Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 64
\

Sambut Legislator Baru, PMII Mamuju Gelar Aksi Unjuk Rasa

koordinator lapangan (Ade) saat berorasi di depan gedung DPRD Mamuju.

Gandangdewata.com, – Mamuju – Proses rapat paripurna Istimewa pengukuhan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten Mamuju diwarnai dengan aksi unjuk rasa.

Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Mamuju Senin (02/9).

Para aktivis PMII Cabang Mamuju ini menyoroti kinerja para anggota DPRD Kabupaten Mamuju sebelumnya yang dinilai banyak meninggalkan persoalan.

Ade selaku koordinator lapangan menyebut bahwa sejumlah persoalan telah ditinggalkan oleh anggota DPRD sebelumnya, diantaranya disektor pendidikan, ekonomi, sosial politik, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kebudayaan.

salah satu aktivis Perempuan PMII Mamuju Sampaikan orasi di Depan Gedung DPRD Mamuju

Untuk itu, PMII mengambil sikap untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekawatiran terhadap kinerja anggota DPRD periode 2019 -2024, sehingga kita berharap ada perubahan signifikan sebab anggota dewan yang terpilih tahun ini rata – rata 70 persen adalah pendatang baru,” tegas Ade.

Menurutnya, tentu semua agenda karakyatan akan terealisasi dengan baik jika para anggota dewan benar – benar meraup aspirasi melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Desa sampai di sahkan di tingkat legislatif.

Untuk itu, PMII meminta DPRD Kabupaten Mamuju ini senantiasa menguatkan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, mempertegas keberpihakan DPRD Kabupaten Mamuju terhadap kesejahteraan rakyat dan mengkaji ulang tentang rencana pembangunan Manakarra Tower.” Cetus Ade Senin (2/9).

(Adi).

Pemprov Sulbar Serahkan Nota Keuangan dan RAPBD-P 2019 Kepada DPRD

Gandangdewata.com, MAMUJU – Pemprov Sulbar menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Kamis 29 Agustus 2019.

Penyerahan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar

Dalam penjelasan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar atas nota keuangan dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, penyusunan RAPBD-P 2019, dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit kerja organisasi, serta antara kegiatan dan jenis belanja.
Tidak hanya itu, kata Idris, hal itu juga disebabkan adanya sisa lebih anggaran tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran

Dikemukakan, kebijakan penganggaran pada APBD-P 2019 masih diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Sulbar, yaitu perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain hal tersebut, lanjut Idris, juga mempertimbangkan sejumlah hal, yakni pertama adanya kegiatan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Kedua kewajiban kepada Pemkab berupa bagi hasil pajak daerah. Ketiga kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK). Keempat kewajiban terhadap belanja penuertaan modal dan kelima penataan kembali belanja gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan realisasi gaji sampai dengan Agustus 2019.

Lebih lanjut Idris, menyampikan, adapun rencana pendapatan mengalami perubahan yang semula sebelum perubahan sebesar 2,1 trilyun rupiah lebih, berubah menjadi dua trilyun rupiah lebih atau mengalami penurunan sebesar 63,2 milyar rupiah lebih atau turun 0,31 persen.

“Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula dari 370 milyar rupiah lebih menjadi 335 milyar rupiah lebih, atau mengalami penurunan sebesar 34 milyar rupiah lebih atau 10,24 persen,”ungkap Idris

Selain penurunan dari jenis PAD, sambung Idris, penurunan lainnya disebabkan oleh penurunan dana transfer yaitu, DAK fisik yang semula dari 205 milyar rupiah lebih menjadi 177 milyar rupiah lebih atau mengalami penurunan sebesar 28 milyar rupiah lebih atau turun 16 persen.

Untuk belanja daerah, secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar dua trilyun rupiah lebih, sebelum perubahan menjadi 2,1 triliyun rupiah lebih setelah perubahan atau mengalami kenaikan sebesar 33,4 milyar rupiah lebih.

“Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD-P 2019 mengalami kenaikan” tutur Idris

Sementara mengenai pembiayaan daerah, Idris mengungkapkan, dapat dirinci yakni penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar 30 milyar rupiah lebih, berubah menjadi 129 milyar rupiah setelah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar 98 milyar rupiah lebih.

“Kenaikan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas laporan keuangan APBD 2018 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu”terang Idris

Sementara, pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar 58 milyar rupaih lebih, berubah menjadi 60 milyar rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar dua milyar rupiah untuk penyertaan modal kepada Perum PT. Sibuku Energi Malaqbi.

