Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog Halaman 2
\

Di Soft Launching, Ombudsman Sulbar Apresiasi Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena

GandangDewata.com, Polman – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar turut hadir dalam acara Soft Launching Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena Kabupaten Polewali Mandar (21/12).

Dalam kegiatan itu, Lukman Umar menyampaikan apresiasinya terhadap langkah peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

“Sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, kami mengapresiasi Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena ini. Kita berharap kabupaten Polman bisa menjadi barometer pelayanan publik di Sulawesi Barat,” ungkap Lukman.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan bahwa Polewali Mandar merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Barat yang mendapat predikat zona hijau dalam uji kepatuhan di tahun 2017.

“Uji kepatuhan ini untuk mengukur penerapan standar layanan pelayanan publik di polman dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tambah Lukman.

Meskipun begitu, Kepala Perwakilan yang sudah memimpin Ombudsman RI Sulbar selama 7 tahun itu tetap mengingatkan kepada seluruh penyelenggara layanan publik untuk menjaga kualitas layanan mereka.

Bahaya Mana bagi Ibu Hamil, Hipotermia atau Hipertermia?

Di situasi seperti ini, suhu tubuh sangat menentukan kondisi kesehatan seseorang, termasuk ibu hamil. Saat suhu tubuh terlalu dingin, itu dinamakan hipotermia. Saat suhu tubuh terlalu panas, itu disebut hipertermia.

Lantas, apakah hipotermia pada ibu hamil lebih berbahaya? Atau justru, hipertermia pada ibu hamil yang lebih fatal bagi dirinya dan janin?

Tentang Hipotermia dan Hipertermia

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ketahui dulu bahwa suhu tubuh yang terlalu dingin adalah di bawah suhu 35 derajat Celsius.

Sementara, untuk suhu tubuh yang terlalu panas, angkanya berada di atas 38,5 derajat Celsius.

Penyebab utama dari hipotermia adalah berada di cuaca yang sangat dingin, khususnya tanpa pakaian hangat yang memadai, penghangat ruangan, ataupun makanan dan minuman hangat.

Orang yang habis berenang atau berendam air dingin juga berisiko tinggi mengalami hipotermia.

Gejala hipotermia yang paling terlihat adalah napas yang pendek-pendek, nadi lemah, menggigil, lemas, dan kesadaran mulai menurun. 

Berbeda dengan hipotermia, penyebab utama dari hipertermia adalah ketidakmampuan tubuh dalam menyeimbangkan suhu tubuh dan dipicu oleh suhu luar yang terlalu panas.

Orang yang habis beraktivitas fisik secara keras hingga keracunan obat berpotensi lebih besar untuk mengalami hal tersebut.

Ciri-ciri yang paling mudah terlihat dari hipertermia adalah gerah, kehausan yang parah, lemas, pusing berputar atau sakit kepala, mual, dan akhirnya kehilangan kesadaran.

Bahaya Mana Kata Dokter, Hipotermia atau Hipertermia pada Ibu Hamil?

 

Nah, menurut dr. Arina Heidyana, baik hipotermia pada ibu hamil maupun hipertermia, keduanya memiliki tingkat bahaya yang sama.

“Akibat hipertermia, dehidrasi yang tidak terkontrol bisa terjadi. Apabila dehidrasi yang tidak terkontrol terjadi, itu bisa menyebabkan kegagalan organ dan kematian!” jelas dr. Arina.

Jika tubuh ibu hamil trimester pertama memiliki suhu di atas 38,9 derajat Celsius selama 10 menit saja, keguguran dan neural tube defect pada janin bisa terjadi. 

Neural tube defect adalah kecacatan otak atau sumsum tulang belakang bayi karena tabung saraf tidak tertutup sempurna.

Dia menambahkan, “Sedangkan bahaya hipotermia, itu bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit. Alhasil, pasokan darah ke seluruh tubuh terhambat dan sama-sama berujung pada kematian.” 

Jenis hipotermia pada ibu hamil ada tiga, yaitu:

  • Hipotermia ringan = 32 – 35 derajat Celsius.
  • Hipotermia sedang = 27 – 32 derajat Celsius.
  • Hipotermia berat = Di bawah 27 derajat Celsius.

Seorang ibu yang hamil yang punya masalah tiroid dan terlalu kurus akibat gizi yang buruk punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami hipotermia.

Intinya, hipertermia dan hipotermia pada ibu hamil sama-sama berakibat fatal. Tak ada yang lebih ringan dan tak ada yang lebih berat. 

