg, pengurus dan simpatisan partai agar memperoleh suara sebanyak mungkin pada pemilihan legislatif 2019 mendatang bisa maksimal,” Jelas Ketua LPP Mamasa Yunus Tandipuang, Rabu (18/07/2018).

Jangan Asal Daftar Ternyata Seperti Ini Perbedaan PNS Dengan PPPK

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

9. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Dikutip dari TribunTimur.com, Sabtu (11/1/2019), berikut perbedaa PNS dan PPPK, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta berbagai sumber:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PN

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPP3. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS. Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan

3. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;

b. cuti;

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:

a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
“Masa kerja P3K lebih fleksibel,” katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan
perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan Tunjangan PPPK

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 menyebutkan:

a. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing

e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

d. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:

a. PPPK diberikan gaji dan tunjangan

b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Bisa Diberhentikan Secara Hormat

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

b. atas permintaan sendiri.

c. mencapai batas usia pensiun.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

b. meninggal dunia.

c. atas permintaan sendiri.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Demikianlah perbedaan antara PNS dengan PPPK. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan persiapkan diri anda karena anggaran pengadaan CPPPK untuk tahun ini sudah disiapakan sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja.

DPRD Kabupaten Mamuju Siap Kawal Tuntutan Puluhan Guru

Mamuju – Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj.Sitti Suraidah Suhardi,SE, berjanji akan mengawal tuntutan dari para guru. Hal ini disampaikan ketua DPRD Mamuju saat puluhan guru melakukan aksi di Gedung DPRD Mamuju, Jumat (29/03/2019).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Guru Bersatu Mamuju meminta kepada DPRD Kabupaten Mamuju untuk mendorong pembentukan dewan etik guru karena maraknya tindakan kekerasan terhadap anak dan guru.

Menurut Suraida Suhardi, apa yang menjadi tuntutan dari guru-guru ini tentu tetap akan dikawal dan diterimah, termasuk penguatan regulasi seperti perda melalui rekomendasi ke Bupati.
“Kita berharap bahwa jika nantinya kita akan membuat rekomendasi terkait perda atau peraturan Bupati semoga itu bisa diterimah, dan kami di DPRD akan tetap bersama-sama mengawal apa yang menjadi tuntutan dari guru- guru kita ini”ujar Suraidah.

Ditempat yang sama Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rivai Arvan mengatakan, terkait adanya laporan pada guru itu sendiri maupun guru yang dilaporkan, polisi ini bekerja berdasarkan asas-asas hukum pidana yaitu asas equality Before the law atau kesamaan di muka hukum.
“Jika ada mengadu pasti diproses, dimana dalam prosesnya ada yang berlanjut dan ada tidak, karena dalam proses penyelidikan minimal polisi mengantongi dua alat bukti supaya dapat dilakukan penyidikan lanjut”terangnya.

Lebih jauh Rivai menjelaskan, terkait kasus guru sebagai korban itu sementara dalam proses penyidikan, berkas sudah tahap I, itu sudah dipelajari di jaksa, nanti setelah dianalisa jika ada kurang atau sudah cukup maka akan dilimpahkan sama jaksa.
Kapolres Mamuju Muhammad Rivai Arvan mengaku bahwa pada kasus yang menimpa Harlawan yang juga diadukan oleh orang tua siswa masih dalam proses penyelidikan.
“Artinya polisi masih mengumpulkan alat bukti, apakah ini merupakan proses pidana. Namun perlu diketahui bersama ada putusan mahkama agung untuk melindungi guru dalam menjalankan aktivitas selama itu dalam proses belajar mengajar”jelas Arvan.
Ditambahkan bahwa, terkait kasus ini, saya pasang badan didepan bapak ibu guru, pangkat dan jabatan saya taruhannya, namun saya juga harus bertindak profesional dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada.”tutup Kapolres Mamuju (Shir)

Barumbung : Kejuaraan Fun Race Motor Taksi Di Atas Lumpur

Sejumlah pembalap beradu cepat saat mengikuti kejuaraan “Fun Race Motor Taksi” di atas lumpur di Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, Minggu (8/5/2016).

Kejuaraan balap motor dengan menggunakan motor taksi yang diikuti sekitar 40 pemuda dan orang dewasa ini sangat memberikan hiburan bagi masyarakat Barumbung dan sekitarnya.

Selain berhadiah Sebuah Motor Taksi (tassi), uang tunai serta piala, balapan ini juga bertujuan untuk mewadahi pemuda dalam menyalurkan hobi serta untuk mencegah balapan liar yang sangat marak dilakukan oleh para pemuda di jalan raya.

