Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 3

Pemkab Mamuju Siapkan Perbup, Pertegas Adaptasi Kebiasaan Baru

GandangDewata.com, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mempertegas pola adaptasi kebiasaan baru dalam upaya terus menekan penularan virus covid-19 di Mamuju.

Hal itu disampaikan Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan corona kabupaten Mamuju Andi Rasmuddin saat di konfirmasi via telepon selular (Jumat, 17 Juli 2020).

Dijelaskannya, aturan ini dibuat lebih bertujuan untuk membuat regulasi yang akan dijadikan rujukan masyarakat untuk melakukan pembiasaan pola hidup baru seperti membiasakan memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan maupun menjaga jarak (Physical distancing)

Kalau selama ini acuannya hanya sebatas edaran Bupati, maka menyikapi peningkatan kasus ini (corona.red) di Mamuju dipandang perlu penguatan melalui Peraturan Bupati, kata Rasmuddin, hal ini akan menjadi dasar kepada tim gugus maupun pihak keamanan, minimal memberikan teguran kepada individu ataupun lembaga yang mengabaikannya agar pola hidup baru dengan standar kesehatan yang telah disosialisasikan dapat dijadikan kebiasaan baru.

Jadi nanti setelah Perbup ini disosialisasi dan dilaksanakan, semua layanan pemerintah termasuk pula usaha swasta diatur untuk tidak akan melayani masyarakat yang tidak mengindahkan standar kesehatan, dari hal itu diharapkan kebiasaan baru akan benar-benar dijalankan tandasnya.

Terkait perkembangan kasus Covid di Mamuju yang cukup meningkat, Alumnus Stisipol Tomakaka ini mengaku, hal itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh aktualisasi dari stigma New Normal yang selama ini dijalankan dengan asumsi yang sangat terbuka, sehingga sebagian besar masyarakat menganggap new normal adalah memulai hidup baru dengan normal kembali, padahal marwahnya new normal adalah memulai hidup dengan pola kebiasaan yang baru, seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak harusnya telah menjadi kebiasaan yang dijadikan tren hidup baru, kata dia.

Dalam kondisi ini memang tidak ada pihak yang bisa disalahkan, kunci Rasmuddin, karena yang namanya adaptasi tentu membutuhkan proses yang panjang dan perlu terus di ingatkan, sehingga dapat menjadi kebiasaan yang tidak lagi terlihat tabu.

Saya mewakili tim gugus dan pemerintah kabupaten Mamuju sangat berharap, adanya kesadaran masyarakat untuk mengatasi persoalan Corona ini secara bersama-sama, karena terlepas dari mindset yang beragam dari masyarakat soal corona, ada yang percaya dan ada yang tidak yakin, kondisi ini harus disikapi dengan tetap menjaga kewaspadaan, karena lebih baik antisipatif dari pada nanti menyesal kemudian, dengan sejumlah fakta kejadian di berbagai negara maupun daerah lain, Corona harus segera diputus penularannya, tutup Andi Rasmuddin.

Data terakhir pertanggal 16 juli 2020 yang diterima Tim gugus Mamuju, tercatat 48 kasus Suspek, 19 orang diantaranya tengah dirawat, 6 orang di ruang isolasi dan 3 orang melakukan isolasi mandiri, sementara 1 orang telah meninggal dunia.(Adv)

 

Peringatan HUT Mamuju ke-480, Banyak yang berbeda

GandangDewata.com, Mamuju – Peringatan Hari Ulang Tahun Mamuju ke-480 sebagaimana biasa kembali ditandai dengan Sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan tepat pada tanggal 14 juli 2020.

Bupati Mamuju Habsi Wahid, bersama Wakil Bupati Irwan SP Pababari nampak hadir dan duduk bersama di atas podium pimpinan dewan bersama Ketua DPRD Aswar Ansari Habsi berdampingan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi barat Muh. Idris.

Dengan balutan pakaian adat semua undangan termasuk Maradika Mamuju H. Andi Maksum Dai, ikut larut dalam suasana perayaan HUT Mamuju tersebut.

Meski terlihat seperti pada umumnya, namun Hari ulang tahun Mamuju kali ini jelas memiliki banyak perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, salah satu kondisi yang cukup di rasakan adalah adanya penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dimana para tamu dan undangan harus tetap berupaya menjaga jarak, memakai masker serta disiapkannya tempat cuci tangan di depan kantor DPRD.

belum lagi pelaksanaannya, selain di lakukan dengan cara langsung, juga telah dikombinasi dengan virtual melalui siaran langsung media sosial facebook lewat akun Pemkab Mamuju.

