Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 3
\

Monitoring Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bersama TNI, Polri dan Bawaslu

GandangDewata.com, Mamuju – “Agenda ini kami lakukan untuk memastikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan berjalan lancar dan aman,”. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang, di sela-sela agenda monintoring rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kecamatan, Pilkada Mamuju taun 2020, umat 11 Desember 2020.

KPU tak sendiri. Monitoring tersebut juga diikuti oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol. Minarto, Dandim 1418 Mamuju, Letkol Inf Tri Aji Sartono, serta pimpinan Bawaslu Mamuju, Rusdin dan Mustikawati.

Proses rekapitulasi Kecamatan Kalukku, Papalang dan Sampaga secara bergantian dipantau langsung oleh rombongan.

“Termasuk memastikan segala kebutuhan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu telah terpenuhi. Serta yang tak kalah pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu,” ucap Hamdan Dangkang.

Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur juga mengikuti agenda monitoring proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tiga kecamatan tersebut. (*)

Sempat Disemprit Ombudsman, Kades Rantebulahan Berjanji Perbaiki Pelayanan

andangDewata.com, Mamuju – Menuntut transparansi pemanfaatan dana Desa, sejumlah warga Rantebulahan Kabupaten Mamasa mengadu ke Ombudsman.

Warga menilai kepala Desa Rantebulahan yang dilantik sejak tahun 2017 lalu, tidak transparan dalam mengelola anggaran dana Desa.

Diantaranya pencairan dan penyaluran dana pengembangan masyarakat termasuk dana pelatihan aparat desa.

Menindaklanjuti aduan tersebut, tim Ombudsman telah melakukan pemanggilan Kepala Desa Rantebulahan guna klarifikasi dan pemeriksaan dokumen.

“Kepala Desa Rantebulahan menghadiri panggilan Ombudsman untuk dua pengaduan,” kata Lukman Umar, Kepala perwakilan Ombudsman Sulbar

Lukman juga mengaku dalam klarifikasi yang dilakukan, tim Ombudsman menghadirkan Camat Rantebulahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim Ombudsman tidak menemukan adanya maladministrasi.

“Karena tidak terjadi maladministrasi atas laporan masyarakat terkait dugaan tidak patut pemerintah desa Rantebulahan, maka laporannya kami tutup, jelas Nurul Alif Asisten Ombudsman RI.

Namun demikian tim Ombudsman meminta pemerintah Desa Rantebulahan agar transparan dalam mengelola pelayanan publik, diantaranya melakukan publikasi dan melibatkan masyarakat.

Ombudsman juga menekankan agar Kepala Desa membuka ruang pengaduan sebagai wadah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

KPU Garansi Keamanan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Oleh Komisioner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur.

GandangDewata.com, Mamuju – Proses input data hasil pemungutan suara ke aplikasi Sirekap berjalan tak sesuai harapan. Selain karena kondisi geografis, server KPU RI untuk berjalannya proses tersebut juga jadi satu hal yang begitu mengganggu. Kondisi itu bikin progres hitung cepat yang ditampilkan di portal resmi KPU bejalan lambat.

Komisioner KPU Mamuju, Muhammad Rivai membeberkan kronologisnya. Menurut Rivai, untuk memulai proses mengirim data hasil pemungutan suara di TPS, KPU RI baru menginstrusikannya dimulai pada pukul 15.00 WITA. Kata Rivai, server Sirekap yang sering down, ditambah kondisi di TPS yang tak lagi memungkinkan, bikin proses tersebut berjalan tak maksimal.

“Kami diinstruksikan baru bisa mengirim data pada pukul 3 sore. Persoalannya kemudian, server Sirekap kadang tak mendukung, berat. Belum lagi formulir C hasil itu kan tidak boleh terlalu lama di TPS. Ia harus segera di masukkan ke dalam kotak suara tersegel untuk segera dibawa ke sekretariat PPK,” ucap Muhammad Rivai, Komisioner KPU Mamuju divisi teknis penyelenggaraan, Kamis 10 Desember 2020.

Kondisi di lapangan seperti di atas, membuat penyelenggara di tingkat TPS tak punya pilihan lain. Menunggu server membaik meski membiarkan formulir C hasil terlalu lama di TPS adalah pilihan yang kurang tepat.

“Tidak boleh itu C hasil terlalu lama di TPS. Jadi kalau server kami tunggu sampai membaik, bisa sampai malam hari formulir C hasil itu terpasang di TPS. Makanya, kami putuskan untuk memasukkan C hasil ke dalam kotak suara tersegel,” sambung Rivai.

Untuk proses input data hasil pemungutan suara ke aplikasi Sirekap, sambung Rivai, diputuskan untuk dilakukan di tahap rekapitulasi tingkat kecamatan.