Idris berharap, rancangan perubahan APBD tersebut, dapat segera dibahas dan disetujui, mengingat faktor waktu yang sangat sempit untuk tahapan pelaksanaan di sisa waktu 2019.
Untuk itu, Ia menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pihak DPRD Sulbar atas kebersamaanya dalam pembahasan.(adv/*)

M. Imran, AB Sebut, Panggung Politik Tempat Pengabdian Dan Penghidmatan

M. Imran, AB (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju)

Gandangdewata.com, – Mamuju – Ucapan terima kasih disampaikan oleh salah satu politisi Partai Amanat Nasional Muh. Imran, AB kepada seluruh lapisan masyarakat atas terpilihnya kembali di DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019 -2024.

” Tentu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan amanah yang diberikan kepada saya untuk mewakili masyarakat di DPRD Kabupaten Mamuju yang ketiga kalinya,” kata Imran.

Selain itu dirinya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terkhusus di Kecamatan Kalukku, Bonehau Kalumpang Kabupaten Mamuju (Dapil 4 Mamuju) yang telah memberikan kepercayaan mengemban amanah di DPRD Kabupaten Mamuju yang ke tiga kalinya.

” Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kalukku, Bonehau Kalumpang, kepada seluruh tim dan simpatisan yang tergabung dalam Rekan Imran tanpa terkecuali atas support, semangat dan kebersamaan selama ini termasuk kepercayaan saudara – saudara untuk mewakili kembali di DPRD Kabupaten Mamuju dari dapil 4,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.

lebih jauh Imran menjelaskan bahwa, untuk yang ketiga kalinya masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami mewakili di DPRD Kabupaten Mamuju, tentu ini merupakan tanggung jawab besar yang kemudian harus kita emban dengan baik, sehingga kita berharap semoga kedepan bisa bekerja lebih amanah sekaligus mempertegas bahwa keberadaan kita di parlemen adalah merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus jalan pengkhidmatan.

Saya sering menyebut bahwa, di panggung politik semestinya dijadikan sebagai ruang pengabdian dan pengkhidmatan pada masyarakat, sehingga apa yang kita kerjakan selalu berujung kepada kepentingan rakyat,” kunci Imran Jumat (30/08).

(Uphy).

Keluarga Keberatan, Nenek Safia Viral Dianggap Terlantar

Nenek Safia Di kunjungi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Gandangdewata.com, – Mamuju – Media sosial kerap kali dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang justru menyebar informasi yang tidak benar, seperti halnya tersebarnya sejumlah postingan di media sosial yang menggambarkan kondisi nenek Safia (70) terlihat sangat terlantar dan hidup sebatangkara.

Hal ini membuat keberatan pihak keluarga besar nenek yang tinggal di Kelurahan Karema (belakang tugu ahmad kirang) Mamuju.

Masdar (47) salah seorang cucu dari nenek Safia tidak dapat menahan air matanya saat dikunjungi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, ia menjelaskan bahwa sebenarnya nenek Safia memiliki lebih dari 80 orang cucu dan cicit yang sebagian besar siap untuk mengurusi.

“Lewat kesempatan ini saya cuma mau sampaikan rasa keberatan keluarga besar kami sama orang yang posting di medsos dan yang sebarkan berita, kami biar bukan orang kaya tapi masih mampuji urus orang tua kami, cuma nenek ji ini yang memang tidak mau kalau bukan dirumahnya sendiri,” tutur Masdar.

Lebih jauh dirinya menyebut biasa juga sudah dijemput dan dibawa sama cucunya yang lain tapi malam-malam pulang sendiri lagi naik ojek” ungkap ayah 3 anak ini.

Tak hanya Masdar, pernyataan itu dibenarkan oleh nenek Safia sendiri , ia bahkan dengan senang hati mengatakan telah sangat susah untuk meninggalkan gubuk yang 30 tahun telah ditempatinya

“Banyak kenangan disini anak, ibarat cinta, sudah jatuh cintamka disini” sebutnya sambil tersenyum lebar.

Meski demikian Dinas Sosial Kabupaten Mamuju bersama Lurah karema tetap mengunjungi nenek Safia, dengan maksud bersilaturahmi sekaligus melakukan kroscek keberadaan warganya yang terekspose dalam keadaan terbengkalai.

Sementara itu Lurah Karema,Rahmat Nur mengatakan, tidak ingin kecolongan sehingga ia bergegas memantau kondisi objektif dilapangan.

