GandangDewata.com, Mamuju – Proses input data hasil pemungutan suara ke aplikasi Sirekap berjalan tak sesuai harapan. Selain karena kondisi geografis, server KPU RI untuk berjalannya proses tersebut juga jadi satu hal yang begitu mengganggu. Kondisi itu bikin progres hitung cepat yang ditampilkan di portal resmi KPU bejalan lambat.

Komisioner KPU Mamuju, Muhammad Rivai membeberkan kronologisnya. Menurut Rivai, untuk memulai proses mengirim data hasil pemungutan suara di TPS, KPU RI baru menginstrusikannya dimulai pada pukul 15.00 WITA. Kata Rivai, server Sirekap yang sering down, ditambah kondisi di TPS yang tak lagi memungkinkan, bikin proses tersebut berjalan tak maksimal.

“Kami diinstruksikan baru bisa mengirim data pada pukul 3 sore. Persoalannya kemudian, server Sirekap kadang tak mendukung, berat. Belum lagi formulir C hasil itu kan tidak boleh terlalu lama di TPS. Ia harus segera di masukkan ke dalam kotak suara tersegel untuk segera dibawa ke sekretariat PPK,” ucap Muhammad Rivai, Komisioner KPU Mamuju divisi teknis penyelenggaraan, Kamis 10 Desember 2020.

Kondisi di lapangan seperti di atas, membuat penyelenggara di tingkat TPS tak punya pilihan lain. Menunggu server membaik meski membiarkan formulir C hasil terlalu lama di TPS adalah pilihan yang kurang tepat.

“Tidak boleh itu C hasil terlalu lama di TPS. Jadi kalau server kami tunggu sampai membaik, bisa sampai malam hari formulir C hasil itu terpasang di TPS. Makanya, kami putuskan untuk memasukkan C hasil ke dalam kotak suara tersegel,” sambung Rivai.

Untuk proses input data hasil pemungutan suara ke aplikasi Sirekap, sambung Rivai, diputuskan untuk dilakukan di tahap rekapitulasi tingkat kecamatan.

“Sekarang kotak suara tersegel itu sudah ada di kecamatan. Makanya kami putuskan untuk proses input ke aplikasi Sirekap ini kami lakukan di rekap tingkat kecamatan. Karena tidak mungkin kami membuka kotak suara lagi,” pungkas Muhammad Rivai.

Ahmad Amran Nur, Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM memberi penegasan akan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tetap berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. Tentang aplikasi Sirekap yang berjalan tak sesuai ekspektasi, Amran menyebut persoalan teknis yang jadi pemicunya.

“KPU menjamin, tidak ada permainan dari proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Kami garansi itu. Karena tidak mungkin penyelenggara kami membuka kotak tersegel itu, maka yang kami lakukan adalah melakukan proses input data Sirekap pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,” demikian Ahmad Amran Nur. (*)

GandangDewata.com, Mamuju – Puluhan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Mamuju tahun 2020 telah diberhentikan KPU. Kesemuanya tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju.

Hamdan Dangkang, Ketua KPU Mamuju menegaskan, tak ada toleransi bagi penyelenggara Pilkada yang terbukti tidak netral. Netralitas dan Independensi penyelenggara Pilkada, kata Hamdan, adalah hal yang mutlak untuk senantiasa dinjunjung tinggi oleh penyelenggara di semua level.

“Sudah ada sekitar 30 KPPS yang telah kami berhentikan. Mereka terbukti bertindak tidak netral, entah itu karena temuan kami atau dari laporan masyarakat. Termasuk postingan mereka di media sosial,” ungkap Hamdan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Almalik Pababari di sekretariat KPU Mamuju, Selasa 8 Desember 2020.

Hamdan juga memberi garansi keamanan atas penyelenggaraan pemungutan suara di Pilkada Mamuju tahun ini. Langkah untuk mengamankan proses pemungutan suara dari penularan virus Corona dilakukan dengan mewajibkan seluruh penyelenggara di semua tingkatan untuk mengikuti tes.

“PPK, PPS sampai KPPS kami wajibkan untuk mengikuti rapid tes. Kami di tingkat kabupaten, termasuk staf sekretariat itu wajib swab tes. Semuanya digelar dalam tiga tahap. Dua kali sebelum hari pemungtan suara, sekali setelah 9 Desember,” tutup Hamdan Dangkang.

Almalik sendiri mengapresiasi langkah KPU Mamuju di atas. Ia meminta agar independensi serta profesionalitas tetap dijunjung tinggi oleh segenap penyelenggara Pilkada.

“Kami apresiasi langkah tegas KPU Mamuju yang memberhentikan para penyelenggara yang tidak netral itu. Kami berharap semangat itu tetap ada. Tetap menjunjung tinggi azas netralitas dan profesionalitas dalam bekerja,” ucap Almalik Pababari. (*)

GandangDewata.com, Mamuju – Tersisa logistik Pilkada tahun 2020 untuk Kecamatan Mamuju dan Simboro saja yang belum terdistribusi. Selebihnya, KPU Mamuju telah menuntaskan proses pendistribusian logistiknya.

Proses pendistribusian logistik keperluan pemungutan suara berikut ragam kelengkapannya dijamin aman. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, personil kepolisian mengawal ketat seluruh proses pendistribusian logistik itu.

“Empat personil untuk tiap kecamatan,” ucap Hamdan Dangkang, Senin 7 Desember 2020.