“Kami senang dengan adanya kegiatan ini selain mendapatkan hiburan kami juga merasa bahwa kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan kebersamaan diantara masyarakat. Sesama masyarakat Barumbung kami bisa berkumpul dari dusun-dusun tetangga yang selama ini sangat jarang terjadi karena kesibukan masing-masing, dan kami sangat berharap kegiatan ini bisa dipertahankan dan dilaksankan setiap tahun atau kalau bisa setiap habis panen seperti yang dilakukan saat ini”. Kata Liyan salah seorang warga Barumbung.

Meskipun kejuaraan ini diprakarsai dan dibiayai oleh seorang warga Barumbung saja sebut namanya Sakka atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ambo Cakra, namun kejuaraan ini sungguh sangat meriah dan memberikan kegembiraan bagi masyarakt. (Ramli/Liyan)

Pose Ala Model Di Jalan Rusak Kembali Viral Di Polewali Mandar

Sebeumnya Foto-foto model di jalan yang rusak sudah pernah viral beberapa waktu lalu, namun kini telah merambah hingga ke Lita Pembolongatta, model gadis berhijab di Matakali juga berfose di Jalan rusak, lokasi Desa Barumbung.

Entah aksi model ini adalah sebuah protes atau hanya sekedar berfose biasa saja, namun sebenarnya kondisi di jalan ini sudah cukup lama dalam kondisi yang memperihatinkan yang mengakibatkan sangat rawan orang kecelakaan.

“Jalanan itu memang sudah lama rusak. Tak sedikit pengendara yang mengeluhkan kondisi pada jalan itu, apalagi jika melewatinya di saat hari sudah malam. Sudah lama tidak diperbaiki pemerintah setempat. mungkin pose itu merupakan bentuk protes masyarakat yang sudah kesal karena tidak ada perbaikan,” kata seorang warga.

alan rusak tersebut berada tepat di Dusun Nenebece. Padahal jalanan ini adalah akses utama penghubung masyarakat menuju pusat pemerintahan Polman. Setiap hari jalanan ini ramai dilalui anak sekolah, petani, dan masyarakat sekitar.

Uniknya dengan munculnya foto-foto tersebut, malah memancing yang lain mau ikut berfose, seperti terlihat di komentar dalam akun Miska Majid.

Priska Paramita : Kalau Saya Jadi Anggota Dewan Lalu Siapa Yang Menjadi Ibu Masyarakat

Kontestasi legislatif 2019 akan diramaikan sejumah pasangan suami/istri kepala daerah hampir di tiap wilayah provinsi.

Para pasangan suami/istri kepala dan wakil kepala daerah ini bersaing di beragam tingkat pemilihan.

Dari data yang rangkum untuk wilayah Sulawesi Selatan sedikitnya ada 6 pasangan kepala daerah yang tak mau ketinggalan panggung dan memiih menjadi calon anggota legislatif.

Keenam orang tersebut yakni Indira Yusuf Ismail (istri Wali Kota Makassar), Rismayani Hamid (istri Bupati Pangkep), Andi Tenri Karta (istri Bupati Luwu), Erna Taufan (istri Wali Kota Parepare), Hj Hasnah Syam istri Bupati Barru dan Muhammad Fauzi (suami Bupati Luwu Utara) .

Baligho Jokowi-Amin Nyungsep Pada Acara Kampanye Akbar Di Sulbar

Mamuju – Salah satu Baligho terbesar calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut satu Jokowi Widodo Ma’ruf Amin, tumbang.
Kejadian tersebut terjadi di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju saat Jokowi Ma’ruf menggelar kampaye akbar di Mamuju Sulbar, Kamis (28/3/2019).

Tumbangnya baligho Jokowi Ma’ruf Amin membuat beberapa simpatisan Jokowi-Amin secara spontan melakukan perbaikan terhadap baligho tersebut.
Kejadian ini sempat menjadi perhatian penonton yang duduk didekat baligho tersebut. Selain itu beberapa penonton juga ikut membantu mendirikan kembali baligho Jokowi-Amin.
Setelah diperbaiki, baligho tersebut sempat berdiri tegak seperti semula, namun baligho berukuran besar ini kembali tumbang karena tidak kuat menahan tiupan angin.
Beberapa penyangga baligho ini patah, para simpatisan Jokowi-Amin harus menggunakan cara lain untuk memasang kembali baligho tersebut dengan menggunakan tali.(Shir)

Baca Juga Berita Populer