“Kita tidak ingin kecolongan sehingga kita tetap kroscek dilapangan,” ujarnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Dinas Sosial Muhammad Hasrul mengaku, meski sudah ada info awal dari keluarga soal nenek Safia yang ternyata tidak seperti yang digambarkan orang melalui medsos, namun atas inisiatif Dinas Sosial dan petunjuk Bupati Mamuju,pihaknya tetap mengunjungi rumah nenek Safia untuk bersilaturahmi sekaligus membawa sejumlah bahan pokok untuk diberikan kepada nenek Safia yang diterima baik pula oleh pihak keluarga sebagai rezeki tambahan bagi nenek Safia.

(Hum).

Menkominfo Ajak Persada.Id Kawal Revisi UU Penyiaran Untuk Perkuat Keberadaan LPPL

Acara mengukuhkan pengurus Persatuan Radio TV Publik Seluruh Indonesia periode 2019-2023 di Hotel Atria Tangerang, Banten.

Gandangdewata.com, -Tangerang –Keberadaan radio di era digitalisasi saat ini banyak menghadapi tantangan. Laporan yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kem Kominfo) Republik Indonesia, menyimpulkan bahwa lebih dari setengah dari kaum melinial ketika mendengarkan siaran radio tidak lagi mengunakan media radio akan tetapi pada umumnya mengunakan media ponsel. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kominfo, Rudiantara dalam sambutannya usai mengukuhkan pengurus Persatuan Radio TV Publik Seluruh Indonesia periode 2019-2023 di Hotel Atria Tangerang, Banten, Rabu, 28/08/19.

Kegiatan selain dihadiri Pengelola LPPL, juga hadir Bupati Tangerang Ahmad Zaki, Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Perkembangan in, kata Rudiantara, “Ini tantangan bagi pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) agar tidak ditinggal pendengarnya,” kata Rudiantara.

Ia berharap, LPPL harus menyiapkan konten yang berisi informasi menarik dengan sajian hiburan yang baik, bukan hanya bagaimana cara menyajikan tapi harus menyiapkan konten yang baik dan bermutu. ” Saat ini, siapa yang menguasai konten, maka dia akan menjadi pemenang dalam konteks brodcasting,” jelasnya.

Menjawab penyampaian Ketua Persada.Id, Saifullah Yusuf tentang keberadaan LPPL selama ini yang vakum tidak tertata dengan baik, Rudiantara mengharapkan dengan kehadiran Persda.ID dapat mengawal revisi perubahan UU Penyiaran.

“Memang kita sedang menunggu revisi UU Penyiaran, Saya berharap Persada.Id bisa berkontribusi dalam penyiapan amandemen revisi UU penyiaran agar porsinya lebih jelas, LPPL berada dimana,” pintah Rudiantara.

Sebelumnya, Ketua Persada.Id, Saifullah Yusuf menyebutkan ada lima rekomendasi hasil Musyawarak Kerja Nasional (Mukernas) I Persada.Id akan diperjuangkan dalam upaya menumbuhkembangkan keberadaan LPPL di daerah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

“Ada beberapa hal yang dihasilkan dalam Mukernas I ini sebagai rekomendasi Persada.Id diantaranya peningkatan SDM insan penyiaran dan meminta dukungan pemerintah daerah melalui Menteri Kominfo agar pengelola LPPL daerah dapat perhatian sehingga dapat berkembang,” ujar Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Komisioner KPID Sulbar, Busran Riandhy mengatakan, kehadiran Persada.ID diharapkan dapat memberi pembina sekaligus mitra kerja LPPL di daerah serta menjadi tandem KPID dalam mendorong pemerintah daerah agar intens dan peduli terhadap kehadiran radio dan TV publik. ” Kita di Provinsi Sulbar dari hanya 2 Kabupaten yang memiliki LPPL Radio dan sama aekali belum ada LPPL TV Publik, padahal LPPL ini dibutuhkan selain sebagai hiburan juga menjadi media bagi pemerintah menyampaikan program dan sosialisasi dan capaian kinerja,” ujar Busran.

(HMS)

DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar Resmi Tandatangani KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2019

Gandangdewata.com, MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi resmi tandatangani rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) ABPD Perubahan 2019.

KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2019 tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, di gedung DPRD Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (26/8/2019) malam.

Nota kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) dan Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Harun dan sejumlah anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Ali Baal menuturkan, penandatanganan tersebut dapat dilakukan berkat kerja keras para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD.