Kemanan dari infeksi virus Corona juga digaransi oleh KPU Mamuju. Kata Hamdan, sebelum didistribusikan ke kecamatan, berbagai jenis logistik untuk keperluan pemungutan suara itu telah disterilisasi dengan cairan disinfektan.

“Semua sudah kami semprot disinfektan sebelum didistribusikan,”kata Hamdan.

Logistik untuk Kecamatan Mamuju dan Simboro rencananya baru akan didistribusi pada 8 Desember 2020, sehari sebelum pemungutan suara.

“Saat ini, petugas kami di lapangan, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS sedang dalam proses inventarisasi pemilih terkait pembagian formulir C pemberitahuan,” demikian Hamdan Dangkang. (*)

GandangDewata.com, Mamuju – Tanggal 5 Desember 2020 jadi hari terakhir pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon di Pilkada tahun 2020. Merujuk ke timeline tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tanggal 6 Desember 2020 merupakan masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara di 9 Desember 2020.

Minggu, 6 Desember pukul 00:10, Makodim 1418 Mamuju cukup ramai. KPU Mamuju, Bawaslu Mamuju, Satpol PP Mamuju, aparat dari Kodim 1418 Mamuju serta dari Polresta Mamuju dini hari itu telah bersiap untuk melakukan patroli penertiban Alat Peraga Kamoanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).

Sasarannya jelas, menurunkan APK dan BK yang masih terpasang di masa tenang Pilkada Mamuju tahun 2020.

Tim gabungan pun bergerak. Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju jadi titik utama pelaksanaan patroli penertiban APK dan BK tersebut. Tak ada APK atau BK yang terlewatkan. Satpol PP dengan sigap menurunkan materi kampanye itu jika masih terlihat terpasang.

Tak peduli, apakah ia terpasang di sisi jalan, atau yang menempel di badan rumah. Semua ditertibkan. Tentu dengan tetap mengedepankan cara-cara persuasif.

Di beberapa titik, warga bahkan dengan suka rela melucuti APK atau BK yang masih terpasang di kediamannya. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menilai, hal tersebut merupakan bukti keikutsertaan warga dalam upaya mewujudkan Pilkada Mamuju yang ideal.

“Di beberapa titik kami temui warga sendiri yang melepas APK atau BK. Kami menilai, hal itu jadi pembuktian tentang kesadaran warga untuk turut serta dalam upaya merealisasikan Pilkada Mamuju yang MACOA,” tutur Hamdan Dangkang di sela-sela patroli penertiban APK dan BK.

Bukan hanya APK atau BK yang terpasang di sisi jalan atau di rumah-rumah warga saja yang ditertibkan. Materi kampanye yang banyak bercokol di posko utama tim pemenangan dari kedua pasangan calon Pilkada Mamuju juga ikut dilucuti.

Posko induk pasangan Sutinah Suhardi-Ado Mas ud yang berada di Jaan Diponegoro serta posko induk duet Habsi Wahid-Irwan Pababari di Jalan Urip Sumoharjo pun kini telah bersih dari segala bentuk APK maupun BK.

Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menjelaskan, teknis pelaksanaan penertiban APK dan BK itu sebelumnya telah disepakati baik oleh KPU, Bawaslu, aparat TNI dan Polri, Satpol PP serta dengan LO masing-masing pasangan calon.

“Itu telah menjadi kesepakatan kami di Rakor sebelumnya. Bahwa segala bentu materi atau atribut kampanye, itu sudah harus ditertibkan di tanggal 6 Desember 2020,” ujar Amran.

Amran berharap tak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang ini.

“Termasuk kami imbau agar postingan-postingan yang memuat materi kampanye di media sosial, baiknya disudahi dulu,” pungkas Ahmad Amran Nur.

Patroli penertiban APK dan BK hari itu berakhir di pukul 3.30 dini hari. Agenda makan bersama oleh seluruh tim patroli jadi penanda berakhirnya agenda tersebut. (*)

GandangDewata.com, Mamuju – Formulir C pemberitahuan atau yang dulu dikenal dengan istilah C6 bukan bersifat undangan memilih. Formulir tersebut merupakan pemberitahuan bagi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), lengkap dengan waktu kedatangan berikut hal-hal penting lainnya yang mesti diperhatikan selama di TPS.

Tiga hari menuju pemungutan suara, formulir C pemberitahuan mulai dibagikan ke pemilih. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakoni tugas tersebut hingga sehari sebelum tanggal pemungutan suara, 9 Desember 2020.

Ada yang telah menerimanya, sementara sebagian pemilih lainnya belum mengantongi C pemeritahuan. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, saat ini sebagian KPPS memang sedang menginventarisir pemilih untuk pembagian formulir tersebut. Pemilih diharap untuk bersabar.

“Nanti kalau misalnya sehari sebelum 9 Desember pemilih belum juga menerima C pemberitahuan, itu bisa melapor langsung ke KPPS, atau di Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau bahkan ke KPU langsung,” tutur Hamdan Dangkang, Minggu 6 Desember 2020.

Tanpa formulir C pemberitahuan pun pemilih masih dapat datang ke TPS. Menurut Hamdan, pemilih tanpa formulir tersebut bakal diidentifikasi terlebih dahulu utk mengecek apakah masuk dalam DPT atau tidak dan kalau ybs belum terdaftar maka akan dicatat sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Dengan catatan, syarat pemilih itu sudah terpenuhi. Serta yang pasti, pemilih ke TPS membawa identitas resmi berupa KTP-El atau Suket,” pungkas Hamdan Dangkang. (*)