Dalam sambutannya Bupati Mamuju H. Habsi Wahid mengatakan, ada perbedaan mendasar perayaan Hut Manakarra kali ini di bandingkan tahun kemarin yang penyelenggaraannya cukup semarak, diakui Habsi itu lebih di sebabkan adanya upaya untuk menyesuaikan terhadap kondisi penanganan pencegahan covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti melakukan physical distancing dan sosial distanchyng, sehingga konsep peringatan hari jadi mamuju ke 480, hanya melalui sidang paripurna dengan membatasi jumlah yang hadir, dan tidak mengundang tamu dari luar daerah.

belum lagi kondisi keuangan daerah yang telah banyak mengalami refocusing anggaran, yang semakin membatasi ruang gerak pelaksanaan berbagai macam agenda kegiatan daerah.

” ini bagian dari penyesuaian kondisi daerah dan rasa keprihatinan kita semua, namun tetap kita tidak ingin melewatkan momen penting ini, dengan tidak mengurangi hikmadnya peringatan allo campalogana to mamuju yang kita selenggarakan saat ini”.

Sayangnya, ditengah upaya memeriahkan HUT Mamuju yang serba terbatas tersebut, juga di warnai pemandangan minimnya anggota DPRD yang menghadiri Sidang tahunan yang menandai hari lahir daerah bergelar Manakarra.

 

Apresiasi Layanan Rapid Test Gratis, Ombudsman juga Ingatkan Pemkab Mamasa

LUKMAN UMAR Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat

GandangDewata.com, Mamuju – Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa yang senantiasa berbenah untuk mendorong pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar. 14/07/20

Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi  dikabarkan memberikan kebijakan guna meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Corona, dengan menggratiskan biaya rapid test bagi warga yang kurang mampu.

Bupati Mamasa juga mengeluarkan kebijakan,  bagi pelintas yang akan bergerak ke Mamasa harus membawa surat keterangan hasil tes cepat atau rapid test yang menunjukkan nonreaktif.

Namun demikian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar mengingatkan agar syarat wajib rapid test itu sebaiknya   mematuhi peraturan yang ada.

“Hindarilah penarikan biaya pemeriksaan rapid test di atas Rp.150.000, agar semua bisa aman.”

Sebab santer di pemberitaan  beberapa media, bagi pelintas yang tidak memperlihatkan hasil rapid test nonreaktif akan dilakukan rapid test  dan dikenakan biaya sebesar Rp.250.000, kecuali warga yang memiliki identitas Kabupaten Mamasa.

Menanggapi hal tersebut,  Lukman mengatakan sampai saat ini pemerintah tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test sebesar Rp 150.000.

“Syarat harus memiliki hasil rapid test adalah kebijakan yang baik dalam rangka memutus penularan Covid-19. Meskipun demikian, kita harus tetap mematuhi ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Gubernur Sulbar Minta Daerah Perketat Protokol Penanganan Covid-19

GandangDewata.com, Mamuju – Ali Baal Masdar meminta daerah-daerah yang ada di Sulbar agar melakukan perbaikan dalam penanganan Covid-19 untuk lebih diperketat lagi.

Hal tersebut ditegaskan Ali Baal pada saat melakukan rapat terbatas (ratas) melalui video Conference bersama para bupati/wakil bupati se-Sulbar, di ruang pertemuan oval Kantor Gubernur Sulbar,   Senin, 13 Juli 2020. Hadir juga dalam vicon tersebut Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Muhammad Idris, dan sejumlah pimpinan OPD.

“Kita tidak mau seperti kemarin yang dengan mudah orang keluar masuk daerah seenaknya dan saya harapkan kita secara serantak baik kabupaten dan kapolres serta korem agar lebih disiplin dalam memperketat aturan protokoler penanganan wabah covid – 19 ini,” tandas Ali Baal.

Ali Baal juga menyampaikan, akan membagikan seribu masker di setiap kabupaten yang ada di Sulbar sebagai bentuk langkah penanganan dan pencegahan wabah covid-19.

“Insyaallah, akan bagikan seribu masker per- kabupaten dan kita harus betul-betul disiplin dalam mengikuti protokoler kesehatan seperti cuci tangan,menggunakan masker serta jaga jarak agar terhindar wabah tersebut,” kata mantan bupati Polman dua periode itu.