Ketika suhu tubuh tidak terkendali, hal tersebut harus segera diatasi untuk mencegah risiko penyempitan pembuluh darah, kegagalan organ, kecacatan janin, keguguran, dan kematian bumil sendiri.

Bagaimana Cara Mengatasi Hipotermia dan Hipertermia pada Ibu Hamil?

Untung saja, ada sejumlah pertolongan pertama yang direkomendasikan oleh dr. Arina untuk mengatasi kedua kondisi tersebut. 

Untuk hipertermia, lakukan dua hal berikut ini:

Konsumsi obat penurun demam yang aman, seperti parasetamol.

Perbanyak minum air putih. 

“Meski pertolongan pertama di atas bisa Anda lakukan, jangan tunda untuk ke dokter jika suhu tubuh sudah di atas 39 derajat, atau suhu tidak turun meski sudah minum obat penurun demam,” kata dia. 

“Selain itu, perhatikan apakah ada tanda-tanda mata cekung, urine sedikit dan berwarna pekat, bibir kering, serta kulit kering. Itu merupakan tanda kegawatan yang mesti diatasi dokter,” tegas dr. Arina

Di rumah sakit, dokter akan memberi cairan infus, memberikan oksigen, serta memberikan obat yang lebih efektif untuk menurunkan suhu tubuhnya.

Untuk hipotermia, lakukan empat cara berikut ini:

Gunakan pakaian dan selimut tebal. 

Lepas pakaian yang basah jika kondisinya karena kehujanan atau habis berendam dengan pakaian.Beristirahatdi ruangan yang hangat dan tertutup.

Konsumsi minuman dan makanan hangat. 

Dokter Arina menambahkan, “Jika suhu tubuh bumil sudah kurang dari 26 derajat Celcius, terus-menerus menggigil, napas lambat dan pendek, sering mengantuk, bicara tidak jelas, dan nadi melemah, ini juga wajib segera dibawa ke rumah sakit.” 

Di sana, dokter akan memberikan cairan infus yang telah dihangatkan sekaligus memberi oksigen. Janin juga akan diperiksa. Perut ibu akan dipasangi alat CTG demi memantau janin dalam perut.(klikdokter).

 

https://m.klikdokter.com/info-sehat/read/3646257/bahaya-mana-bagi-ibu-hamil-hipotermia-atau-hipertermia

 

Gubernur Sulbar Tinjau Jalan Poros Nosu-Pana

ndangDewata.com, Sulbar – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meninjau sejumlah program yang sudah berjalan tahun ini. Pantauan tersebut untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, serta menjadi bahan evaluasi untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan menuju 2021. Salah satunya adalah jalan poros Nosu-Pana, yang merupakan salah satu akses jalan Mamasa-Toraja, Jumat, 18 Desember 2020

“Sengaja kita bawa kesini, supaya tahu bagaimana itu Nosu bagaimana itu Pana,” kata Ali Baal, saat melakukan kunjungan Kerja di Desa Manipi, Kecamatan Pana, Mamasa,” kata Ali Baal

Tahun ini , Pemprov Sulbar telah mengerjakan jalan rabat beton sepanjang tujuh kilometer dari Poros Mamuju-Mamasa menuju rute Kecamatan Nosu Mamasa. Jarak dari jalan poros menuju Nosu sepanjang 27 kilometer, dan dari Nosu ke Kecamatan Pana sekira 20 Kilometer. Jalan tersebut merupakan jalan strategis akses Toraja Mamasa. 

Gubernur mengatakan, Nosu dan Pana memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan wisata sehingga ia mengharapkan 2021 mendatang, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk unsur forkopimda Sulbara mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian kepada Sulbar. 

” Semoga berjalan lancar , dan bisa dikerjakan puluhan kilometer lagi supaya membantu akses perekonomian masyarakat,” harap Ali

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Muh. Aksan mengatakan untuk tembus ke Pana masih ada sekira 50 kilometer kondisi jalan rusak berat. Namun, untuk menuntaskan itu tidak cukup hanya mengandalkan APBD . Diperlukan dukungan dana dari APBN

“Kita butuh sekira 200 miliar lagi, minimal bisa kita kerjakan maksimal 20 kilometer dulu, sisanya kota lakukan pengerasan, paling tidak dapat memudahkan kendaraan melintas,” tutur Aksan. 

Pekerjaan jalan di Nosu-Pana itu bergantung respon dari PT. SMI. Pihaknya sudah mengusulkan dana pinjaman dan diharapkan terakomodir 2021 mendatang. 

