Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 2

ABM: “Sulbar Kembali Dapat  WTP yang Keenam Kalinya”

GandangDewata.com, Mamuju – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, pada tahun ini kembali diraih oleh Pemprov Sulbar. Opini WTP tahun ini merupakan yang keenam kalinya.

” Syukur alhamdulillah , tahun ini Sulbar kembali dapat  WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat an ini berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov dan DPRD, DPRD dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua,  ” kata Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar usai penandatanganan MoU Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbat tahun anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 26 Juni 2020.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar  beserta jajaran yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari  hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020.

Ia melanjutkan,  terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan merupakan kewajibannya selaku kepala daerah beserta jajaran dalam rangka perbaikan kedepan dan menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

” Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan yang dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya tetap berharap bimbingan dan arahan dari pihak BPK sehingga tindak lanjut hasil audit rapat terselesaikan tepat waktu. Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik,  semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada, ” tandasnya.

 Anggota VI BPK RI,  Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan , opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran ,  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup.

” BPK mengharapkan Pemprov Sulbar dapat mempertahankan opini WTP pada masa mendatang dan dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulbar untuk juga memperoleh opini WTP,” bebernya

Hadir dalam penyerahan LHP tersebut Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi , tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar  , yaitu Usman Suhuriah, Abd. Halim, Abd. Rahim, para anggota DPRD Sulbar Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar,  Muhammad Toha Arafat ,  para bupati/wakil bupati, unsur forkopimda,asisten, pimpinan OPD dan lainnya.

 

“Hidup 100 % di Era New Normal Tanpa Narkoba”

GandangDewata.com, Mamuju – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengikuti  upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 secara virtual, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 26 Juni 2020.

Upacara   peringatan HANI tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Tema yang diusung tahun ini “Hidup 100 Persen di Era New Normal Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba”.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghimbau, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini semua pihak harus juga tetap mewaspadai akses jaringan masuk peredaran narkotika di Sulbar.

“Erat kaitannya dengan Covid-19 ini, untuk penanganan narkotika kita juga jangan lengah, tetap waspada,”kata Ali Baal saat diwawancara usai kegiatan.

Ia berharap, semua pihak ikut berperan memerangi narkotika, terutama BNN sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan tersebut. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan, peringati HANI 2020 sebagai momentum penting untuk tetap menunjukkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika.

Dikemukakan, narkotika dan Covid-19 merupakan ancaman serius, dampaknya multi dimensi masuk mulai dari negara hingga merambah ke unit monitor kecil masyarakat yakni keluarga.

Olehnya itu, Ma’ruf Amin menyatakan, penanganan terhadap kedua hal itu membutuhkan standar yang sama, yaitu memberi jaminan dan melindungi hak-hak masyarakat, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin mengatakan, berdasakan data BNN angka pengguna narkotika di Indonesia dari 2017-2019 semakin meningkat.

“Pada 2017 sebanyak 3,37  juta jiwa dengan rentan usia 10-59 tahun, kemudian naik menjadi 3,6 juta pada 2019. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia 15-35 tahun atau generasi millenial. Hal ini memerlukan perhatian khusus.”pungkas Ma’ruf Amin.

Gubernur Sulbar Rapat Bersama Bahas Pengelolaan Dana Covid-19

GandangDewata.com, Mamuju – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, melaksanakan rapat bersama forkopimda dan instansi vertikal di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 26 Juni 2020

Dalam rapat itu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan dana covid yang diperuntukkan kepada masyarakat sudah seharusnya menjadi hak masyarakat.

“Pengelolaan dana covid harus dikelola sebaik mungkin, dan apapun bentuk dana covid tersebut dan untuk rakyat, kita harus siap melaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita,”kata Ali Baal

Ia juga mengatakan, terdapat tiga item yang menjadi fokus penanganan covid saat ini yaitu, kesehatan, ekonomi dan sosial, dimana hal tersebut membutuhkan pengawasan dan pendampingan dari teman-teman di Forkompinda dan instansi vertikal.