Wakil Gubernur, Enny Anggraeny Anwar dalam ratas tersebut menyampaikan agar lebih fokus lagi dalam melakukan pengarahan kepada masyarakat yang kurang peduli tentang protokoler kesehatan.

“Harapan saya bagaimana kita harus menerapkan protokoler kesehatan itu baik dari kita sendiri dan tentunya kita sebagai para pejabat daerah untuk lebih memberikan contoh terhadap masyarakat dalam melakukan protokoler kesehatan,” harap Enny

Sekprov Sulbar , Muhammad Idris pada rapat tersebut mengajak pemerintahan yang ada di Sulbar untuk sering melakukan konsolidasi daerah untuk memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat terkait protokoler kesehatan 

“Kepada pimpinan daerah agar lebih memperhatikan pusat-pusat keramaian masyarakat kita terutama pada malam minggu dimana pada hari itu banyak terdapat perkumpulan masyarakat kita terutama yang ada di kafe – kafe agar di beri ketegasan terakait wabah ini agar kedepannya tidak terjadinya pusat pertumbuhan baru” ujar Idris.

Dalam vidcon di ruang oval Gubernur Sulbar juga didampingi sejumlah kadis antara lain, Kadis BPBD, Darno Madjid,Kadis Kesehatan, dr. Muhammad Alif, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Safaruddin Sanusi DM, Kadis Tenaga Kerja, Madareski Salatin.(adv)

 

Ombudsman Sulbar Ingatkan RS, Hati – Hati Tarik Biaya Rapid Test

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar.

GandangDewata.com, Mamuju – Merespon kegelisahan publik terkait penerapan hasil rapid test sebagai syarat bagi setiap warga yang hendak melakukan perjalanan. 

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, mengingatkan pihak Rumah Sakit dan unit layanan kesehatan di wilayah Sulawesi Barat untuk berhati-hati dalam menarik biaya rapid dan swab test kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar. Senin, (13/07/20).

Menurut Lukman, sampai saat ini, ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenkes RI Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test sebesar Rp 150.000.

“Sebaiknya semua pihak berpatokan pada Surat Ederan dari Kemenkes, sebab di beberapa daerah lain tim Ombudsman Republik Indonesia meminta pihak rumah sakit  melakukan pengembalian kelebihan dana dari biaya rapid test,” terang Lukman.

Lebih lanjut, Lukman berharap agar seluruh unit layanan kesehatan yang memberikan layanan rapid test agar sebaiknya tetap mematuhi ketentuan yang ada. Jangan samapai menetapkan biaya lebih dari 150 ribu.

“Selain masalah payung hukum, sebelumnya sejumlah warga juga menilai biaya rapid dan swab test ini, sangat memberatkan masyarakat. Karena terbilang sangat mahal sementara batas waktunya juga sangat terbatas.”

Namun demikian Kata Lukman, hingga saat ini, Ombudsman RI Sulawesi Barat belum menerima aduan resmi terkait  penarikan biaya swab dan rapid test. Meski demikian pihaknya tetap mengingatkan kepada semua pihak agar berhati-hati.

Komisi II DPRD Sulbar Kunjungan Kerja ke Dinas KTPH Sulsel

GandangDewata.com, Makassar – Komisi II DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulsel, pada 23 Juni 2020 lalu. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi II, Sukri Umar bersama anggota Komisi II lainnya, di antaranya Hatta Kainang SH, H Taufiq Agus SH, dan Drs H Itol Syaiful Tonra MM, H. M. Arsat Saggap, SE dan 4 orang Staf pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Rombongan Komisi II DPRD Sulbar diterima Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sulsel, Andi Ardin Tjajo di ruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II, Sukri Umar bersama Sekretarisnya, Hatta Kainang, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. ”Kedatangan kami untuk mendapatkan referensi dan data tentang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang melekat di Dinas PTPH Sulsel,” kata Sukri Umar.

Kepala Dinas PTPH Sulsel, Andi Ardin Tjajo yang juga didampingi Sekretarisnya, Ir Muanzir Abdullah MP. Kepala Dinas PTPH Sulsel melalui Sekretarisnya, Muanzir Abdullah, mengatakan, pertumbuhan  berupa  benih yang baik untuk meningkatkan kebutuhan kearifan lokal, seperti kebutuhan benih kakao, sehingga bisa menghasilkan produksi benih sambung pucuk. Termasuk pertumbuhan jagung di daerah ini.

