Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 64

FES Dan DJSN Gandeng AJI Gelar Diskusi Publik

Diskusi Publik Di Hotel Maleo Town Square Jumat (5/4).

Gandangdewata.com, – Mamuju – Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) merupakan organisasi nirlaba dari Jerman bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Kota Mandar menggelar diskusi publik publik dengan tema “Menuju Jaminan Kesehatan Semesta: Capaian dan Tantangan” di Hotel Maleo Town Aquare, Jumat (5/4) sebagai upaya sosialiasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ketua AJI Kota Mandar, Muhammad Ridwan Alimuddin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan diskusi ini penting untuk memberi pemahaman kepada publik, khususnya para jurnalis tentang Jaminan Sosial Nasional.

Dirinya mengaku pernah mengalami masalah terkait persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Saya dan beberapa teman pernah mengalami masalah kekurangpahaman tentang BPJS, Biasanya kami hanya mengeluh atau curhat ke media sosial.Sehingga harapannya,melalui kegiatan ini kita bisa mendapat pemahaman lebih baik tentang Jaminan Kesehatan yang ada di negara kita,” kata Ridwan.

Pada diskusi publik kali ini diikuti sekira 70 peserta. Sebagian besar berasal dari jurnalis dari empat Kabupaten di Sulbar diantaranya Mamasa, Polman, Majene dan Mamuju, dari perwakilan instansi atau lembaga yang merupakan ‘stakeholder’ dari Jaminan Sosial, organisasi kepemudaan, dan penggiat literasi.

Disesi pertama diskusi menghadirkan narasumber Ahmad Ansori selaku Dewan Jaminan Sosial Nasional, Yuni Eko Sulistiono dari Watchdoc, dan Ronny Adolf Buol salah satu pembuat film dokumenter tentang jaminan kesehatan produksi Watchdoc.

Pada diskusi tersebut diawali dengan pemutaran film dokumenter “Enam Penjuru”.Dimana film berdurasi 40 menit tersebut menceritakan kisah dari enam daerah (Aceh, Banyumas, Jakarta, Sulawesi Utara, Bali, dan Kediri).

Film bertujuan memberi pemahaman kepada jurnalis dan masyarakat sipil atas pelaksanaan SJSN dan memberi gambaran singkat mengenai potret pelaksanaan jaminan sosial yang terekam di enam wilayah di Indonesia sebagai refleksi bagi para stakeholder demi peningkatan kualitas program jaminan sosial.

Sementara pada sesi diskusi kedua menghadirkan Arif Rakhmat sebagai perwakilan BPJS Kesehatan Mamuju, Iman M. Amin dari BPJS Ketenagakerjaan Mamuju, dan Dr. H. Harman Haba M. Kes. dari RS Mitra Manakarra.

Dalamdiskusi ini sejumlah pertanyaan disampaikan oleh peserta lebih kepada permasalahan BPJS yang dinilai terkadang mempersulit masyarakat kelas bawah.

(Adi).

PPNI Dan GNPHI Akan Terus Kawal Tuntutan Perawat Polman

Rusdianto dan Rahmat

Gandangdewata.com, – Polman – Dua pengurus daerah organisasi nasional profesi perawat Indonesia, DPD PPNI dan GNPHI Polman, menegaskan akan terus mengawal nasib perawat sukarela yang mereka naungi sampai terbitnya keputusan Bupati Polman.

Dalam briefing bersama para perawat setelah menggelar RDP dengan Sekda Polman, Ketua PPNI Polman Rusdianto kembali menegaskan akan terus bersama perawat Polman dalam setiap kondisi.

“Saya minta semua untuk tetap bersatu menjaga barisan agar tidak terpecah. Terus jaga kekompakan, karena perjuangan perawat Polman sudah menjadi isu nasional dan kita sudah mendapat dukungan dari perawat berbagai daerah. PPNI Polman akan selalu menjadi lembaga yang bersama kalian dalam setiap kondisi.” Ujar Rusdianto.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh koordinator daerah Polewali Mandar Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Rakhmat.