“Pemerintah Provinsi Sulbar membutuhkan dukungan dari Forkopimda khususnya dari unsur-unsur pengawasan termasuk juga dalam hal ini pembinaan terkait tiga item yang menjadi fokus kita saat ini dalam penanganan covid, termasuk juga nantinya kita akan berkoordinasi dengan DPRD dan kabupaten. Jangan berfikir macam-macam, kerjakan sesuai dengan protokol pengadaan barang jasa di covid, sehingga dapat memenuhi subtansi dalam konteks ini adalah penanganan covid,”pungkasnya

Kajati Sulbar, Darmawel Aswar mengatakan, dari segi pemulihan ekonomi, harus ada peran pemerintah untuk memfasilitasi penyaluran KUR yang tersedia di bank swasta, dan bila perlu buatkan MOU.

Darmawel melanjutkan, nantinya UMKM yang ada di Sulbar ini tidak hanya di bantu oleh uang pemprov tetapi juga terbantu oelh uang dari pihak swasta dalam hal ini bank yang ada di Sulbar. Untuk kedepannya, dengan kegiatan yang banyak ini, mati kita kerjakan bersama dimulai dari awal dengan konsep dikerjakan secara sungguh-sungguh jangan macam-macam,”ucap Darmawel

“Jangan main-main dengan dana covid karena hukumannya sangat berat, dan dalam kasus korupsi masa kadaluarsanya sangat lama, jangan sampai bapak-bapak sudah pensiun dan sakit-sakitan baru diperiksa, karena hal tersebut sangat menyakitkan,”tandas Darmawel. 

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, sejumlah perwakilab forkopimda, instansi vertikal, pimpinan OPD dan undangan lain.

DPRD Sulawesi Barat Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI

Gubernur Sulbar H. Ali Baal Masdar bersama Kepala BPK RI Sulbar Muh. Toha Arafat dan Hj. ST. Suraidah Suhardi

GandangDewata.com — DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda rapat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat, Kamis, 25 Juni 2020.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Hj. Siti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua I,Usman Suhuriah,Wakil Ketua 2, Abd Halim, dan Wakil Ketua 3,Abd. Rahim, serta dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekretaris Provinsi Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Muhammad Toha Arafat, unsur forkopimda, para asisten dan pimpinan OPD Pemprov Sulbar. Dan disaksikan langsung secara virtual oleh Anggota VI BPK RI Prof. H. Harry Azhar Aziz, MA.,Ph.D di Jakarta

Pelaksanaan Penandatangan Berita Acara Penyerahan LHP tersebut di lakukan secara virtual oleh Anggota VI BPK RI tersebut di Jakarta dan dilanjutkan penandatangan Berita Acara Penyerahan LHP dilakukan Ketua DPRD Sulbar dan diikuti oleh Gubernur Sulbar.

Dalam sambutan virtualnya Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menyampaikan, opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan kepada Pemprov Sulbar telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran yaitu,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup

BPK mengharapkan Pemprov Sulbar agar dapat tetap mempertahankan opini WTP terdebut pada masa mendatang dan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulbar untuk juga memperoleh opini WTP.

Pada kesempatan tersebut, sambutan Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar beserta jajarannya yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulbar melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020.

BPK RI Prov. Sulawesi Barat saat mengikuti dan menghadiri sidang Paripurna DPRD Prov.Sulbar

Tahun ini, alhamdulillah Sulbar kembali mendapat opini WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat perjuangan kita bersama antara DPRD, Pemprov dan dukungan semua pihak. Ini karena kebersamaan kita semua, Kita semua mau bagaimana Sulbar ini semakin baik, semakin maju dan malaqbiq, dan kedepan kita secara bersama-sama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada.” tandas Ketua DPRD Sulbar.

