Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 35

Subhan Optimis PKB Majene Masuk 4 Besar Dapil Sulbar 4

Muhammad Syibli Sahabuddin & Subhan Allah.

Gandangdewata.com, – Polman – Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulbar 4 yang meliputi kabupaten Majene, Subhan Aliyah, melimilki optimisme kuat bahwa PKB Majene akan mampu masuk empat besar dari lima kursi yang diperebutkan di Dapil Sulbar 4 Majene.

Hal tersebut disampaikan oleh Subhan Aliyah, pemilik nomor urut 1 Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulbar 4 dari PKB Majene.

“Kita tidak mau muluk-muluk, tapi ikhtiar panjang teman-teman internal PKB insyallah akan membuahkan hasil yang memuaskan. Semua kandidat internal kami bergerak maksimal Saya optimis, PKB Majene akan mampu meraih posisi minimal di empat besar.” Sebut Subhan.

Optimisme yang sama datang dari pengurus teras PKB Majene, Heriyanto. Ia menyebut semua segmen kekuatan PKB telah bekerja dengan sangat bagus.

“PKB memiliki segmen pemilih yang semakin diperkuat dengan kerja-kerja politik selama setahun ini. Selain itu, kharisma ketua DPW PKB Sulbar, Kyai Syibli Sahabuddin, memberi efek kuat bersinerginya kekuatan struktur pengurus dan kader PKB dengan basis kekuatan kultural NU di Majene. Kami yakin, PKB akan meraih kursi ful di DPRD kabupaten dan Provinsi di Majene ini.” Ujar Heriyanto.

(Yusril/Adi).

Dinilai Kinerjanya Carut Marut, Begini Jawaban KPU Mamuju

Hasdaris (Komisioner KPU Mamuju Devisi Perencanaan Data Dan Informasi.

Gandangdewata.com, – Mamuju – pasca pernyataan Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Cabang Mamuju Ahmadi Salim, dimana dirinya menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju yang dinilai carut marut, kini mendapat respon dari Devisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada Jumat (12/4), Devisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju Hasdaris mengatakan, soal apa yang disebut oleh Ahmadi bahwa kinerja kami carut marut, itukan pernyataan subjektivitasnya, ukuran carut marutnya itu dimana?,
karena kami bekerja sesuai dengan standard operating procedure. (SOP).KPU itu punya tahapan yang dijalankan dengan sistem.

Terkait persoalan jika ada temuan pemilih dalam satu keluarga itu terpisah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Ahmadi sebelumnya,menurut kami bahwa ini kasuistik, ungkapan ini tidak memiliki data jelas,” ujar Hasdaris

Ia menambahkan bahwa,kalau ada permasalahan seperti ini seharusnya dia (Ahmadi) konfirmasi ke KPU, agar kita bisa melihat dimana titik persoalannya.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa, kalau pun itu benar terjadi, perlu dipahami bahwa sistem metodologi kemarin memungkinkan orang tersebut terpisah dengan keluarganya,karena memang pada awalnya di undang – undang nomor 7 Tahun 2017, dimana jumlah daftar pemilih tetap (DPT) itu 500 dan kami diinstruksikan untuk memecah dengan maksimal 300.Bisa saja dalam sistem teman – teman sudah mengolah data sedemikian rupa dan kita juga tidak mengetahui apakah diangka 300 ini dengan 301 itu ada pasangan suami istri berbeda TPS, Karena itu secara otomatis kami pun memisahkan.

Menanggapi soal daftar pemilih tambahan (DPTB) yang juga menjadi sorotan, Hasdaris menjelaskan, kategori daftar pemilih tambahan (DPTB) itu dimana orang pindah memilih karena dalam keadaan tertentu, dari sekian keadaan tertentu yang tertuang di PKPU No 9 Tahun 2019 salah satunya melaksanakan tugas pada hari H,kemudian ada kategori dia berada dirumah tahanan,dan sementara dalam proses rehabilitasi.

Asumsi dari saudara Ahmadi ini seakan akan menganggap daftar pemilih tambahan (DPTB) itu tidak dibangun dengan sistem, sementara di form A5 itu akan membuktikan orang pindah memilih,”imbuhnya.