“Kami yakin pengabdian dan perjuangan panjang para perawat sukarela Polman akan berbuah kebijakan yang adil bagi mereka. GNPHI Polman akan terus mengawal langkah perawat Polman mendapatkan haknya.” Tegas Rakhmat.

Keduanya juga berterima kasih kepada sejumlah aliansi pendamping yang secara total telah ikut menyuarakan serta memperjuangkan nasib perawat sukarela Polman.

(Ril/Adi).

Aliansi #H-10SOS Akan Kawal 7 Hari Janji Pemkab Polman

Maenunis Amin (Koordinator Aksi Pendampingan).

Gandangdewata.com, – Polman – Polemik aksi perawat sukarela Polman mulai menemukan titik terang. Melalui Sekretaris Daerah, Andi Bebas Manggasali, Bupati Polman telah kembali bertemu dengan perwakilan aksi perawat di ruangannya pada hari Kamis (4/4/2019).

Respon Pemkab Polman yang berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan perawat, diapresiasi oleh koordinator aksi pendampingan, Maenunis Amin. Dirinya menyakini bahwa Bupati Polman akan kembali cair jika bersama Andi Bebas selaku Sekretaris Daerah.

“Kami berterima kasih kepada Sekda Polman yang telah kembali mencairkan suasana. Saya yakin, Bupati Polman akan lebih terbuka berkomunikasi jika dikonfirmasi langsung oleh pak Bebas Manggasali. ” Ucap Maenunis.

Guna mengawal hasil kesepakatan yang telah dijanjikan oleh Pemkab Polman, Advokator senior tersebut menegaskan sudah membentuk aliansi bersama sejumlah lembaga dengan menggunakan hastag #H-10SOS.

“Kita akan tetap mengawal ini sampai keputusan Bupati berpihak kepada nasib 700 lebih perawat sukarela Polman. Hastag #H-10SOS adalah aliansi bersama yang akan menjadi pengawal tujuh hari janji Pemkab Polman dalam mewujudkan kesepatan yang telah disampaikan sendiri dihadapan para perawat.” Kunci mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar tersebut.

(Ril/Adi).

Video Pernyataan Kapolsek Karossa Soal Pengeroyokan

Pelaku pengeroyokan.

Gandangdewata.com,Mamuju Tengah – Sebagai upaya mengantisipasi konflik yang meluas, Polsek Karossa bereaksi cepat menangkap enam orang yang diduga terlibat pengeroyokan.

Setelah mendapat laporan dari warga, tujuh personil Polsek Karossa dipimpin langsung oleh Kapolsek Karossa IPTU. Mukhtar Mahdi langsung mendatangi tempat kejadian perkara sekitar pukul 01:34 WITA.

Enam orang yang diduga pelaku diantaranya Endar (16),Idris (16), Zakir (16), Samsul Alam (16), Udin (24) dan Ikram (17), kini diamankan di Polsek Karossa sebagai upaya mempertanggung jawabkan perbuatannya sekaligus untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Berikut videonya pernyataan Kapolsek Karossa atas reaksi cepat menangkap pelaku pengeroyokan di Desa Sanjango.

Polsek Karossa Amankan Pelaku Pengeroyokan

Enam orang yang diduga pelaku pengeroyokan diamankan di Polsek Karossa.

Mamuju Tengah – Polsek Karossa mengamankan enam pelaku pengeroyokan di Desa Sanjango Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada Jumat (5/4).

Setelah mendapat laporan dari warga, tujuh personil Polsek Karossa dipimpin langsung oleh Kapolsek Karossa IPTU. Mukhtar Mahdi langsung mendatangi tempat kejadian perkara sekitar pukul 01:34 WITA.