Sekretaris Dinas KTPH Provinsi Sulawesi Selatan Muanzir Abdullah

Menurut Muanzir, untuk mendapatkan PAD, pihaknya sangat berharap banyak hasil dari pertanian dan perkebunan yang dimiliki Sulawesi Selatan. Untuk dapat menghasilkan produksi tersebut, maka perlu dilakukan kolaborasi.

Lebih lanjut dikatakan, sejak dulu gubernur Sulawesi Selatan memberi perhatian khusus pada kemajuan dan pengembangan pertanian di Sulsel. Dan menekankan untuk mendorong dari hulu ke hilir seluruh produk pertanian Sulsel agar semakin maju. Termasuk dalam menghasilkan bibit atau benih unggul. Tanaman hortikultura juga dikembangkan termasuk buah-buahan. Karena benih menjadi pemicu peningkatan produktivitas, dan fokus pada pencanangan benih berbasis teknologi dan akan membuat road map sebagai sumber benih. Sementara itu, ketua dan sekretaris Komisi II DPRD Sulbar memberi respon atas informasi dan masukan yang disampaikan mengenai program yang dilaksanakan pihak Dinas PTPH Sulsel. Masukan ini akan dikoordinasikan untuk dapat dijadikan masukan dan program pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulbar.

Anggota Komisi II lainnya, H Itol Syaiful Tonra menyampaikan, berbagai masukan yang diberikan Dinas PTPH Sulsel diupayakan untuk dapat dilaksanakan pula pada dinas atau OPD lingkup Pemprov Sulbar. ”Dengan diterapkannya berbagai masukan dari Dinas PTPH Sulsel untuk dapat diterapkan di tengah masyarakat petani Sulbar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Sulbar,” ujarnya. Sementara itu, H Taufiq Agus, anggota Komisi II lainnya, juga menyampaikan terimakasih kepada kepala Dinas PTPH Sulsel yang telah memberi respon positif dan menyampaikan program yang telah dilaksanakan selama ini dalam meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Sulsel dan juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulsel.

Sahabat Rakyat Virtual di Tonton Ribuan Kali Netizen

GandangDewata.com, Mamuju – Hadir dengan nuansa baru, Sahabat Rakyat fersi Virtual yang di gagas pemkab Mamuju telah ditonton hampir lima ribu kali oleh Netizen dengan durasi tayang hanya sekitar 2 jam dari jadwal siarnya pada hari jumat, 10 juli 2020.

Akun facebook pemkab mamuju benar-benar telah menjadi media penyambung informasi ditengah upaya memutus mata rantai penularan covid-19.

“kita jangan kalah dengan covid, pemerintah harus tetap hadir ditengah masyarakat meski dengan adaptasi yang disesuaikan, dan lewat pemanfaatan teknologi informasi ini Sahabat Rakyat harus terus bersahabat dengan rakyat” kata Wakil Bupati Irwan SP Pababari di tengah siaran langsung facebook lewat akun pemkab mamuju bersama bupati Habsi Wahid.

ia menambahkan, Sahabat Rakyat virtual dapat menjadi alternatif wahana komunikasi dengan masyarakat, sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran corona tidak lantas mematikan berbagai program pemerintah daerah, ia menekankan akan terus memperbaiki metode bersahabat rakyat virtual dengan mencari model terbaik sehingga kedepan kegiatan tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bupati Mamuju Habsi Wahid menjelaskan hal yang sama, ia berharap agar Sahabat Rakyat tersebut rutin dilakukan, sehingga kebersamaan dengan masyarakat akan senantiasa terjalin, iapun tak sungkan mengucapkan terimakasih kepada para netizen yang telah berpartisipasi pada kegiatan Sahabat Rakyat virtual sesi Tapalang, Tapalang barat, dan Balabalakang yang dipusatkan di kecamatan Tapalang,

hal yang sama juga di utarakannya langsung kepada para tokoh masyarakat setempat yang hadir langsung di lokasi siaran.

untuk sesi selanjutnya, dijadwalkan pelaksanaan sahabat rakyat virtual akan disiarkan dari kecamatan Kalukku dengan area pelayanan dilakukan di dua kecamatan, yakni kecamatan kalukku sendiri dan kecamatan Bonehau.

“Nantikan kami di sahabat rakyat virtual selanjutnya” kata Habsi Wahid dan Irwan Nyaris bersamaan.

