Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 2

Menuju Kualitas Layanan Publik, Ombudsman akan Survey Pemkab Polman

Gandangdewata.com, Polman– Menuju opini layanan publik atau pelayanan publik prima dan berkualitas, Ombudsman Republik Indonesia  akan melanjutkan program survey kepatuhan tahun 2020.

Hal itu disampaikan kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, saat melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Polewali Mandar bersama Asisten 3 Bidang Administrasi dan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Oratala) kabupaten Polewali Mandar.

Lukman juga menjelaskan, sejak tiga tahun terakhir kabupaten Polman tidak disurvey lantaran sejak awal sudah memperoleh rapor hijau survey pemenuhan komponen standar pelayanan publik, namun untuk survey tahun 2020 menuju opini layanan publik Pemda Polman akan kembali disurvey oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia.

6 kabupaten di Sulawesi Barat pada tahun 2019, sebagian besar sudah mendapat predikat rapor hijau. Namun Bappenas RI memandang program ini penting untuk dilanjutkan, sehingga amanah RPJMN 2019 – 2024, Ombudsman masih melanjutkan program ini. Namun sudah bicara kualitas bukan lagi sebatas pemenuhan komponen.

“Lima tahun terakhir kita baru bicara soal pemenuhan komponen pelayanan publik sesuai dengan UU 25/2009 tentang pelayanan publik untuk program 5 tahun kedepan Ombudsman sudah menilai kualitas pelayanan. Jelas Lukman Kamis, (13/02/20).

Tentang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, menurut Lukman, itu  perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itulah, instansi publik berkewajiban mengupayakan  pelayanan prima kepada masyarakat.

Terkait program survey kepatuhan tahun 2020, Ombudsman berharap dukungan semua pihak sebagai upaya wujud kerja sama dalam mendorong pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik dan berkomitmen memenuhi kualitas yang harus dipenuhi.

“Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi  bahkan menghilangkan  kesenjangan, ini yang akan menjadi konsen survey Ombudsman lima tahun kedepan,” pungkas Lukman.

Irwan Apel Bersama Dengan Disdukcapil Mamuju

Gandangdewata.com, Mamuju – Wakil Bupati Mamuju H. Irwan Satya Putra Pababari didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H. Suaib hadir mengejutkan seisi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju Pagi 07.30 Kamis, (13/02/2020) sekaligus melaksanakan apel pagi bersama untuk mengawali rutinitas menjaga kedisiplinan dan kekompakan para Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada saat memimpin apel pagi Wakil Bupati Mamuju menyampaikan maksud kedatanganya untuk melihat apakah benar tak ada ASN yang terlambat di awal jam kerja utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai pelayanan tidak tersalurkan secara maksimal kepada masyarakat.

“Harapan saya berada disini untuk melihat apakah ASN atau staf yang berada di Disdukcapil benar – benar telah melakukan tugasnya dengan baik karena kami juga akan merasa tidak berhasil jika pelayanan yang dilakukan tidak maksimal karena wajah Pemerintah adalah keberhasilan pelayanan, saya meminta lakukanlah kerjasama untuk keberlanjutan pemerintahan yang baik” Tandasnya

Selain itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Sunandarianti mengaku terkejut atas kedatangan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah meskipun kami kaget kami juga merasa bangga atas kehadirinya pimpinan kami sebagai bentuk dukungannya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan kami akan selalu siap untuk terus bekerja demi pelayanan yang baik. Pungkasnya. 

Polemik Pemberhentian Perangkat Desa Taramanu Tua, Selesai diKantor Ombudsman

Gandangdewata.com, Polewali – Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat, akhirnya berhasil menengahi dan  menyelesaikan polemik pemberhentian perangkat Desa Taramanu Tua.

Sebelumnya Kepala Desa Taramanu Tua diadukan ke Ombudsman RI Sulbar atas dugaan dugaan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur pada proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat pemerintah desa yang baru. Hal itu disampaikan I Komang Bagus Asisten Ombudsman saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (12/02/20).

Adapun tindaklanjut yang telah dilakukan oleh tim Ombudsman, mengungkap fakta jika dalam proses tersebut terjadi tindakan Maladministrasi.

Asisten Ombudsman RI Sulbar, I Komang Bagus mengatakan, merujuk pada beberapa aturan diantaranya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perda Kab. Polman Nomor 6 Tahun 2017 tentang perangkat desa, sangat jelas Kepala Desa Taramanu Tua melakukan tindakan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur.