Kapolsek Karossa IPTU.Mukhtar Mahdi mengatakan, adapun korban pengeroyokan yakni Firman (16) dan Herman (18) keduanya merupakan pemuda asal Desa Sanjango Kecamatan Karossa.

Dirinya menjelaskan bahwa, dari hasil pemeriksaan kami, dimana sekelompok anak muda sedang berkumpul di pertigaan tugu Desa Sanjango sedang bermain game dan handphone,sementara korban beberapa kali melintas dengan menggunakan sepeda motor.

Menurut keterangannya, pelaku merasa terganggu sehingga menghentikan dan menyampaikan agar korban pelan – pelan saat melintas dijalan, saat itulah terjadi adu mulut antar pelaku dan korban sehingga terjadilah pemukulan dan berujung pada pengeroyokan secara bersama – sama,” terang Mukhtar.

Dari kejadian ini, enam orang yang diduga pelaku diantaranya Endar (16),Idris (16), Zakir (16), Samsul Alam (16), Udin (24) dan Ikram (17), kini diamankan di Polsek Karossa sebagai upaya mempertanggung jawabkan perbuatannya sekaligus untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Mukhtar.

Kondisi korban dari kejadian ini yakni Herman mengalami luka lebam dan dua giginya goyang, sementara Firman bocor pada bagian kepala akibat luka pukulan.” Simpul Mukhtar Jumat (5/3)

(Zen/Adi).

Jelang Pemilu, Begini Progres KPID Sulbar

Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi.

Gandangdewata.com – Mamuju – Pasca dilantik pada (1/03) lalu, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Sulbar tentu kini sudah mulai melakukan beberapa progres.

Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi mengatakan,ada beberapa hal yang kami lakukan pasca dilantik kemarin.

“Perogresnya selama ini, kita sudah menandatangani gugus tugas antara KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat serta KPID Provinsi,” kata Ashari Hardi.

Ashari mengaku dalam momentum pemilu kali ini, KPID Sulbar sudah melakukan pemantauan dibeberapa  penyiaran publik.

Sekarang  juga kita sudah memasuki pemantauan siaran iklan kampanye  pada penyiran publik yang ada di Sulawesi Barat ini.” Pungkas Ashari.

(Ril/Ad).

Sekda Polman Kepada Perawat : Beri Kami Waktu Tujuh Hari.

Sekertaris Daerah Kab.Polman Andi.Bebas Manggazali saat menerima sejumlah perawat.

Gandangdewata.com, – Polman – Aksi tuntutan perawat sukarela di kabupaten Polewali Mandar mulai mendapat respon positif. Sorotan beberapa media nasional dan publik media sosial menjadikan aksi tersebut menjadi isu nasional.

Mewakili Bupati Polman, Sekretaris Daerah bersama Asisten Bupati Bidang Administrasi Umum Drs. Kallang MM dan Kabag Humas Aco Musaddad telah melaksanakan RDP bersama PPNI dan GNPHI Polman beserta perwakilan aliansi aksi.

Andi Bebas berjanji akan segera melanjutkan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati Polman dan meminta untuk segera melakukan pembahasan internal menyikapi tuntunan perawat tersebut.

“Kami sudah memahami tuntutan dari aksi perawat. Saya berterima kasih atas kerjasama semuanya telah memberikan informasi kondisi di lapangan. Saya baru satu hari dilantik, jadi saya akan mempelajari semuanya dan mulai bekerja memberikan yang terbaik.” Ungkap Andi Bebas.

Setelah menerima perwakilan aksi, Andi Bebas kemudian menemui para perawat lalu meminta mereka untuk kembali ke tempat tugas masing-masing memberi pelayanan. Dirinya meminta agar diberi waktu tujuh hari mencari solusi bersama Bupati serta timnya.

“Anak-anakku, saudara-saudaraku kembalilah ke tempat tugas masing-masing berikan pelayan seperti biasa. Saya tidak ingin berjanji jika tidak bisa saya laksanakan, jadi berilah kami waktu tujuh hari untuk menyelesaikan semuanya.” Tegas Bebas Manggasali.