“Setelah melalui pembahasan terhadap rancangan KUPA, maka dari kesempatan selanjutnya kami akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2019 dalam waktu yang singkat,”ujarnya.

ABM mengatakan, pemenuhan target yang telah ditentukan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, yakni paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir dan atau sebelum tanggal 30 September 2019.

“Saya menyadari, tidak semua rencana yang disepakati dapat kita realisasikan , kita harus tahu bahwa kemampuan serapan anggaran masilah sangat minim, makanya kami perlu waktu perbaikan-perbaikan ke depan dan menyelesaikan anggaran tahun ini secara maksimal agar terhindar dari sisa lebih pembiayaan begitu besar,”katanya.

ABM menambahkan, ditanda tanganinya KUPA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2019, maka semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, untuk pembangunan daerah.(*/Adv)

KPK Dorong LPPL Harus Berani Kritisi Kebijakan Pemerintah

Gandangdewata.com, Jakarta – Insan Lembaga Penyiaran Publik Lokal baik yang berkecimpung di Radio maupun Televisi Publik untuk tidak berkecil hati menghadapi tantangan diera digital.

Karena disaat orang mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yangmerusak fasilitas, misalnya gempa bumi dan mati lampu seperti yang terjadi di Kota Palu dan Pulau jawa beberapa waktu lalu. Justru informasi yang berasal dari radio sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan berita akurat.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang, saat menerima kunjungan inspiratif dari Pengurus Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (PERSADA.ID), Komisioner KPID dan sejumlah Kepala Dinas Kominfo Provinsi di Kanal Radio TV KPK Lantai VI Gedung KPK Jakarta. Selasa, 27/08/2019.

Insan penyiaran daerah harus berani mengungkapkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dianggap salah dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jangan pernah berpikir pesan yang disampaikan tidak bermanfaat untuk orang lain. Dalam setiap pesan pasti ada yang menerima manfaat dan bisa menjadi modal utamanya meraih kesuksesan.” Jelas Saut Situmorang.

Dalam upaya mencegah tindakan korupsi, KPK membuka peluang kerjasama dengan LPPL, sebagai salah satu media yang efektif. ” KPK kedepan bekerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah agar setiap kunjungan pejabat atau komisioner KPK harus berkesempatan diwawancarai baik secara live atau tidak, ini bentuk penguatan KPK kepada LPPL untuk.ambil bagian mencegah Korupsi,” Ungkap Saut Situmorang.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPID Sulbar Busrang Riandhy, menyambut baik langkah KPK menjadikan Radio dan TV Publik Lokal sebagai media sosialisasi pencegahan korupsi.” Kita mengapresiasi langkah yang akan dibangun PERSADA.ID dengan KPK, ini suatu inovasi dan langkah kreatif, tentu sebagai KPID akan mendorong itu dan mengingatkan lembaga penyiaran bukan hanya LPPL tetapi LPS serta Lembaga Penyiaran Komunitas agar ambil bagian dari program pencegahan korupsi demi kemajuan daerah,” jelas Busran.

Sementara itu, Urwa, Komisioner KPID Sulbar yang ikut dalam pertemuan di KPK dan RRI mengatakan saat ini ditengah masyarakat kita, kurang kesadaran terhadap media, padahal betapa pentingnya kesadaran media yang kita miliki selama ini. “Jika tidak ada radio dirumah dan kantor, ada HP yang memiliki radio, sisa colok hadset dan cari otomatis frekuesni diwilayah itu maka informasi akan muncul,” jelas Komisioner Asal Polman ini.

Ia mengharapkan, Jangan takut, ketika sedikit banyaknya pendengar radio. Sebab, dari itu akan bermunculan SDM yang mampu menjaga  bangsa dan negara ini lewat berbagai inovasi baru.

(Humas KPID)

DPRD Provinsi Sulbar Hadiri Penanaman Mangrove Serentak di 12 Provinsi

Gandangdewata.com, MAMUJU – Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), Harun, Menghadiri menghadiri acara Penanaman Mangrove bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era ( OASE ) secara serentak di 12 provinsi, salah satunya adalah Sulawesi Barat dirangkaikan dengan Hari Konservasi Alam Nasional ( HKAN ) di Lokasi Mangrove Learning Center (MLC) Pantai Baluno, Kecamatan Binanga, Majene, Rabu, 7 Agustus 2019.

Penyelenggaraan Penanaman Mangrove bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) secara serentak di 12 Provinsi yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2019.