Selain itu Hasdaris mengungkapkan, disitu juga jelas apa yang menjadi hak seseorang memilih ketika dia pindah, dimana kalau dia dalam satu Kabupaten dia pindah antar Kecamatan tapi tetap dalam satu dapil, akan tetap mendapat surat suara lima, terkecuali dia pindah dapil dan itu terterah dalam form A5 kertas suara apa yang menjadi haknya.

Untuk mengkroscek seseorang apakah masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTB),  khusus daerah yang bisa mengakses jaringan internet Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibekali dengan sistem websaite yang bisa membuktikan bahwa seseorang terdaftar atau tidak,” terangnya.

Sementara daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, kemarin kami sudah mengecek dan kami data. Jadi orang yang pindah memilih ini kami data pada hari H itu siapa yang akan memilih di TPS tersebut, makanya pemutahiran data itu berjenjang terus,” papar Hasdaris.

Perlu diketahui bahwa rekapan terus berjalan dan sudah memakan waktu lebih dari 5 bulan. seperti orang yang dari Mamuju mau pindah ke Kalumpang itu sudah jelas siapa yang akan menggunakan daftar pemilih tambahan (DPTB) itu.” Simpul Hasdaris Jumat (12/4).

Berikut Wawancara Dengan Komisioner KPU Mamuju !

(Zen/Adi ).

Tunjukkan Keseriusan Terhadap Perawat, Andi Bebas Kembali Bertemu PPNI Polman

Andi Bebas Manggazali (Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar).

Gandangdewata.com, – Polman – Untuk menunjukkan keseriusannya terhadap tuntutan perawat sukarela,Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Andi Bebas Manggasali telah mengundang kembali PPNI Polman untuk membahas nasib perawat sukarela.

Bebas menyebut telah melakukan rapat bersama tim internal dari sejumlah stake holder Pemkab dan telah memiliki draf kemampuan anggaran yang bisa disiapkan.

“Sudah ada pertemuan internal kami bersama bersama Kadis Kesehatan, Bappeda, Keuangan dan Direktur RSUD. Kami sudah mempelajari detail tuntunan para perawat sukarela. Kita sudah siapkan draf kemampuan keuangan yang nantinya akan disinkronkan dengan data dari PPNI Polman.” Jelas Andi Bebas.

Diri juga meminta agar masyarakat Polman tidak melakukan mobilisasi massa yang bisa memecah konsentrasi Pemkab Polman dan Kepolisian dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu 2019.

“Jam kedua besok (Jum’at) kami akan undang PPNI untuk menyelesaikan analisis kemampuan anggaran yang mampu disiapkan sedangkan PPNI akan mengajukan analisis data yang mereka buat kemudian akan kita sinkronkan. Menunggu keputusan final kami dengan PPNI, kami berharap tidak ada mobilisasi massa dalam bentuk demonstrasi demi menjaga kondusifitas menghadapi Pilpres 2019.” Ungkap mantan Plt Bupati Mamuju tersebut.

(Yusril/Adi).

Fakultas Tekhnik Unika Mamuju Gelar Aksi Tuntut Akreditasi 

Ahmad Taufan (Ketua Yayasan Universitas Tomakaka Mamuju) Saat menerima Mahasiswa Fakultas Tekhnik Unika Di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju.

Gandangdewata.com – Mamuju – Puluhan Mahasiswa Tekhnik Universitas Tomakaka Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus Unika Mamuju pada Rabu (10/4).

Aksi yang diwarnai dengan bakar ban bekas memicu terjadinya perdebatan dan saling dorong antara pengelolah kampus dan sejumlah Mahasiswa Fakultas Tekhnik Unika Mamuju.

Ketua Bem Fakultas Tekhnik Unika Mamuju Erwin Darmawan mengatakan, dari aksi teman – teman Fakultas Tekhnik Unika ini adalah bagaimana kemudian pihak kampus kembali mengaktifkan akreditasi yang selama ini kami anggap mati.

Selain itu banyaknya persoalan internal seperti pungutan liar berupa pembayaran yang tidak jelas disalurkan kemana, dan beberapa hal lainnya,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan bahwa, intinya kami dari mahasiswa akan tetap mengawal baik dari fakultas,pihak rektorat maupun yayasan atas apa yang menjadi tuntutan kami, meski tadi ada insiden berupa bakar ban bekas dan aksi saling dorong, itu dapat diredam dan tidak ada kerusakan fasilitas kampus.