“Sekarang kotak suara tersegel itu sudah ada di kecamatan. Makanya kami putuskan untuk proses input ke aplikasi Sirekap ini kami lakukan di rekap tingkat kecamatan. Karena tidak mungkin kami membuka kotak suara lagi,” pungkas Muhammad Rivai.

Ahmad Amran Nur, Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM memberi penegasan akan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tetap berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. Tentang aplikasi Sirekap yang berjalan tak sesuai ekspektasi, Amran menyebut persoalan teknis yang jadi pemicunya.

“KPU menjamin, tidak ada permainan dari proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Kami garansi itu. Karena tidak mungkin penyelenggara kami membuka kotak tersegel itu, maka yang kami lakukan adalah melakukan proses input data Sirekap pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,” demikian Ahmad Amran Nur. (*)

Gubernur Sulbar Gelar Pertemuan Dengan Menteri Agama RI

GandangDewata.com, Sulbar – Gubernur Sulbar, H. Ali Baal Masdar didampingi Kakanwil Agama Sulbar, Dewan Pakar Dr. Yundini Husni Djamaluddin, Kepala Bappeda Khaerudin Anas, dan perwakilan dari STAIN Majene melakukan kunjungan ke Kementerian Agama pada pekan lalu,(09/12).

Pada  pertemuan tersebut disambut hangat oleh Menteri Agama Fachrul Razi dikantor Kementerian. Pertemuan tersebut guna membahas beberapa agenda yang akan digelar di Sulbar. 

Menurut Dekan Pakar Dr Yindini Husni Djamaluddin peretemuan tersebut dalam rangka kegiatan Pertemuan Antar Tokoh Agama di Sulbar, dan mengharapkan Menteri Agama dapat menghadir acara tersebut. 

  1. Yuyun juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut uga membahas perkembangan tentang STAIN, serta melaporkan bahwa anak-anak dari MAN dapat ikut pelatihan yang dilaksanakan Pemprov untuk dapat merekrut generasi muda dari kalangan pelajar agar dapat masuk kualifikasi Akmil, Akpol, IPDN dan sekolah sekolah kedinasan lainnya maupun PTN. 

Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan pihak Kementerian agama bisa mensuport dan mendukung apa yang dilakukan pemprov guna mencari generasi muda yang mampu menjadi penerus bangsa Indonesia. 

 

Laksanakan Saran Ombudsman, Laporan RSUD Mamuju Ditutup

GandangDewata.com, Mamuju – Tim pemeriksa Ombudsman RI  Perwakilan Sulawesi Barat menutup pengaduan warga yang mengeluhkan layanan fasilitas toilet diruangan perawatan Cempaka RSUD Mamuju.

Hal itu disampaikan kepala perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar saat dikonfirmasi diruang kerjanya. Selasa, (08/12/20).

Sebelumnya tim Ombudsman telah melakukan tindaklanjut berupa pemantauan di RSUD Mamuju untuk melihat secara langsung kondisi kamar perawatan dan fasilitas kesehatan lainnya di RS tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, tim Ombudsman menyimpulkan bahwa laporan tersebut memang terjadi maladministrasi pelayanan publik oleh pihak RSDU Mamuju berupa tidak memberikan pelayanan terkait perbaikan toilet dan air bersih diruangan perawatan cempaka.

Akan tetapi substansi laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh terlapor (RSUD Mamuju) dengan pemindahan ruangan perawatan Cempaka ke gedung lain yang lebih refresentatif.

“hari ini aduan terkait ruangan perawatan cempaka sudah kita tutup karena pihak terlapor sudah melakukan tindaklanjut,” ujar Lukman Umar 

Lukman menyampaikan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan wajib dan dasar, sehingga kelengkapan sarana dan prasarananya harus terpenuhi dan layak. 

Lukman juga berharap pihak rumah sakit tidak gerah dengan pengaduan masyarakat ke Ombudsman karena pada dasarnya kata Lukman, keluhan publik adalah masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas layanannya. pungks Lukman.

KPU Telah Berhentikan Puluhan Anggota KPPS

GandangDewata.com, Mamuju – Puluhan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Mamuju tahun 2020 telah diberhentikan KPU. Kesemuanya tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju.

Hamdan Dangkang, Ketua KPU Mamuju menegaskan, tak ada toleransi bagi penyelenggara Pilkada yang terbukti tidak netral. Netralitas dan Independensi penyelenggara Pilkada, kata Hamdan, adalah hal yang mutlak untuk senantiasa dinjunjung tinggi oleh penyelenggara di semua level.