Selain Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun, juga hadir Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekda Majene, Andi Syukri Tammalele, pejabat dan Staf Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejumlah pimpinan OPD Majene, unsur forkopimda Kabupaten Majene dan undangan lain.(ADV/*)

DPRD Sulbar Bahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2019

Gandangdewata.com, MAMUJU — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat badan anggaran (Banggar), di ruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, Selasa (20/8). Rapat tersebut membahas Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2019.

Rapat Banggar pembahasan KUA-PPAS tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Hj Amelia Aras. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Harum serta sejumlah anggota DPRD Sulbar, antara lain Muh Thamrin Endeng, Astuti Indriani, Abd Rahim, Soekardi M Noer, Muhammad Tasrif, Muh Yamin Saleh, Hamzah Sunuba, Yahuda, Firman Argo, dan Sekretaris DPRD Sulbar, Safaruddin. Sedangkan dari Pemprov Sulbar, hadir Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP serta dari tim TAPD.

Ketua DPRD Sulbar, Hj Amelia Aras pada kesempatan tersebut mengatakan, dirinya bersama para anggota DPRD Sulbar lainnya, telah melakukan tahapan proses pembahasan terhadap KUA PPAS APBD Sulbar tahun anggaran 2019.

”Langkah ini dilakukan untuk mensinkronkan terhadap anggaran dan program yang harus selaras dengan mengacu pada aturan, yakni KUA-PPAS untuk APBD tahun 2019 ini,” ungkap Hj Amelia.

Sementara itu, Sekprov Sulbar, Muhamad Idris DP bersama tim TAPD dari pihak Pemprov Sulbar, saat ini melakukan proses pembahasan tersebut itu. Dia terus melakukan acuan dan tetap berpatokan pada KUA PPAS. Pada APBD 2019 tersebut, karena acuan tersebut yang harus didasari dalam memroses pembahasan yang nantinya menjadi acuan dan dasar,” ungkapnya. (*/Adv)

DPRD Sulbar Terima Tuntutan Komunitas Grab Bike

Gandangdewata.comy, MAMUJU – Puluhan driver Grab Bike melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat, Jl Abd Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Senin (8/7/2019).

Mereka mengatasnamakan solidaritas driver Grab Bike Mamuju, dipimpin oleh Koordinator Lapangan Abd Rahman.

Abd Rahman mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta DPRD duduk bersama dengan dinas Kominfo, dan Koordinator Grab Mamuju, Dinas Perhubungan dan Gubernur.

“Pada intinya tuntutan kami adalah menuntut adanya payung hukum di daerah, baik berupa Perda maupun Pergub, tentang kemitraan Grab Bike yang beroperasi di Mamuju,”kata Rahmat.

Rahman berharap, hal tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pengambil kebijakan, agar pihak Grab tidak semena-mena menurunkan skema pendapatan ataun insentife driver.

Beberapa dari perwakilan mereka menggelar audiance dengan DPRD Sulbar, yang diterima langsung oleh Ketua Komisi I Ir Yahuda didampingi Anggota DPRD Thamrin Endeng dan Jumiati dan Kepada Dinas Perhubungan Khaeruddin Anas.

Yahuda mengatakan, Driver ini tidak mempunyai ikatan kontrak terhadap penyedia aplikasi atau Grab secara resmi, jadi mereka secara personal saja masuk dalam aplikasinya mereka, tapi tidak diikat satu kesepakatan perjanjian yang kuat.

“Olehnya itu untuk menuju kesana, kita berikan kesimpulan bahwa kita harapkan pihak Driver ini membuat wadah yang berbadan hukum di notaris, supaya itu yang menjadi acuan badan hukum untuk melakukan ikatan kontrak oleh pihak penyedia aplikasi,” ujar Yahuda.

Untuk itu, pihaknya akan memfasilitasi pembuatan wadah seperti asosiasi, jadi wadah itu nanti membuat ikatan kontrak terhadap penyedia aplikasi Grab. Sehingga orang yang akan masuk dalam wadah ini nanti pengurusnya akan seleksi supaya bisa tertatah bagus, bisa termonitor dan bisa terukur dalam melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

“Makanya grab ini saya ancam tadi untuk ditutup kalau mereka sepihak tidak melakukan kerjasama yang baik, tapi dipihak lain bahwa dengan adanya grab ini kan terbuka lapangan kerja tapi bukan berarti mereka semena-mena untuk melakukan kegiatan-kegiatan sepihak tanpa sepengetahuan dengan apa yang standar UMR yang ada di Sulawesi Barat ini,” pungkasnya.(ADV/*)

 

Berita Terbaru