“Seorang kepala Desa itu seharusnya tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. dilarang juga melakukan kolusi, korupsi dan nepotieme,” ungkap I Komang Bagus

Meski demikian, kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor pada akhirnya  bersepakat menempuh penyelesaian melalui jalur damai, sehingga pengaduan ini dinyatakan selesai dan ditutup. “Sudah ada beberapa memang kasus serupa terjadi dikantor kami, yang selesai dengan damai. Ombudsman memang lebih melakukan penyelesaian secara persuasif yang kami sebut dengan sistem propartif (progresif dan partisipatif)”  jelasnya

Setelah penutupan pengaduan ini tim Ombudsman akan tetap melakukan monitoring terhadap laporan ini, untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya.(*)

Capil Majene Terus Berbenah, Kejar Rapor Hijau Ombudsman

Gandangdewata.com, Majene – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Muh. Asri Albar menyatakan pihaknya akan terus berbenah dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Sejak dirinya  diamanahi sebagai Kadis Capil,  sudah menyatakan komitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Pihaknya juga membuka diri terhadap saran dan masukan dari masyarakat, khususnya dari Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Sebagai bentuk komitmennya, Kepala Disdukcapil Majene memfasilitasi kegiatan pemaparan hasil Survey Uji Kepatuhan Komponen Pelayanan Publik tahun 2019 oleh Tim Ombudsman RI Sulbar. Rabu, (12/02/20).

Kegiatan ini kerjsama Pemda Majene dan Ombudsman RI Sulbar, dihadiri oleh seluruh kepala OPD lingkup Kabupaten Majene, sekaligus dirangkaian dengan sosialisasi Survey uji kepatuhan tahun 2020.

Bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene atas permintaan Kepala Disdukcapil  sebagai simbol bangkitnya semangat baru untuk pelayanan publik yang lebih baik. “Karena selama ini Capil Mejene yang selalu mendapat nilai terendah dalam kegiatan survey kepatuhan layanan publik oleh Ombudsman,” kata Muh. Asri

Terobosan ini mendapat apresiasi dari kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar  Lukman Umar, ia berharap upaya dan langkah strategi Dinas Catatan Sipil Kab. Majene. Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat  berjalan lebih optimal lagi.

“terima kasih pak kadis Capil, semoga terobosan dalam membenahi pelayanan terus berkesinambungan. kami juga sengaja meminta agar menghadirkan seluruh pimpinan OPD agar supaya tercipta budaya pelayanan publik dalam mindset para penyelenggara layanan. kemudian jika terjadi rotasi jabatan, instansi yang dipimpin secara otomatis berbudaya pelayanan publik prima,” ungkap Lukman

Bupati Majene Fahmi Massiara yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ombudsman RI Sulbar. ”3 sejalan dengan kehadiran Ombudsman, Visi Kab. Majene bagaimana  pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik,” jelas Fahmi Massiara

Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau kepada seluruh jajaran OPD agar melakukan langkah-langkah konkrit pemenuhan komponen standar pelayanan publik. Mulai dari sarana dan prasarana serta kualitas layanan. Agar seluruh OPD memberi atensi khusus terhadap masukan Tim Ombudsman. pungkasnya.(*)

Bupati Mamuju: “Terimakasih Pak Eydu, Selamat datang Pak Muhammad Toha”

GandangDewata.com, Mamuju – Melakukan penyegaran organisasi, BPK RI kembali merotasi penjabat Kepala Perwakilan BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan yang telah menjabat sejak tahun 2017 sebagai Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Sulbar dimutasi menjadi Kalan BPK RI perwakilan Sumatera utara, sementara menggantikan posisinya diamanahkan kepada Muhammad Toha Arafat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat IV C.

ceremoni serah terima jabatan keduanya dilakukan di aula kantor BPK RI Sulbar ( Selasa 11 Februari 2020) yang turut disaksikan oleh Anggota IV BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T.,CSFA.,dan auditor utama keuangan negara VI Dr.Dori Santosa, S.E.,M.M.,CSFA, serta Wakil Gubernur Sulbar Anggraeni Anwar yang hadir bersama suami Anwar Adnan Saleh ( Mantan Gubernur Sulbar) Ketua DPRD Sulbar H.Sitti Suraedah Suhardi, serta para Bupati dan perwakilan dari enam Kabupaten Se-Sulbar.