“Sudah ada sekitar 30 KPPS yang telah kami berhentikan. Mereka terbukti bertindak tidak netral, entah itu karena temuan kami atau dari laporan masyarakat. Termasuk postingan mereka di media sosial,” ungkap Hamdan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Almalik Pababari di sekretariat KPU Mamuju, Selasa 8 Desember 2020.

Hamdan juga memberi garansi keamanan atas penyelenggaraan pemungutan suara di Pilkada Mamuju tahun ini. Langkah untuk mengamankan proses pemungutan suara dari penularan virus Corona dilakukan dengan mewajibkan seluruh penyelenggara di semua tingkatan untuk mengikuti tes.

“PPK, PPS sampai KPPS kami wajibkan untuk mengikuti rapid tes. Kami di tingkat kabupaten, termasuk staf sekretariat itu wajib swab tes. Semuanya digelar dalam tiga tahap. Dua kali sebelum hari pemungtan suara, sekali setelah 9 Desember,” tutup Hamdan Dangkang.

Almalik sendiri mengapresiasi langkah KPU Mamuju di atas. Ia meminta agar independensi serta profesionalitas tetap dijunjung tinggi oleh segenap penyelenggara Pilkada.

“Kami apresiasi langkah tegas KPU Mamuju yang memberhentikan para penyelenggara yang tidak netral itu. Kami berharap semangat itu tetap ada. Tetap menjunjung tinggi azas netralitas dan profesionalitas dalam bekerja,” ucap Almalik Pababari. (*)

KPU Mamuju, Distribusi Logistik Pilkada Dijamin Aman

GandangDewata.com, Mamuju – Tersisa logistik Pilkada tahun 2020 untuk Kecamatan Mamuju dan Simboro saja yang belum terdistribusi. Selebihnya, KPU Mamuju telah menuntaskan proses pendistribusian logistiknya.

Proses pendistribusian logistik keperluan pemungutan suara berikut ragam kelengkapannya dijamin aman. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, personil kepolisian mengawal ketat seluruh proses pendistribusian logistik itu.

“Empat personil untuk tiap kecamatan,” ucap Hamdan Dangkang, Senin 7 Desember 2020.

Kemanan dari infeksi virus Corona juga digaransi oleh KPU Mamuju. Kata Hamdan, sebelum didistribusikan ke kecamatan, berbagai jenis logistik untuk keperluan pemungutan suara itu telah disterilisasi dengan cairan disinfektan.

“Semua sudah kami semprot disinfektan sebelum didistribusikan,”kata Hamdan.

Logistik untuk Kecamatan Mamuju dan Simboro rencananya baru akan didistribusi pada 8 Desember 2020, sehari sebelum pemungutan suara.

“Saat ini, petugas kami di lapangan, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS sedang dalam proses inventarisasi pemilih terkait pembagian formulir C pemberitahuan,” demikian Hamdan Dangkang. (*)

Ombudsman Sulbar: Cegah Masalah di Hari ‘H’ dengan Akuntabilitas, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara

GandangDewata.com, Mamuju, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar turut hadir dalam rapat koordinasi strategis pimpinan daerah provinsi Sulawesi Barat yang mengusung tema ‘antisipasi radikalisme, terorisme, dan ATHG dalam pelaksanaan pungut hitung pilkada serentak tahun 2020 (07/12).

Lukman Umar menyampaikan bahwa secara umum pintu masuk gerakan radikalisme dan terorisme terjadi karena kekecewaan, ketidakadilan, dan/atau rendahnya kepecayaan seseorang atau kelompok.

“Pilkada kali ini akan menguji kita semua. Itulah sebabnya, kita berharap teman-teman penyelenggara untuk mengantisipasi hal tersebut dengan tetap menjaga akuntabilitas, integritas dan kredibiltasnya,” ungkap Lukman.

Dengan menjaga etika publik sebagai penyelaggara pesta demokrasi tersebut diharapkan bisa melahirkan kepercayaan masyarakat.

Lukman juga berharap agar semua elemen terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menjaga keamaan selama proses pemilihan, bukan hanya menyandarkan hal tersebut ke pemerintah semata.

“Kita hindari saling provokasi, kampanye hitam dan menggunakan isu SARA untuk saling menjatuhkan. Jangan sampai ada orang atau kelompok yang ingin merusak keutuhan bangsa ini kemudian menggunakan momentum itu untuk memecah belah kita,” tutup Lukman.

 

Penertiban Atribut Kampanye Berlangsung Hingga Dini Hari

Penertiban Atribut Kampanye di Masing-Masing Posko Utama Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada Mamuju Tahun 2020

GandangDewata.com, Mamuju – Tanggal 5 Desember 2020 jadi hari terakhir pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon di Pilkada tahun 2020. Merujuk ke timeline tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tanggal 6 Desember 2020 merupakan masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara di 9 Desember 2020.