“Secara bertahap, tahun ini 20 kilometer dulu, tahun depannya dikerja lagi sampai ke Pana,” ungkapnya.(Farid)

Gubernur Sulbar Kembali Serahkan Perahu Sandeq Untuk Nelayan

GandangDewata.com, Sulbar – Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar kembali menyalurkan bantuan kepada nelayan di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Kamis, 17 Desember 2020.

Bantuan tersebut berupa lima perahu sandeq dilengkapi sarana alat tangkap ikan untuk lima kelompok nelayan, masing masing tiga perahu untuk kelompok nelayan di Polman, satu untuk kelompok nelayan di Mamuju, dan satu kelompok untuk di Majene.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi daerah dalam rangka penanganan pandemi. Saat ini, pemerintah terus bekerja termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

“Kita bekerja untuk masyarakat, untuk saat ini baru ada lima perahu, kedepan akan terus dikembangkan,” tutur Ali Baal 

Ia juga meminta kepada kelompok penerima bantuan agar menjaga dengan baik perahu yang telah diberikan. “Ini harus dirawat baik-baik supaya bisa dipakai lebih lama,” pintanya kepada penerima bantuan.

Ali Baal mengemukakan, Sulbar kaya akan potensi ikan, sangat disayangkan jika generasi Sulbar tak mampu menggali potensi tersebut. Ia pun mengharapkan generasi muda mempersiapkan diri belajar menjadi pelaut yang handal. 

Masih kata Ali Baal, kedepan, konsep pengadaan perahu berukuran besar hingga 60 GT. Tujuannya agar nelayan Sulbar dapat mengola potensi laut Sulbar dan menjadi pelaut nusantara. Tentunya, masyarakat pun harus menjaga biota laut, dan tidak merusak terumbu karang.

Dalam kesempatan tersebut, Ia mengingatkan masyarakat tetap tertib protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Fadly Syamsuddin mengatakan, bantuan tersebut bagian dari kegiatan DKP Sulbar berbasis ekonomi kerakyatan demi membantu masyarakat mengatasi Pandemi Covid-19. 

“Kami pemerintah sedang konsen karena covid. khusus DKP kita ingin ada kegiatan berbasis ekonomi kerakyatan, salah satunya yah bantuan sandeq,” kata Fadly. (farid)

Partisipasi Pemilih di Mamuju Lampaui Target, Amran: Buah dari Kerja Keras Semua Pihak

GandangDewata.com, Mamuju – Angka partisipasi di Pilkada Mamuju tahun 2020 lampaui target yang ditetapkan KPU RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, partisipasi pemilih untuk Pilkada Mamuju menyentuh angka 85 Persen.

Angka tersebut di atas target partisipasi yang ditetapkan KPU RI yakni di 77,5 Persen.

Ahmad Amran Nur, Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM menyebut, fakta tersebut merupakan buah dari kerja keras yang telah diupayakan oleh semua pihak dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada tahun ini.

“Bukan hanya dari kami di KPU. Tapi juga dari semua pihak yang terlibat dalam suksesnya Pilkada ini. Bawaslu, teman teman kepolisian, TNI. Termasuk rekan media yang selama ini telah banyak berkontribusi khususnya dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini,” ucap Amran, Rabu 16 Desember 2020.

Apreasiasi yang tinggi juga ditujukan kepada seluruh pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya di 9 Desember 2020 yang lalu. Kata Amran, capaian tersebut akan dijadikan pelecut semangat utamanya dalam setiap usaha meningkatkan atau mempertahankan angka partisipasi pemilih.

“Apa yang telah kita capai ini ke depan akan senantiasa berusaha untuk kami pertahankan, atau bahkan lebih ditingkatkan lagi. Sekali lagi terima kasih,” tutup Ahmad Amran Nur. (*)

Prof. Gufran : Ombudsman Harus Jadi Cermin untuk Perbaikan Pelayanan Pendidikan

GandangDewata.com, Mamuju – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Barat, Prof Dr Ir Gufran Darma Dirawan mengunjungi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat (16/12/20).

Ombudsman berharap kunjungan ini adalah bentuk komitmen Prof. Gufran selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membenahi kondisi pendidikan di daerah ini. “Semoga ini akhir dari penantian saya,” kata Lukman Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar.

Menurutnya masih terlalu banyak yang harus dibenahi dari penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, hal itu ditandai masih tingginya angka pengaduan bidang pendidikan di kantor Ombudsman.

Menanggapi harapan Ombudsman, Prof. Gufran membenarkan sejumlah problem pendidikan di Sulawesi barat. Menurutnya kondisi tersebut, membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.