Senada dengan itu, Ketua PPNI Polman, Rusdianto, menyampaikan tiga tuntutan perawat yang telah disepakati oleh Sekda Polman.

“Pak Sekda sangat proaktif, beliau sudah memberikan solusi terhadap tiga tuntutan utama kami yakni, mengevaluasi pemberhentian ibu Sahida, menyusun draf anggaran untuk gaji perawat sukarela dan meminta paranperawat untuk kembali bekerja tanpa sanksi apapun.” Ucap Rusdianto.

(Ril).

Jurnalis Partisan Di Tahun Politik

Adhi Riadi.

Gandangdewata.com – Opini – Adhi Riadi –Dinamikapolitik di Indonesia kembali menggeliat, seolah ada sebuah panggung besar untuk terciptanya konflik bila kita tidak berupaya membangun kesadaran atas kondisi yang ada.

Dewasa ini, dalam hitungan detik kita mampu mengakses informasi atau berita melalui media sosial sekaligus menjadi lahan subur bagi jurnalis partisan untuk curi start dihadapan tokoh politik yang dikaguminya.

Sebagai jurnalis tentu memiliki power yang besar dalam mengiring opini masyarakat, namun bukan tanpa alasan jika seorang jurnalis tidak akan mendapat kepercayaan dimata publik apabila dirinya hadir hanya sekedar ingin memetik kebutuhan personal atau menjadi partisan tokoh politik.

Jika hanya sebatas menahan diri dari memamerkan dukungan politik atau sikap afiliasi ke salah satu tokoh politik lewat media sosial pada pesta demokrasi 2019 kali ini,tentu itu sangat mudah.

Media sosial adalah wadah yang cenderung menjadi ruang untuk mengekspresikan bentuk dukungan politik bagi siapa saja, namun tentu suatu masalah jika dia seorang jurnalis.

Sikap partisan oknum jurnalis di media sosial akan menjadi deretan panjang ketidakpercayaan publik pada media atau jurnalis jika ikut terpolarisasi.

Alih – alih akan terbangun sikap kepercayaan publik kepada profesi ini, namun ini justru menjadi sebuah catatan buram jika karya jurnalistik cenderung vulgar menampakkan dukungan pada seseorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu.

Momentum pemilu kali ini, seolah tanpa adanya upaya filter tehadap “catatan” beberapa oknum jurnalis melalui akun media sosial pribadinya,bahkan tak segan – segan mengunggah foto untuk merepresentasikan dukungannya kepada salah satu tokoh politik yang dikultuskannya serta menggunakan atribut bergambar tokoh politik.

Fenomena diatas bukan hal baru dalam setiap momentum lima tahunan, termasuk di pemilu serentak 2019 kali ini.

Seperti terlihat saat agenda kampanye Akbar calon presiden petahana di Mamuju Kamis 28 Maret kemarin,riuhnya panggung politik di lapangan Ahmad Kirang saat itu cukup menjadi pemantik lahirnya perbedaan pendapat bahkan tak segan – segan oknum jurnalis pun ikut meramaikan perdebatan panjang di akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya sebagai bentuk dukungannya kepada tokoh politik saat itu berkunjung ke Mamuju.

Perang opini mulai terlihat hingga hampir tak mampu dinalar, sayangnya tak jarang sejumlah jurnalis pun ikut larut mempertegas keperpihakannya pada tokoh politik tersebut dengan beberapa narasi yang sengaja dikonstruksi dengan tujuan merebut simpati publik.

Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis. Tetapi, ini akan menjadi kontradiksi jika dihadapkan pada tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan berita yang benar di tengah publik.Dimana tujuan itu mensyaratkan independensi.

Kita ketahui lewat karya jurnalis bisa menjadi sumber dari kekuasaan hegemonik, dimana kesadaran khalayak dikuasai. Selain itu, dia juga bisa mengkonstruksi realitas menjadi sebuah legitimasi kebenaran meskipun tak jarang lahir dari interpretasi subjektifitas pribadi jurnalis.