Dimata Bupati Mamuju H.Habsi Wahid Pejabat lama Eydu Oktain Panjaitan adalah sosok yang sangat berjasa bagi perjalanan pengelolaan keuangan daerah di tujuh entitas pemerintahan di Sulbar, yang terdiri dari enam kabupaten dan satu pemerintah provinsi, luar biasanya kata Habsi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan ketujuhnya telah berhasil didorong kepada predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan Kabupaten Mamuju jadi salah satu langganan tetap predikat prestisius tersebut yang diraih setidaknya berturut-turut di dua tahun terakhir.

“atas nama pemkab Mamuju saya mengucapkan terimakasih Kepada Pak Eydu atas dedikasinya selama ini dalam mengawal perjalanan pengelolaan keuangan daerah sehingga selalu bisa berjalan baik” ungkap Habsi saat di konfirmasi awak media disela kegiatan Sertijab.

Kesan serupa juga diutarakan oleh Wakil Bupati Mamuju H.Irwan SP Pababari, dalam sesi pengambilan testimoni beberapa hari sebelumnya Ia bahkan menyebut Kalan Eydu Oktain Panjaitan adalah sosok humoris yang sangat perfeksionis dalam bekerja, ia mengaku memiliki kesan tersendiri kepada sosok eydu, utama pada posisinya sebagai otoritas pemeriksa keuangan “terima kasih pak Eydu dan Selamat Datang Pak Muhammad Toha Arafat, Semoga apa yang telah dicanangkan oleh pejabat lama dapat dilanjutkan oleh pejabat Kalan yang baru, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat tetap on the track ” tutupnya.

Wagub Hadiri Serah Terima Kepala Perwakilan BPK Sulbar

Gandangdewata.com, Mamuju – Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri acara Serah Terima (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar, yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Selasa 11 Februari 2020.Setijab dilakukan dari pejabat lama Eydu Oktain Panjaitan kepada pejabat baru Muhammad Toha Arafat.

Hal itu berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI, Nomor 28/K/X-X.3/01/2020, Tanggal 29 Januari 2020 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpnan tinggi pratama pada pelaksana BPK.

Diketahui, Muhammad Toha Arafat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat IV C pada Auditorat Utama Keuangan Negara IV, dan menggatikan Eydu Oktain Panjaitan yang dipindah tugaskan ke Sumatera Utara sebagai Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, sertijab merupaka siklus alamiah dari sistem organisasi modern dan bisa terjadi setiap saat.

“Proses pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan organisasi pemerintahan dan pembinaan personel, serta pembinaan karakter,” kata Enny.

Dengan begitu, sambung Enny, alih tugas jabatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi perwakilan BPK RI di Sulbar dan jajarannya lebih baik dari kinerja sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Enny menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Eydu Oktain Panjaitan, yang selama ini cukup memberikan perubahan dalam kinerja Kantor BPK Perwakilan Sulbar, dalam membantu mendampingi barbagai kabupaten dan instansi vertikal, mereview atau menyusun laporan keuangan, serta memberi pendapat dari aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanga.

Kepada Kepala Perwakilan BPK Sulbar yang baru, Enny mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja di Sulbar. “Semoga bapak betah dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Saya berharap bapak akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh bapak Eydu Oktain Panjaitan, dalam pendampingan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Sulbar,” ucap Enny.

Terkait upaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain, Enny menyatakan, perlu dilakukan langkah stategis, salah satunya adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan ekonomis sehingga mempercepat kemajuan Sulbar.

“Semoga dengan koordinasi dan strategi yang baik antara Pemerintah daerah dan pusat, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta transparan, dan memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar,” harapnya.

Anggota IV BPK RI, Isma Yatun juga menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Eydu Oktain Panjaitan atas kerja keras dan dedikasinya selama ini pada BPK perwakilan Sulbar, sehingga keberadaan BPK melalui pemeriksaan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh entitas di Sulbar.

Sedangkan, kepada Muhammad Toha Arafat, Isma berharap agar mampu memperkokoh keberadaan BPK di Sulbar, dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat terus membina komunikasi yang baik dengan seluruh entitas di Sulbar.