“Semoga kedepannya, konsentrasi kita bukan hanya pagar ataupun bangunan sekolah, akan tetapi bagaimana caranya menyelaraskan 4 komponen, di antaranya institusi, sekolah, guru dan murid, untuk memajukan pendidikan 4 aspek tersebut harus jalan selaras,” ungkap Prof. Gufran.

Ia juga mengaku bahwa pendidikan di Sulawesi barat sudah mulai membaik hanya saja pendidikan di daerah lain sudah lebih maju lagi, sehingga Sulbar  masih berada di bawah ini pentingnya sinergi dan keterlibatan semua pihak.

“Saya harapkan kehadiran Ombudsman bisa menjadi  cermin agar dapat melihat kondisi internal saya secara objektif,” kata Prof Gufran.

Menjadi catatan penting dari pertemuan tersebut,  masih tingginya angka pengaduan pendidikan,  mulai dari pungutan di luar ketentuan dan beberapa tindakan maladministrasi lainnya.

Dugaan Maladministrasi Penyaluran Motor Sampah, Warga Lapor Ombudsman

Muhammad Asri Asisten Ombudsman RI Sulbar

GandangDewata.com, Mamuju – Setelah melakukan tindaklanjut berupa klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menutup pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penyaluran bantuan motor pengangkut sampah,(16/12).

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kondisi seperti ini tetap harus direspon Ombudsman untuk memastikan kehadiran negara dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakat.

Sejumlah warga mengeluhkan penyaluran motor sampah tidak dilakukan sesuai dengan perencanaan, sehingga mereka menyampaikan aduan ke Ombudsman, ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Lukman Umar. 

“Sebelumnya mereka (pelapor) melihat ada nama lingkungan mereka sebagai penerima motor pengangkut sampah, akan tetapi saat penyaluran lingkungan tidak menerima,” ujar Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar

Tim pemeriksa Ombudsman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dan menemukan adanya unsur maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene. 

Meski demikian DLHK Kabupaten Majene telah melaksanakan saran perbaikan dari Ombudsman dengan menyampaikan klarifikasi kepada pihak – pihak yang tidak menerima bantuan sesuai perencanaan sebagai bentuk transparansi penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat. 

“Pihak DLHK Kabupaten Majene kami sarankan agar menyampaikan secara terbuka proses yang dilakukan termasuk kendala yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan polemik bagi warga yang tidak menerima bantuan tersebut,” tutur Muhammad Asri Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Ali Baal Serahkan Bantuan Motor Pa’gandeng dan Mobil Pemasar Ikan

GandangDewata.com, Sulbar – Pemprov Sulbar memberikan bantuan hibah 15 unit sepeda motor pa’gandeng dan empat unit mobil pemasar ikan kepada Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan yang ada di wilayah Sulbar, Rabu 16 Desember 2020.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Fadli Syamsudin, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, bantuan yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian Pemprov Sulbar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengelola dan pemasar ikan.

Selain itu, juga sebagai upaya pemerataan distribusi ikan ke daerah terpencil, yang diharapkan memberi pengaruh positif pada peningkatan derajat kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.

“Dengan begitu, masyarakat sudah lebih mudah memperoleh dan mengonsumsi ikan, sehingga akan berdampak positif pada upaya menekan angka stunting,”ucap Ali Baal.

Ali Baal berharap, para kelompok penerima bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik dan selalu memperhatikan perawatannya.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dirawat baik -baik supaya bisa lebih lama digunakan. Ingat juga , dalam mengendara perhatikan kelengkapan, jangan berkendara kalau tidak ada SIM, jangan sampai kalian ditangkap karena melanggar, pemerintah lagi yang disalahkan ,”tandas Ali Baal 

Kepala DKP Sulbar, Fadli Syamsudin mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan hampir di semua kabupaten yang ada di Sulbar. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat pesisir berbasis ekonomi kerakyatan.

Fadli menuturkan, dengan adanya bantuan tersebut ikan yang didapatkan di Tempat Pendaratan Ikan tetap bisa dipertahankan kesegarannya.

“Biasanya pada musim puncak, ikan melimpah namun harganya biasanya akan drop atau turun, sehingga dengan bantuan ini bisa menyimpan ikan-ikan segar dan mobilitasnya akan tinggi, sehingga harga-harga ikan bisa kita pertahankan stabilitasnya,”kata Fadli

Selain itu, pendistribusian ikan juga bisa dilakukan ke banyak daerah terutama yang agak terpencil, sehingga dapat memberi dampak pada peningkatan gizi masyarakat.