Gubernur Sulbar Apresiasi Keberhasilan Junaid

GandangDewata.com, Mamuju – Muhammad Junaid (24) , salah satu mahasiswa asal Limboro, Polman berkesempatan melanjutkan pendidikan ke negara Rusia . Kesempatan tersebut didapatkan  Itu setelah dirinya dinyatakan lolos mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah Rusia. Atas keberhasilan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengapresiasinya.

” Saya sangat bahagia mendegar kabar baik tentang adanya salah satu  warga Sulbar yang lulus dan bisa mewakili daerah ke luar Negeri, ini perlu diapresiasi,” kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi tenaga ahli Gubernur Sulbar, M Danial  saat berdialog dengan Muhammad Junaid di ruang kerjanya, Rabu, 24 Juni 2020.

Ali Baal Masdar juga menyampaikan,   kesempatan  Junaid melanjutkan pendidikan S2 dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rusia merupakan suatu kebanggaan yang perlu disyukuri  , karena nantinya akan lebih berkesempatan untuk bisa mempromosikan budaya Sulbar, apalagi memang pada jurusan Seni dan budaya .

” Kedatangan Junaid ini untuk meminta bantuan  permohonan bantuan dana kepada  Pemprov Sulbar, sebab Pemerintah Rusia hanya menanggung beasiswa pendidikan selama tiga tahun. Pemprov tetap akan memberikan bantuan, tetapi perlu diketahui untuk saat ini Pemerintah Pusat terlebih Pemerintah Daerah sedang mengalami kesulitan perekonomian disebabkan Covid-19 , dan semua dana daerah telah mengalami mengalami refocusing. Dan saat ini, pemerintah fokus pada kesehatan dan perekonomian,”  sebut mantan Bupati Polman itu.

Muhammad Junaid mengemukakan, Ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas di Rusia , akan tetapi yang ditanggung oleh pemerintah Rusia hanya biaya pendidikan selama tiga tahun, 

” Itu tidak termasuk biaya tempat tinggal,  makan dan lainnya,  makanya saya kemari berharap dapat diberi apresiasi atas kelulusan saya ini oleh Pemprov Sulbar, ” sebutnya.

Disebutkan, dalam mengikuti seleksi, ada 1.000 orang pendaftar dari berbagai kalangan, akan tetapi, hanya 163 orang dari  seluruh Indonesia yang mampu lulus dalam tes kelayakan mahasiswa dan  ia satu-satunya putera daerah yang mampu  mewakili Sulbar ke Universitas tersebut.

KPID bersama Polres Majene akan Lakukan penertiban yang Tidak Memiliki Ijin Penyiaran

Komisioner KPID Sulbar Saat Koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Majene

GandangDewata.com, Majene – Untuk mengoptimalkan sistem penyiaran baik dari sisi regulasi maupun legalitasnya, maka Ketua KPID Sulawesi Barat April Azhari Hardi, didampingi Wakil Ketua Budiman Imran serta Koorbid. PS2P Masram dan Urwa melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Diskominfo Persandian dan Statistik Kab. Majene Bapak Sidri membahas optimalisasi lembaga penyiaran TV dan Radio. 

Komisioner KPID Sulawesi Barat juga bertandang ke Polres Majene, dan diterima oleh Kasat Reskrim, dalam pertemuan tersebut KPID Sulawesi Barat menyampaikan akan melakukan penertiban kepada lembaga penyiaran yang tidak mengantongi izin (legalitas) dalam memancarkan siarannya, tentunya dengan “back up” pihak kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Koordinasi ini sebagai wujud optimisme membangun penguatan sinergitas terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) penyiaran, agar kedepan lembaga penyiaran terus meningkatkan tayangan sehat, mencerahkan dan mendidik ke tengah² masyarakat Majene, dan Sulawesi Barat pada umumnya.

 

Di Masa Pandemi Covid-19, Keselamatan Warga Jadi Tanggungjawab Bersama

GandangDewata.com, Mamuju – di masa pandemi Covid-19 saat ini menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, sebab pada prinsipnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, melalui video conference (vidcon), dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama para gubernur se-Indonesia, Rabu 24 Juni 2020.

“Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tentu kita punya tanggungkawab bersama menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia. Di dalam prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia  (HAM), kita mengenal penyelamatan jiwa manusia adalah hal prioritas,”tandas Firli

Dalam menjaga keselamatan jiwa manusia, sambung, Firli,  tentu akan mengedepankan segala program dan kegiatan yang harus fokus pada keselamatan rakyat.

“Para gubernur perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan, sebab skala prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 demi penyelamatkan jiwa manusia.,”imbau Firli

Lebih lanjut, Firli menyatakan, sangat menyadari bahwa menghadapi pandemi Covid-19 menjadi tugas pokok para gubernur, disamping harus juga memenuhi janji-janji politiknya.

“Saya menyadari tugas pokok gubernur saat ini menghadapi pandemi Covid-19, padahal gubernur juga harus memenuhi janji-janji politiknya di saat kampanye. Hal Inilah menjadi persoalan kita bersama,”ucap Firli

Selain itu, Firli juga mengaku sangat menyimak mengenai kondisi di provinsi saat ini yang tidak hanya mengalami kesulitan menghadapi dampak pandemi-Covid-19, tetapi terdapat pula hal yang lebih besar terjadi, yaitu turunnya angka anggaran pendapatan daerah, belanja modal dan barang/jasa, serta transfer keuangan dana desa.

“Dibalik situasi pandemi Covid-19 merupakan tantangan, kendala dan kelemahan kita bersama. Untuk itu, saya berharap dengan semangat yang dimiliki para gubernur bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang,”pungkasnya

Kegiatan tersebut, diikuti oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Inspektur Inpektorat Sulbar, Suryadi,  dan Tenaga Ahli Gubernur, M. Danial, melalui video conference (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. (*/Adv)

Rekrutmen PPDP, Catat Tanggal dan Persyaratannya

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang

GandangDewata.com, Mamuju – KPU Mamuju membuka ruang yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang hendak bergabung dalam jajaran penyelenggara Pilkada 2020 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Sebanyak 736 PPDP dibutuhkan untuk mensukseskan gelaran Pilkada tahun ini. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, jumlah tersebut diperoleh setelah dilakukan pencermatan data pemilih yang telah diberikan oleh KPU RI.

Jumlah perkiraan TPS untuk Pilkada Mamuju tahun 2020 diasumsikan sebanyak 736 TPS. Dengan jumlah pemilih sebanyak 500 orang per TPS.

“Secara otomatis kami membutuhkan PPDP sebanyak 736 orang yang akan melakukan coklit. Insya Allah dimulai pada tanggal 15 Juli 2020,” ujar Hamdan yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/06).

Rekrutmen PPDP tersebut bersifat terbuka untuk umu. Adapun persyaratannya; tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai bagi yang berprofesi sebagai ASN, berusia diantara 20 tahun hingga maksimal 50 tahun, independen dan tidak berpihak, mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika, serta tidak memiliki riwayat penyakit degeratif, dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Bagi yang berminat untuk mendaftar, pendaftaran dibuka selama empat hari dan dapat dilakukan di sekretariat PPS masing-masing. Dimulai dari tanggal 24 sampai 27 Juni 2020.

“Penting juga kami informasikan bahwa PPDP pada saat bekerja di lapangan tentunya wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 selama bekerja. Kami akan fasilitasi tiap PPDP berupa masker, face shield (pelindung wajah), hand sanitizer, serta sarung tangan,” sambung Hamdan.

Masa kerja PPDP sendiri dimulai sejak tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Sistem kerjanya door to door ke rumah masyarakat. (*)

Ombudsman menyapa Majene, dengan Kegiatan PVL on TheSpot

GandangDewata.com, Mamuju – Demi mendekatkan layanan,  Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat akan menggelar kegiatan PVL on The Spot di Kabupaten Majene.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan,  Sekarwuni Manfaati saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (24/6/2020)

“Kegiatan PVL on The Spot ini, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene. Selain sebagai momentum sosialisasi, kegiatan ini juga sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat.”