Dikemukakan, kegiatan promosi, rotasi dan mutasi tersebut merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan nilai-nilai dasar independensi, intergritas dan profesionalisme. “Sebagai organisasi yang dinamis, BPK secara terstruktur dan dinamis melakukan promosi, rotasi dan mutasi bagi para pejabat dan pegawainya,” tutur Isma.

Lebih lanjut Isma menjelaskan, mutasi terhadap para pejabat struktural di lingkungan BPK, dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi semata.

“Mutasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menyegarkan lingkungan kerja, serta mendorong semangat bagi para pejabat, dalam hal meningkatkan kinerjanya di unit kerja yang baru,” kata Isma.

Melalui kesempatan itu, Isma juga menyampaikan terkait aspek perkembangan proses tindaklanjut Pemerintah daerah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan Semester II 2019, rata-rata persentase penyelesaian tindaklanjut di wilayah Sulbar, adalah sebesar 78,22 persen.

Untuk itu, Ia berharap para Kepala daerah dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, sehingga dapat meningkatkan persentasi penyelesaian tindaklanjut.

Sekadar diketahui, turut hadir hadir dalam kegiatan teraebut, yakni Ketua DPRD Sulbar ST. Suraidah Suhardi, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, Gubernur Sulbar periode 2006-2016 Anwar Adnan Saleh, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Majene Fahmi Massiara, Wakil Bupati Mamuju Tengah Amin Jasa, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Wakil Bupati Polewali Mandar Natsir Rahmat, Tortama Keuangan Negara VI Dori Santoso, Sekda Majene Andi Sukri Tammalele, Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Nastir, Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal serta undangan lainnya.

Wakil Bupati Salut Terhadap  PWRI Kabupaten Mamuju

Gandangdewata.com, Mamuju – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mamuju yang merupakan organisasi sosial berlatar belakang pensiunan melaksanakan Musyawarah Daerah Kabupaten yang digelar di Hotel  Meganita Mamuju pada Senin (10/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mamuju, H. Irwan SP. Pababari menyampaikan rasa salut nya terhadap PWRI atas tanggung jawab dan pengabdian terhadap daerah dan Negara.

“Saya salut atas pengadian para anggota PWRI, saya yakin meskipun para anggota PWRI sudah tidak berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi tetap memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap mengabdi untuk Daerah dan Negara”  terang Wakil Bupati.

Tak lupa ia juga berharap kepada PWRI Kabupaten Mamuju agar menjadikan organisasi tersebut menjadi suatu wadah  silaturahhmi yang tentunya selain menjadi wadah untuk pengabdian para anggotanya.

Sementara itu, ketua PWRI Propinsi Sulawesi Barat, Hasan Basri  mengharapkan seluruh pengurus PWRI Kabupaten Mamuju agar dalam melaksanakan Musda nantinya tetap menjalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang disepakati.

Selain para pengurus PWRI Kabupaten, hadir juga pengurus ranting Kecamatan yang diwakili masing-masing dua orang, Dewan pembina PWRI Propinsi dan Kabupaten, Perwakilan PT Taspen dan Perwakilan Bank Sulselbar. (HMS-Hasran)

Saran Ombudsman, Desa Panyampa Lakukan Pemilihan BPD

Gandangdewata.com, Polewali – Polemik sejumlah Desa di Kab. Polewali Mandar yang diadukan oleh sejumlah masyarakat, ke Ombudsman RI Sulbar atas dugaan maladministrasi, berupa pengangkatan BPD yang tidak sesuai dengan prosedur. satu per satu kepala desa sebagai terlapor telah  melaksanakan saran Ombudsman.

Hal itu disampaikan Asisten Ombudsman RI Sulbar, Muhammad Asri. saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja Pemkab Polman tahun 2020, Senin (10/02/20).

Menurut Asri Permendagri nomor 110, Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengamanahkan. prosedur pengangkatan BPD harus melalui penjaringan secara terbuka.

Meski demikian, dari beberapa Desa yang diadukan ke Ombudsman RI Sulbar sebagian telah melaksanakan saran perbaikan dari Ombudsman RI Sulbar, salah satu diantaranya Desa Panyampa Kec. Campalagian.

Pemerintah Desa Panyampa melakukan pemilihan Ketua dan Anggota BPD secara terbuka, bebas dan langsung.

Lebih lanjut Asri menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Panyampa atas kerjsama yang baik dengan Ombudsman, ia juga berharap Desa yang belum melaksanakan saran Ombudsman sebaiknya segera dilaksanakan sebelum semuanya terlambat.