“Ikan inikan bergizi tinggi, sehingga masyarakat akan mendapatkan asupan gizi yang lebih baik dan diharapan angka stunting di Sulbar dapat menurun,”harap Fadli

Ia menambahkan, sebanyak 19 Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan yang menerima bantuan dan masing-masing mendapatkan satu unit kendaraan.

 

Ali Baal : Sekecil Apapun Praktik Korupsi Harus Dihilangkan

GandangDewata.com, Sulbar – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Seminar Peringatan Hari Korupsi Se-Dunia (Hakordia), yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Lantai 5, Mamuju, Selasa 15 Desember 2020.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar tersebut, mengusung tema”Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi”.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berharap kegiatan tersebut tidak hanya sebagai rutinitas atau formalitas belaka. Tapi harus menjadi momentum menguatkan integritas pribadi dan membarui komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel.

“Upaya mencegah korupasi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan masing-masing. Kita tidak boleh lagi bersikap permisif terhadap korupsi, sekecil apapun praktik korupsi seperti gratifikasi yang cenderung menjadi kebiasaan harus dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan yang tidak benar,”pungkas Ali Baal

Disampaikan, Peringatan Hakordia yang baru dilaksanakan hari ini di tengah pandemi covid-19, tidak mengurangi semangat bersama melawan korupsi.

“Gerakan antikorupsi harus dilakukan terus-menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi,”tegasnya

Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan terkait pelaksanaan APBD dan APBN 2020. Ia mengatakan, pelaksanaan APBD Konsolidasi wilayah Sulbar memiliki pagu per 30 November 2020 sebesar Rp 6,697 triliun, terealisasi sebesar Rp 6,59 triliun atau 98, 4 persen. Sementara, pelaksanaan APBN per 30 November 2020, dari pagu konsolidasi sebesar Rp 2,8 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar 81, 6 persen.

“Di masa pandemi covid-19 seperti sekarang, tidaklah mudah melaksanakan penyerapan anggaran. Namun demikian, belanja pemerintah harus dimaksimalkan, terutama karena sektor swasta mengalami kelesuan menggerakkan sektor riel. Penyerapan APBD maupun APBN harus dipercepat, dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran, dengan memastikan setiap nilai rupiahnya jelas manfaatnya,” tandasnya.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar, Imik Eko Putro mengatakan, semangat pemberantasan korupsi senantiasa digelorakan demi mewujudkan good governance, yaitu kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini, Imik menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulbar dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas sinergi, bantuan dan dukungan selama ini, sehingga pengelolaan dana APBN manupun APBD dapat berjalan dengan baik dan tetap berjalan pada treknya, dengan harapan setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat bagi rakyat Sulbar.

Dalam kegiatan iitu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung pencegahan korupsi pelaksanaan APBN di wilayah Sulbar. Dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan kepada Gubernur Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Kapolda Sulbar, Danrem 142 Tatag, Kajati Sulbar, Kepala Perwakilan BPK Sulbar dan Kepala BPKP Sulbar, oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar.

Piagam penghargaan diberikan atas sinergi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar akan komitmen tersebut.

Warga Curhat ke Ombudsman,Terkait Urus Pasport

Foto ilustrasi(net)

OGandangDewata.com, Mamuju – Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat mengapresiasi langkah cepat Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Majene, merespon keluhan warga terkait update data kartu tanda penduduk.

Hal itu disampaikan Sekarwuni Manfaati selaku Asisten Ombudsman RI saat dikonfirmasi dikantornya, Jumat (11/12/20).

Sebelumnya kata Sekar, salah seorang warga kab. Majene yang kuliah di Makassar menyampaikan curhat ke Ombudsman Sulbar bahwa KTP miliknya dinyatakan tidak online pada saat mengurus pasport di Kantor Imigrasi kelas 1 kota Makassar.

“Jadi keluhan yang disampaikan warga inisial BD ini kami sampaikan ke Disdukcapil Majene dan ternyata langsung di respon,” ujar sekarwuni

Tidak butuh waktu lama permasalahan yang dialami warga  Desa Ulumanda tersebut bisa diselesaikan, dan KTP miliknya sudah terintegrasi dalam data aplikasi warehouse (DWH) sebuah system penyimpanan data yang bisa diakses secara online.

Sementara itu kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar. Berharap pelayanan disetiap kantor catatan sipil semakin baik, karena mendapatakan pelayanan publik secara baik merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“harapan kita kedepannya keluhan warga terhadap layanan Kantor Catatan sipil semakin berkurang  kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” harap Lukman

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berita Terbaru