Minggu, 6 Desember pukul 00:10, Makodim 1418 Mamuju cukup ramai. KPU Mamuju, Bawaslu Mamuju, Satpol PP Mamuju, aparat dari Kodim 1418 Mamuju serta dari Polresta Mamuju dini hari itu telah bersiap untuk melakukan patroli penertiban Alat Peraga Kamoanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).

Sasarannya jelas, menurunkan APK dan BK yang masih terpasang di masa tenang Pilkada Mamuju tahun 2020.

Tim gabungan pun bergerak. Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju jadi titik utama pelaksanaan patroli penertiban APK dan BK tersebut. Tak ada APK atau BK yang terlewatkan. Satpol PP dengan sigap menurunkan materi kampanye itu jika masih terlihat terpasang.

Tak peduli, apakah ia terpasang di sisi jalan, atau yang menempel di badan rumah. Semua ditertibkan. Tentu dengan tetap mengedepankan cara-cara persuasif.

Di beberapa titik, warga bahkan dengan suka rela melucuti APK atau BK yang masih terpasang di kediamannya. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menilai, hal tersebut merupakan bukti keikutsertaan warga dalam upaya mewujudkan Pilkada Mamuju yang ideal.

“Di beberapa titik kami temui warga sendiri yang melepas APK atau BK. Kami menilai, hal itu jadi pembuktian tentang kesadaran warga untuk turut serta dalam upaya merealisasikan Pilkada Mamuju yang MACOA,” tutur Hamdan Dangkang di sela-sela patroli penertiban APK dan BK.

Bukan hanya APK atau BK yang terpasang di sisi jalan atau di rumah-rumah warga saja yang ditertibkan. Materi kampanye yang banyak bercokol di posko utama tim pemenangan dari kedua pasangan calon Pilkada Mamuju juga ikut dilucuti.

Posko induk pasangan Sutinah Suhardi-Ado Mas ud yang berada di Jaan Diponegoro serta posko induk duet Habsi Wahid-Irwan Pababari di Jalan Urip Sumoharjo pun kini telah bersih dari segala bentuk APK maupun BK.

Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menjelaskan, teknis pelaksanaan penertiban APK dan BK itu sebelumnya telah disepakati baik oleh KPU, Bawaslu, aparat TNI dan Polri, Satpol PP serta dengan LO masing-masing pasangan calon.

“Itu telah menjadi kesepakatan kami di Rakor sebelumnya. Bahwa segala bentu materi atau atribut kampanye, itu sudah harus ditertibkan di tanggal 6 Desember 2020,” ujar Amran.

Amran berharap tak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang ini.

“Termasuk kami imbau agar postingan-postingan yang memuat materi kampanye di media sosial, baiknya disudahi dulu,” pungkas Ahmad Amran Nur.

Patroli penertiban APK dan BK hari itu berakhir di pukul 3.30 dini hari. Agenda makan bersama oleh seluruh tim patroli jadi penanda berakhirnya agenda tersebut. (*)

Ketua KPU Mamuju, Belum Terima C Pemberitahuan ?, Lapor ke KPPS

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang

GandangDewata.com, Mamuju – Formulir C pemberitahuan atau yang dulu dikenal dengan istilah C6 bukan bersifat undangan memilih. Formulir tersebut merupakan pemberitahuan bagi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), lengkap dengan waktu kedatangan berikut hal-hal penting lainnya yang mesti diperhatikan selama di TPS.

Tiga hari menuju pemungutan suara, formulir C pemberitahuan mulai dibagikan ke pemilih. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakoni tugas tersebut hingga sehari sebelum tanggal pemungutan suara, 9 Desember 2020.

Ada yang telah menerimanya, sementara sebagian pemilih lainnya belum mengantongi C pemeritahuan. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, saat ini sebagian KPPS memang sedang menginventarisir pemilih untuk pembagian formulir tersebut. Pemilih diharap untuk bersabar.

“Nanti kalau misalnya sehari sebelum 9 Desember pemilih belum juga menerima C pemberitahuan, itu bisa melapor langsung ke KPPS, atau di Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau bahkan ke KPU langsung,” tutur Hamdan Dangkang, Minggu 6 Desember 2020.

Tanpa formulir C pemberitahuan pun pemilih masih dapat datang ke TPS. Menurut Hamdan, pemilih tanpa formulir tersebut bakal diidentifikasi terlebih dahulu utk mengecek apakah masuk dalam DPT atau tidak dan kalau ybs belum terdaftar maka akan dicatat sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Dengan catatan, syarat pemilih itu sudah terpenuhi. Serta yang pasti, pemilih ke TPS membawa identitas resmi berupa KTP-El atau Suket,” pungkas Hamdan Dangkang. (*)

Berita Terbaru