Sementara Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Tekhnik Unika Mamuju Yusran mengatakan, hari ini fakultas Tekhnik difasilitasi oleh Bem untuk mengadakan dialog akademik, ini merupakan kegiatan tahunan untuk mengevaluasi pengelolaan yang ada di Fakultas Tekhnik.

Saya selaku dekan yang ditugaskan untuk menangani kurang lebih satu Minggu ini, artinya banyak hal yang memang perlu dibenahi terkait dengan pengelolaan lama, namun ada ketidak puasan di mahasiswa dengan pengelolah sebelumnya,” terang Yusran

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa, sebenarnya tadi ini ada kegiatan akademik untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan, salah satunya adalah perbaikan struktur, membenahi beberapa kendala – kendala pengelolaan, tetapi ini hanya kerena persoalan kurangnya komunikasi sehingga terjadi demonstrasi.

Yusran menyebut bahwa demonstrasi tadi pada dasarnya aman,tetapi ada aksi bakar ban jadi teman – teman pengelolah mencoba memadamkan api tersebut maka timbullah perdebatan diantara mahasiswa dengan pengelolah, beruntung tidak ada kerusakan fasilitas di kampus.

Terpisah, Ketua Yayasan Universitas Tomakaka Mamuju Ahmad Taufan saat dikonfirmasi terkait aksi Mahasiawa tersebut mengatakan, saya kira apa yang menjadi tuntutan dari anak – anak Mahasiswa itu biasa, dan bagi saya itu bagus sepanjang mengarah kepada perbaikan.

Perlu dipahami bahwa semua manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti memiliki kelemahan, dan apa tuntutan mahasiswa kami tampung satu persatu akan segera diselesaikan,” kata Taufan.

Semoga dalam waktu singkat ini segera diselesaikan, dimana ada 5 item terkait masalah tehnis yang saya kira bukan masalah berat, itu hanya adanya kurang komunikasi.”Simpul Taufan Rabu (10/4).

Video Aksi Mahasiswa Fakultas Tekhnik Unika Mamuju.

(Zen/Adi).

Subhan Aliyah Dijagokan Lolos Wakili PKB Dapil Sulbar 4

Subhan Aliyah (Caleg DPRD Provinsi partai PKB Dapil Sulbar 4).

Gandangdewata.com, – Polman – Disisa sepekan dari hari pencoblosan 17 April 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin optimis meraih kursi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Sulbar 4 yang meliputi kabupaten Majene.

Diantara Caleg Provinsi dari PKB Majene, Subhan Aliyah menjadi kandidat yang diprediksi paling berpotensi meraih suara terbanyak diinternal partai yang didirikan oleh Gus Dur tersebut.

“Komposisi Caleg PKB Majene pada Pileg 2019 ini cukup kuat karena diisi para kandidat yang semuanya berbasis signifikan. Ada pak Arifin Nurdin dan Dalif Arsyad, politisi senior Majene yang tidak diragukan lagi kekuatan basis massanya. Ada juga dua tokoh perempuam ibu Sohra dan Wajyuni. Ada pak Subhan Aliyah yang membawa semangat kelompok milenial Majene.” Ungkap salah seorang pengurus PKB Majene, Heriyanto.

Dari kelima Caleg Provinsi dari PKB tersebut, nama Subhan Aliyah digadang berpotensi menjadi peraih suara terbanyak internal PKB. Hal ini disampaikan oleh salah seorang Caleg kabupaten dari PKB Majene.

“Subhan Aliyah punya basis berbeda dari empat Caleg PKB lainnya. Selain memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap kader-kader muda NU Majene termasuk pengurus partai, Subhan sangat progresif menjalin komunikasi dengan kelompok muda dan milenialis. Sangat terbuka peluang bagi Subhan untuk meraih suara terbanyak mewakili PKB Dapil Sulbar 4.” Ujar Sukri.

Senada dengan itu, aktifis advokasi dan pentolan lembaga mahasiswa salah satu kampus di Majene, Mahmud Manyambungi, sangat optimis Suhban mampu menyuarakan aspirasi masyarakat Majene.