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanàan APBD Sulbar TA. 2019

GandangDewata.com, Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Sulbar dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019, dalam hal ini Komisi I yang membidangi Pemerintahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan di kantor Desa Lampoko Kec.Campalagian, Jum’at 10 Juli 2020.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Syamsul Samad, turut dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Hj. ST. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuriah, dan Syahrir Hamdani serta turut dihadiri Kepala Desa Lampoko, Abd Rasyak, Kamtibmas Lampoko, dan beberapa Staf Desa Lampoko.

Ketua Komisi I, Syamsul Samad menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan untuk mendengarkan pemaparan dan masukan-masukan serta kendala apa saja yang terjadi selama ini di Desa Lampoko.

Lanjut Ketua Komisi I menyampaikan bahwa terkait program ”Marasa” Gubernur Sulbar, DPRD Sulbar sedang dalam proses pembahasan laporan pertanggungjawaban, karena itulah kami dari Komisi I DPRD Sulbar turun langsung kelapangan melihat program tersebut serta ingin tahu apa saja jenis program Marasa yang ada di Desa Lampoko dan mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digunakan.

Kepala Desa Lampoko, Abd. Rasyak menyampaikan “Program Marasa yang ada di Desa Lampoko adalah pembangunan PAUD dan Kesehatan. Selanjutnya Abd Rasyak meminta untuk pembangunan posyandu, rumah singgah, dan pembangunan kandang ayam. Terkait pembangunan kandang ayam terkendala oleh lahan, tetapi saya mengusulkan lahan milik pribadi saya untuk ditempati pembangunan kandang ayam dan kami juga meyampaikan keluhan dari masyarakat terkait jalan tani yang belum terealisasi ” ungkap Abd Rasyak.

Menanggapi apa yang disampaikan kepala Desa Lampoko, Ketua DPRD Sulbar, Hj. ST. Suraidah Suhardi menanggapi bahwa terkait lokasi pembangunan kandang ayam harus ada peran serta masyarakat bukan hanya pemerintah.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar juga menanggapi terkait permasalahan jalan tani, meminta kepada Kepala Desa Lampoko untuk membuat proposal untuk diberikan kepada Gubernur Sulbar dan Ketua DPRD Sulbar.

Adapun penyampaian dan masukan dari anggota Komisi I DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani, bahwa program ini sudah lama diperbincangkan dan program ini harus dijaga dengan baik. Wakil Ketua I DPRD Sulbar penyampaian masukannya, bahwa seluruh perangkat Desa bertanggung jawab atas program ini, harus betul-betul dilaksanakan dan dikreasikan dilapangan.

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sulbar TA. 2019 Komisi IV DPRD Prov. Sulbar Sharing Informasi di DPRD Kab. Pinrang

GandangDewata.com, Komisi IV  DPRD Prov. Sul-Bar melaksanakan kunjungan  kerja ke  DPRD Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi  Selatan dengan agenda sharing informasi terkait Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sulbar Tahun Anggaran 2019. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pinrang Ir. Syamsuri didampingi Ketua Komisi III, H. Alimuddin Budung, SH,MM dan Ir. Hj. Sahariyah Lolo, bertempat di ruang rapat Bapemperda, Jumat, 10 Juli 2020, Pkl.14.00 wita.

Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Drs. H. Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi IV H. Muhammad Jayadi, S.Ag.,M.Si dan beberapa Anggota Komisi IV.

Drs. H. Sudirman menjelaskan maksud dan tujuannya berkunjung di DPRD Kabupaten Pinrang adalah untuk bersilahturahmi dan sharing informasi terkait UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap DPRD, dalam hal ini Pertanggungjwaban terhadap Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, “Walaupun acuannya sama terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yakni PP 12 tahun 2017, kami level provinsi ini terbilang baru, dan baru tiga periode, sehingga dari segi pengalaman, pasti lebih berpengalaman DPRD Pinrang”. Tandas Muhammad Jayadi.