Lebih lanjut, Sekarwuni menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga melayani konsultasi terkait keluhan atau masalah pelayanan publik dan sekaligus menerima aduan masyarakat Majene sekitar.

“Kalau ada yang akan dikonsultasikan atau diadukan terkait layanan publik,  silakan datang ke Gerai Pengaduan kami mulai pukul 09.30 WITA.”

Selain itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat juga akan turut hadir di kegiatan tersebut.

Lukman Umar menuturkan,  “Kami berharap masyarakat Majene dan sekitarnya bisa memaksimalkan keberadaan kami nanti di hari kamis itu dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai Masker saat berkunjung ke gerai pengaduan.”

KPID dan Polda Sulbar Bangun Sinergitas untuk Mengoptimalkan Penegakan Hukum Bagi LP Tak Memiliki Izin

GandangDewata.com, Mamuju – Menindaklanjuti aduan masyarakat yang mempertanyakan legalitas dan komplain pihak provider, soal tingkah dan ulah beberapa Lembaga penyiaran yang menyiarkan siarannya tanpa menjalani kerjasama terlebih dahulu. Empat Komisioner KPID Sulbar melakukan pertemuan dengan pihak Polda Sulbar, Senin, (21/06/2020).

Kepala Subbit 1 Ditreskrimsus, Polda Sulbar Kompol Abd. Rahman, mengapresiasi langkah KPID Sulbar yang mendorong Lembaga Penyiaran agar memiliki legalitas sesuai ketentuan UU.

“Kami melihat kerja-kerja KPID sudah ada kemajuan, beberapa LP sudah mengantongi izin usaha,” ujar Rahman .

Namum demikian, kata Kompol Abd. Rahman, dari hasil investigasi masih ditemukan adanya LP yang tidak memiliki IPP, terutama LPB yang wilayah jangkaunya kecamatan, nama-nama LPB sudah dikantongi pihaknya.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum dengan mengedepankan pencegahan dan penindakan, maka sinergitas antara Polda dan KPID Sulbar harus ditingkatkan. Rahman mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah KPID Sulbar untuk turum langsung kelapangan memeriksa legalitas LP, yang tidak berizin.

“Tugas kami sebagai institusi penegak hukum akan memback up KPID, memastikan bahwa semua lembaga penyiaran yang ada diwilayah Sulbar ini tidak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan penyiaran. Jikka ada yang ditemukan melakukan pelanggaran dan merugikan negara, kita akan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPID Sulbar April Azhari Hardi, didampingi Koorbid Kelembagaan, Sri Ayuningsih, Korbid Perizinan, Masram, dan Komisioner bidang Isi Siaran, Ahmad Syafri Rasyid menuturkan, kehadiran KPID Sulbar di Mapolda ingin memperkuat sinergitas dan membangun silaturahmi dengan jajaran Polda Sulbar, terkait penegakan hukum penyiaran.

Kedepan lanjut April Azhari, KPID Sulbar didampingi pihak kepolisian sesuai kewenangan masing-masing akan turun kelapangan melakukan penertiban terhadap lembaga penyiaran yang tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Tindakan ini dilakukan setelah langkah pencegahan sudah dilakukan, namun masih ada LP yang tidak mengindahkan. Tujuan menertibkan LP yang tak berizin, jelas telah merugikan pihak lembaga penyiaran sudah memiliki IPP,” ungkap Ashari.

Komisioner KPID bidang perizinan, Masram mengharapkan kerjasama yang dibangun ini akan memberikan dampak positif dari sisi penegakan hukumnya.

“Ada energi positif yang menguatkan KPID bilamana diduga terjadi pelanggaran pidana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran,” jelasnya. (Humas KPID)

Baca Juga Berita Populer