“Saya mengenal Subhan Aliyah cukup dekat. Dia figur yang mampu menggerakkan dan menginspirasi kalangan muda Majene. Kedekatan dan kepedualiannya terhadap kelompok pemuda dan mahasiswa dikenal meluas. Pribadinya yang penuh komitmen, tentu menjadi harapan kami untuk masuk mewakili masyarakat Majene di DPRD Sulbar periode 2019-2024.” Tegas aktifis berambut gondrong ini.

(Yusril/ Adi ).

HMI Manakarra Kecam Tindakan Represif Pada Mahasiswa Di Kutai Kartanegara

Sopliadi (Ketua Umum HMI Cabang Manakarra)

Gandangdewata.com, – Mamuju –Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra mengecam Insiden tindakan represif Oknum yang tidak dikenal terhadap beberapa mahasiswa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat melakukan aksi damai mahasiswa menuntut netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemilu 17 April 2019 mendatang pada Selasa (9/4) kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Manakarra Sopliadi menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum tidak dikenal, hingga membuat sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka.

Kami sangat menyayangkan ulah oknum tersebut yang sangat membabi buta dan tentunya kami mengecam tindakan represif, dimana mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka, bahkan salah satu diantaranya kader kami dari HMI Cabang Kutai Kartanegara mengalami patah pada bagian tulang hidung,” kata Sopliadi.

Dirinya menambahkan, ini tidak bisa didiamkan begitu saja, dimana pihak kepolisian dalam proses pengamanan sesuai aturan seharusnya saat mahasiswa menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah semestinya aparat menjaga,

Lanjut Sopliadi, terlebih lagi aksi yang dilakukan mahasiswa malah ada oknum yang bukan bagian dari aparat penegak hukum melakukan tindakan represif, artinya kinerja aparat perlu dipertanyakan terkesan ada pembiaran sehingga bisa kecolongan oleh pihak-pihak yang tidak dikena.

Sopliadi menjelaskan bahwa, aksi damai dilakukan oleh mahasiswa menyerukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI dan POLRI agar tidak tergiring oleh kepentingan politik pada Pemilu mendatang, ini jelas diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis. Aturan serupa bagi POLRI juga tercantum dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Disitu sangat tegas tertulis pada Pasal 28, POLRI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” terangnya.

Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.Ini wajib diapresiasi oleh seluruh stakeholder. Bukan malah sengaja dihalang-halangi oleh kepentingan tertentu”, ujar Sopliadi

Ketika suara-suara keadilan mulai dibungkam dengan aksi represif, berarti ada tanda tanya. Ini akan menjadi preseden buruk untuk menjaga demokrasi, sehingga kami meminta untuk menindak lanjuti kasus tersebut, mengusut tuntas atas insiden pemukulan tersebut dan perlu ada teguran oleh aparat yang menjaga aksi mahasiswa pada saat itu.” Kunci Sopliadi.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya, Aksi damai yang digelar Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara berlangsung ricuh di Jalan Wolter Monginsidi, tepatnya pada Selasa (9/4) lalu dengan jumlah massa sekitar 50-an mahasiswa gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepresidenan Mahasiswa (KEPRESMA) Unikarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyoroti netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pemilu 2019.

(Yusril).

Perawat Bukan Pembantu

Muh. Zen (Alumni Poltekkes Kemenkes Mamuju).

Opini, – Muh. Zen – (Alumni Poltekkes Kemenkes Mamuju) – Mendengar kata ” Perawat” tentu sebagian orang akan berspekulasi secara bebas, karena memang sudah terlanjur terkonstruksi dimata masyarakat bahwa menganggap perawat sebagai pembantu dokter bahkan tak jarang menganggap perawat adalah dokter.

Jika kita melihat defenisi perawat secara normatif dimana Perawat memiliki arti seseorang yang memiliki pendidikan khusus untuk merawat, baik yang sakit maupun yang sehat. Namun hal ini terkadang disalah artikan oleh sebagian orang atas profesi yang cukup mulia ini.

Mengapa kemudian penulis menyebut bahwa perawat ini adalah sebuah profesi mulia, tentu bukan tanpa alasan dimana Perawat adalah sebuah profesi yang setara dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk dokter.