Wakil Ketua DPRD Pinrang Syamsuri menjelaskan di DPRD Kabupaten Pinrang ini ada 40 Anggota DPRD yang terdiri dari 8 fraksi dan 4 komisi, terkait Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Pinrang, kemarin, rancangan perdanya sudah diterima oleh DPRD melalui rapat paripurna. Dan keesokan harinya, ranperda tersebut dibahas di Badan Anggaran. Pembahasan dilakukan pada rapat komisi-komisi dengan mengundang OPD mitra kerja masing-masing komisi tersebut. Lanjut Syamsuri, beberapa waktu yang lalu, ada rencana DPRD Pinrang untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut, akan tetapi dengan waktu yang begitu singkat dan ada regulasi yang mengatur yakni PP 12 Tahun 2017, pada Pasal 20 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, tidak bisa di buatkan Panja, kecuali ada hal-hal tertentu yang perlu dipertanyakan lebih dalam. Sedangkan Kabupaten Pinrang, sudah delapan kali berturut-turut meraih WTP, termasuk tahun 2019, dan karena dianggap tidak ada hal-hal yang sangat urgen untuk dipertanyakan lebih dalam dan mengingat waktu yang mepet, sehingga untuk tahun ini tidak dibentuk Panja. Namun pembahasannya tetap berlanjut melalui Banggar, tingkat komisi-komisi dan gabungan komisi barulah bisa diparipurnakan persetujuannya.

Sahabat Rakyat Mamuju Hadir Dengan Warna Baru

GandangDewata.com, Mamuju – Melakukan adaptasi kehidupan normal baru, Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya melanjutkan berbagai program kegiatan yang sempat tertunda akibat serangan Pandemi corona, salah satunya kegiatan Safari sehari berbakti untuk rakyat (Sahabat Rakyat), sebuah inovasi layanan langsung kemasyarakat yang dulunya di kemas dengan mengunjungi kecamatan disertai pemberian layanan langsung yang dipimpin oleh Bupati Habsi Wahid dan wakilnya Irwan SP Pababari, namun adanya upaya memutus mata rantai penularan corona, Sahabat Rakyat akhirnya hadir dengan warna baru yang diadaptasi ke dunia virtual lewat siaran langsung Via Facebook, demikian kata Bupati Mamuju Habsi Wahid, saat melakukan Sahabat Rakyat virtual yang disiarkan dari kecamatan Tapalang (Jumat, 10 Juli 2020)

Selain bersiaran langsung melalui sosial media yang dipandu Ashari Rauf sebagai presenter, menariknya beberapa layanan langsung tetap dilakukan secara bersamaan di tiga kecamatan, yakni kecamatan Tapalang, Tapalang Barat dan Balabalakang, namun tetap mengedepankan standar kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak aman, pelayanan dimaksud adalah layanan kesehatan gratis, layanan kependudukan, serta layanan perizinan, adapula pemberian bantuan kepada masyarakat dari program kerja beberapa OPD pemkab Mamuju.

Mulkawati seorang warga desa galung kecamatan Tapalang, mengaku sangat mengapresiasi atas kegiatan Sahabat Rakyat virtual, ia menilai dengan kolaborasi layanan virtual dan layanan secara langsung akan terus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga ibu empat anak ini mengaku sembari menanti jadwal pelayanan kesehatan di puskesmas, ia menyempatkan diri menyaksikan siaran langsung Bupati dan Wakil Bupati lewat akun facebooknya

“ini sudah bagus karena bupati dan wakil dekat terus dengan masyarakat, tapi perlupi di perbaiki supaya tambah bagus lagi kedepannya” kata dia.

Dalam kegiatan yang disiarkan dari kantor balai penyuluhan pertanian,perkebunan dan perikanan tersebut turut dihadiri oleh Sekda Mamuju Suaib dan sejumlah kepala OPD serta tokoh masyarakat Tapalang.

meski dengan durasi waktu yang cukup terbatas, Baik Habsi maupun Irwan Pababari keduanya nampak sangat antusias memberikan penjelasan tentang program yang telah dilaksanakan pemkab Mamuju selama kepemimpinan keduanya, secara umum Habsi Menggambarkan, Pembangunan telah dilakukan terencana dengan tidak mengabaikan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukrawi, dicontohkannya pembangunan fisik seperti jalan, kantor maupun fasilitas lainnya selalu bersamaan dilakukan pula pembangunan non fisik seperti pembangunan Taman pengajian di Semua kecamatan dan desa, ada pula pembinaan santri yang telah menamatkan baca Alquran massal beberapa waktu lalu, serta kegiatan multi agama yang ada di Mamuju senantiasa mendapat ruang yang sama.

WhatsApp Image 2020-07-10 at 4.18.05 PMIrwan Pababari juga menimpali, keberhasilan lain dalam program yang telah dilakukan juga tidak meninggalkan aspek wisata dan budaya, ditandai pembangunan sarana wisata yang terus mendapat intervensi, maupun kegiatan budaya yang dibuktikan salah satunya melalui keberhasilan melaksanakan event Nasional festival Maradika Mamuju tahun lalu.

Baca Juga Berita Populer