Namun, apabila hasil karya jurnalistik tersebut itu berangkat dari subejektifitas kebatinan yang didorong dari afiliasi ke tokoh politik tertentu, maka ini sangat bertentangan dengan kode etik terlebih pada kode perilaku yang kerap dijadikan pengendali agar mampu menelurkan karyanya yang bisa dipercaya oleh publik.

Tak mudah memang menjadi seorang jurnalis profesional, sebab terkadang kita tak mampu menahan “kegenitan” hanya sekedar ingin dikata senior, hingga seolah gagap dalam melihat kode etik dan kode perilaku profesi ini.

Diakhir catatan ini, saya ingin mengutip sebuah pesan dari teman yang tak perlu saya sebut namanya, dimana ia menyebut bahwa, jika anda sakit tentu anda mau diperiksa oleh seorang dokter yang profesional,maka jika ditarik dalam dunia jurnalistik, publik tentu menginkan karya jurnalistik yang lahir dari jurnalis profesional pula bukan lahir dari partisan partai atau tokoh politik tertentu.

Pesan ini tentu memberi pemahaman kepada diri pribadi bahwa karya jurnalistik yang baik tentu akan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya tanpa ada tendensi apapun.

Siap Berkompetisi, PKB Mamasa Resmi Mendaftar di KPU

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamasa resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum yang diantar langsung oleh Ketua PKB Mamasa Martinus Tiranda Selaku Wakil Bupati Mamasa terpilih dan Jajaran Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Mamasa, Para Bacaleg, serta Simpatisan PKB Mamasa belum lama ini.

Saat ditemui oleh awak media, Martinus Tiranda berhadap kepada Masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada PKB Mamasa.

“Dengan harapan, PKB Mamasa bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat Mamasa dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang,” Kata Martinus.

Selain itu, Yunus Tandipuang selaku ketua LPP Mamasa mengatakan bahwa, Pihaknya akan bekerja maksimal untuk merebut kursi di Kabupaten Mamasa pada pileg 2019 mendatang.

“Dengan adanya Kuota bacaleg PKB Mamasa full 30 Orang di 3 dapil yang mendaftar ke kami dengan taget bahwa paling tidak perolehan kursi PKB Mamasa 4 kursi sekarang bisa dipertahankan dan maksimal bisa melebihi kuota kursi yang diraih, PKB sekarang dengan masing-masing 2 kursi per dapil (6 kursi)
Pada intinya kami akan bekerja secara kolektif baik dari caleg, pengurus dan simpatisan partai agar memperoleh suara sebanyak mungkin pada pemilihan legislatif 2019 mendatang bisa maksimal,” Jelas Ketua LPP Mamasa Yunus Tandipuang, Rabu (18/07/2018).

Jangan Asal Daftar Ternyata Seperti Ini Perbedaan PNS Dengan PPPK

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar

8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

9. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Dikutip dari TribunTimur.com, Sabtu (11/1/2019), berikut perbedaa PNS dan PPPK, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta berbagai sumber:

1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PN

Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPP3. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS. Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan

3. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;

b. cuti;

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang

Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:

a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
“Masa kerja P3K lebih fleksibel,” katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan
kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan
perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan Tunjangan PPPK

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 menyebutkan:

a. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing

e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:

a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.

b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

d. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:

a. PPPK diberikan gaji dan tunjangan

b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Bisa Diberhentikan Secara Hormat

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

b. atas permintaan sendiri.

c. mencapai batas usia pensiun.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

b. meninggal dunia.

c. atas permintaan sendiri.

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Demikianlah perbedaan antara PNS dengan PPPK. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan persiapkan diri anda karena anggaran pengadaan CPPPK untuk tahun ini sudah disiapakan sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja.

Baca Juga Berita Populer