Mereka juga tentunya memiliki kemampuan tanggung jawab serta wewenang dalam melaksanakan dan memberikan perawatan kepada klien yang mengalami masalah kesehatan.

Tak jarang ada yang mencibir profesi tersebut, seragam putih putih yang menandangan kesucian hati serta ketulusan jiwa untuk menolong sesama manusia, kini sudah tidak mendapat perhatian oleh pemerintah terkhusus di Sulbar. Faktanya adalah kita bisa menyaksikan beberapa kali terjadi gelombang protes dari rekan – rekan perawat memperjuangkan nasibnya seakan diabaikan oleh pemerintah .

Biaya kuliah mahal dengan harapan ketika lulus bisa langsung kerja dan mendapatkan gaji yang layak, kini menjadi mimpi semata. mengingat bahwa banyaknya tahapan yang harus di lalui seperti ujian kompetensi untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi).

Saat ini begitu banyak perawat yang telah lulus ujian kompotensi dan kerja hingga belasan tahun tetapi tidak mendapatkan gaji yang layak. Hal ini pun tentu memantik perhatian penulis untuk mencari akar persoalan ini, paradigma masyarakat yang disebutkan diawal tulisan diatas seolah menjadi satu dari sekian persoalan yang membuat suara profesi perawat jarang untuk didengarkan oleh pemerintah.

Perawat juga tentu sangat pantas mendapatkan kesejahteraan yang memadai, karena tidak sebanding dengan apa yang telah perawat lalui selama masa pendidikannya.

Alasan lain mengapa kemudian profesi ini harus menjadi prioritas utama itu karena kualitas perawat juga semakin meningkat dari tahun ketahun oleh sebab itu, gaji perawat perlu diperhitungkan. Walaupun sulit tetapi harus diperjuangkan.

Sebagai profesi yang luhur dan mulia, salah satu tujuan perawat adalah melayani dan mengabdi, kita bisa mencontoh Florence Nightingale dimana ia merawat orang-orang sakit tanpa mengharapkan balas jasa dari pasien tersebut.Itulah jiwa atau esensi dari ilmu keperawatan itu sendiri. Menjadi seorang perawat merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dengan memberikan perawatan yang benar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Tantangan kita saat ini adalah mencoba merekonstruksi paradigma sebagian orang dimana Perawat bukan pembantu dokter, namun ia adalah rekan kerja tenaga kesehatan lainnya.

Melalui tulisan ini tentu kita berharap adanya upaya melihat perawat dari sudut pandang bahwa perawat merupakan sebuah profesi pengabdian, mengutip kata Bunda Teresa ” Bukan berapa banyak yang Anda lakukan, tetapi seberapa besar kasih sayang yang Anda limpahkan dalam pekerjaan Anda.

Faisal : Laporan HMI Penuhi Unsur Formil Dan Materil

Sumber Foto Net / Faisal Jumalang .

Gandangdewata.com – Mamuju – Terkait laporan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju, pada Kamis (4/4) lalu, kini masuk dalam pembahasan pertama.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang saat dikonfirmasi pada (6/4) kemarin mengatakan, terkait laporan HMI kemarin sudah dibahas di pembahasan pertama di sentra gakumdu yang melibatkan Kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu.

Pada pembahasan pertama intinya membahas syarat formil dan materil adanya sebuah laporan dugaan tindak pidana pemilu, dan kita sudah sepakat bahwa laporan HMI itu sudah lengkap,” kata Faisal Jumalang.

Kemudian ada 14 hari kerja bagi Bawaslu untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana Pemilu, jadi kita akan memanggil beberapa pihak terkait dengan laporan tersebut seperti pelapor,saksi-saksi beserta dengan ahli,” terang Faisal Jumalang.

Saat ditanya soal temuan Bawaslu dilapangan apakah ada keterlibatan ASN dalam kampanye beberapa waktu lalu, Faisal menyebut bahwa ada beberapa ASN yang sementara kita lakukan pengumpulan data, karena kita juga diberikan waktu.

Perlu diketahui bahwa ada perbedaan laporan dan temuan, kalau laporan itu belum bisa dipastikan karena ini masyarakat pemahaman undang – undangnya berbeda dengan pengawas pemilu,” kata Faisal.