“Ombudsman adalah perpanjangan tangan negara disetiap daerah untuk memantau jalannya pelayanan publik, kami minta saran yang sudah disampaikan sebaiknya dilaksanakan,” harap Muh. Asri

Menurut Asri Ombudsman adalah lembaga negara yang tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi, tapi saran dan rekomendasinya wajib dilaksanakan, sebab itu amanah undang-undang. Sehingga ada konsekuensi yang akan muncul jika saran Ombudsman tidak dilakasanakan. pungkasnya.(*)

Reimbursement Pembelian Obat,Ombudsman Apresiasi RSU Regional

Gandangdewata, Mamuju – Setelah melakukan proses tindaklanjut dan klarifikasi, tim Ombudsman akhirnya berhasil menyelesaikan proses reimbursement atau pengembalian biaya pembelian obat salah seorang pasien RSU Regional Sulawesi Barat, (09/02/20).

 IG adalah pasien partus dan ia terdaftar sebagai peserta BPJS namun pada saat ia dirawat di RSU Regional, kebetulan obat yang dibutuhkan tidak tersedia di Apotek rumah sakit. Dengan terpaksa ia harus merogoh kantong pribadi untuk menebus obat di apotik diluar rumah sakit.

Setelah menerima pengembalian dari pihak Rumah Sakit, selanjutnya Tim Ombudsman langsung menyerahkan kepada pelapor sebagai pemilik dana tersebut, proses ini disaksikan langsung kepala Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar bertempat di salah satu Masjid dalam kota Mamuju “Proses pengembalian terpaksa kita lakukan di sebuah masjid setelah salat magrib kemarin. Hal itu dilakukan karena  kantor libur dan tim Ombudsman tidak ingin menyimpan dana tersebut berlama-lama,” ungkap Lukman Umar.

 Asisten Ombudsman RI Sulbar Ayu Saputri yang mengampu laporan ini mengatakan, pengaduan tersebut bisa diselesaikan atas kerjasama yang baik dari pihak RSU Regional Sulbar.

 “Pihak rumah sakit cukup kooperatif dan akar dari masalah ini bukan kelalaian pihak rumah sakit, akan tetapi  nomor telepon yang disertakan pelapor pada kwitansi pembelian obat yang diserahkan kerumah sakit sudah tidak aktif, sehingga pihak rumah sakit tidak bisa memberikan informasi lanjutan mengenai pengembalian biaya pembelian obat,” ungkap Ayu

 Ayu berharap, kedepan kerja kolaboratif dengan RSU Regional dan Rumah Sakit lainnya terus terjalin lebih baik lagi, agar setiap ada pengaduan publik yang sampai ke Ombudsman, bisa langsung ditindaklanjuti.

 “Kami mengapresiasi respon pihak rumah sakit regional, kami juga berharap semoga kehadiran Ombudsman semakin bisa diterima sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengingatkan penyelenggara pelayanan publik jika ada keluhan dari masyarakat,” harap Ayu.(*)

Ketua DPRD Sulbar Temui Aksi Masyarakat Tutar

Gandangdewata.com, Aliansi Masyarakat Tutar melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Senin, 10 Februari 2020.

Dalam aksinya, menuntut memperjelas status jalan poros tutar dan menuntaskan pengerjaan jalan poros tutar, mendesak pemprov untuk mengalihkan tanggung jawab penuh kepada pemerintah kabupaten polman,

Selain itu, kordinator Aksi, sumarli mengatakan akses jalan menuju kecamatan tutar sangat sulit, sebab termarginalkan dari segi pembangunan infrastruktur jalan,jembatan,pendidikan dan kesehatan.

oleh karena itu meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mengawal dengan tuntas proses pengerjaan jalan poros tutar serta pemprov untuk memfasilitasi duduk bersama aliansi masyarakat Tutar dengan pemerintah kabupaten polman dan pemprov sulbar

Pertemuan diruang Rapat Pimpinan lt II DPRD Sulbar, aksi Aliansi Masyarakat Tutar diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, St. Suraidah serta wakil ketua III Abdul Rahim dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Syarifuddin, H.itol dan Abidin dan dihadiri oleh Sekertariat Daerah Provinsi sulawesi Barat,Muh.Idris,Dinas PU dan Bappeda.(hms)

Baca Juga Berita Populer