Lebih Jauh Faisal menjelaskan bahwa, untuk temuan 99 persen itu sudah pelanggaran, karena yang paham undang – undang itu adalah pengawas pemilu. Karena ketika dia menjadikan temuan sementara itu bukan pelanggaran maka tentu akan dipertanyakan kapabilitas seorang pengawas.

Saat ini yang kami telusuri adalah keterlibatan beberapa ASN, termasuk melakukan investigasi pengumpulan bukti – bukti, karena tentu kami juga tidak akan menjadikan pelanggaran jika belum cukup bukti.” Kunci Faisal Jumalang (8/5).

(Adi).

Miris : Tanggul Penahan Ombak Di Desa Sumare Rusak Parah

Kondisi Tanggul Penahan Ombak di Dusun Batu Lappa, Desa Sumare, Kab. Mamuju

Klik Video Berikut !

Gandangdewata.com, – Mamuju – Kerusakan tanggul penahan ombak di Dusun Batu Lappa Utara, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat semakin parah.

Sekertaris Desa Sumare, Amal Ma’ruf saat dikonfirmasi mengatakan, memang kondisi tanggul itu sudah sangat memprihatinkan.

” Kita tau bahwa tanggul tersebut merupakan penahan ombak agar air tidak masuk ke badan jalan, karena itu satu – satunya akses jalan bagi masyarakat Desa Sumare untuk menuju Kota Mamuju,” kata Amal Ma’ruf.

Amal menambahkan, jika air laut sedang pasang atau ombak tinggi, air itu bisa sampai kebadan jalan, meski demikian masyarakat yang melintas di jalan tersebut tetap memaksakan untuk melewati.

Ia berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah atas kondisi tersebut.

” Kita sangat berharap ada perhatian dari pemerintah supaya bisa menganggarkan untuk perbaikan,karena itu sudah sangat parah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Sumare Amri.R saat ditemui dikediamannya Minggu (7/4) mengaku bahwa kerusakan tanggul penahan ombak tersebut sejak tahun 2015 lalu.

” Sejak tahun 2015 itu sudah rusak akibat dihantam ombak dan memang tanggul itu juga sudah terbilang tua,” kata Amri.

Selain itu kata Amri, jika ombak tinggi air bisa melewati tanggul itu sampai merembes kebadan jalan, jadi masyarakat tidak lewat meskipun biasa dipaksa untuk melintasi, karena air sudah masuk ke jalan.

Lebih jauh Amri menjelaskan bahwa, jalan yang ada di Dusun Batu Lappa Utara, Desa Sumare merupakan satu – satunya akses yang dilalui oleh masyarakat dari beberapa Desa yakni Sumare, Lebani bahkan sampai ke Labuan Rano Tapalang Barat.

Harapan kami sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemerintah Desa kalau bisa itu segera dikerja, kalau itu tidak dikerja bisa saja akses ke Mamuju akan kembali seperti dulu dengan menggunakan kapal laut.” Kunci Amri.

Untuk diketahui bahwa sejak 2015 sampai saat ini belum ada upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan, meski lebar tanggul yang rusak makin meluas lantaran terkikis oleh derasnya ombak laut.

(Zen/Adi).

Pemuda Pemudi Gereja Dan Mahasiswa Kristen Mamuju, Sambut Pemilu 2019.

Para narasumber saat menyampaikan materi diskusi.

Gandangdewata.com, –  Mamuju – Sebagai upaya mengajak pemuda dalam menyambut pesta demokrasi 2019 kali ini, Pemuda Pemudi Gereja dan Mahasiswa Kristen se-kota Mamuju menggelar dialog Publik di Warkop 11 Mamuju Sabtu (6/4).

Berikut videonya !

Baca Juga !

:https://gandangdewata.com/2019/04/07ssambut-pesta-demokrasi-2019-pemuda-pemudi-gereja-gelar-diskusi/

Kegiatandengan menghadirkan narasumber Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju dan Perwakilan dari Jajaran Polres Mamuju mengusung tema ” Peran pemuda pemudi gereja dan mahasiswa kristen se- kota Mamuju Dalam Menyukseskan Pesta Demokrasi yang Jujur, Adil,Aman Dan Sejuk”.

(Zen/Adi)

Baca Juga Berita Populer