Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog

Tanggapan Ombudsman Pasien Ditandu 32 Km

Foto Ilustrasi:bangkapos.com/net

Gandangdewata.com, Polman – Kondisi memprihatinkan kembali terjadi menimpa masyarakat Kab. Polewali Mandar, sebuah peristiwa memilukan dialami warga Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), sebuah kecamatan yang terisolir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Sebelumnya diberitakan di media massa, seorang ibu yang tengah mengandung tiga bulan harus ditandu puluhan kilometer karena mengalami pendarahan untuk mendapatkan layanan medis pada fasilitas kesehatan.

Puluhan warga desa menandunya menggunakan batang bambu dan sarung, menyusuri hutan, akibat akses jalanan yang rusak parah dan tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, bahkan roda dua pun sulit.

Ani (30) warga Desa Ratte, salah satu desa terjauh dan terisolir di Kecamatan Tutar, harus ditandu sejauh 32 kilometer ke desa terdekat yang memiliki akses jalan lebih baik yang bisa diakses kendaraan roda empat.

Menanggapi hal ini Ombudsman RI Sulawesi Barat, menilai Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar harus memberikan perhatian serius terhadap daerah terisolir.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengatakan, untuk mendapatkan  layanan kebutuhan dasar pemerintah wajib memprioritaskan dan memberi perhatian serius kepada daerah-daerah yang sangat tertinggal seperti di Desa Ratte, Kabupaten Polewali Mandar ini. Prioritas dapat dilakukan dengan pembangunan fasilitas layanan dasar, kesehatan, pendidikan di daerah itu dilengkapi dengan petugasnya.

Solusi lain yang dapat dilakukan, memberikan anggaran di luar anggaran reguler Dana Desa dan ABPD, agar perbaikan dan pemenuhan komponen layanan dasar di daerah itu, bisa dilaksanakan.

“Anggaran khusus untuk daerah marjinal seperti ini  sebagai kebijakan afirmasi di luar anggaran reguler seperti Dana Desa maupun APBD bisa saja dilakukan, utamanya untuk fasilitas kesehatan  termasuk akses jalan kesana. Sekaligus bagian dari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disana jika akses jalannya bagus,” pungkas Lukman.(*)

Wakil Gubernur Sulbar Minta Pendampingan Kejati atau Polda

Wakil Gubernur Sulbar , Enny Anggraeni

Gandangdewata.com, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar berharap kepada Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) untuk melakukan pengawalan dan pengendalian secara intens terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa ( DD ), secara teknis melalui kebijakan dan kewenangan daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan pada acara rapat kerja ( Raeker ) percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai Empat Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 20 Februari 2020.

“Ini bertujuan agar capaian tentang kualitas penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan dan mandat pemerintah pusat,”ucap Enny

Masih kata Enny, proses pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dan implementasi dana desa masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan dapat lebih maksimal.

“Kami menyadari hal itu, sehingga sebagai pemerintah pada tingkat provinsi kami memiliki peran melakukakan bentuk pengendalian dan pemantauan, melalui kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk regulasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang disinergikan dengan program OPD,”tandas Enny.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov Sulbar menginisiasi sebuah program Mandiri, Cerdas dan Sehat ( Marasa ), yang termuat dalam RPJMD Sulbar 2017-2022 ( Perda Nomor 8 Tahun 2017 ).

Dalam mengawal kegiatan dana desa, lanjut Enny, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi saat ini, seperti tentang penyalahgunaan dana, kegiatan fiktif, keterlambatan administrasi pelaporan, keterlambatan pelaksanaan, lemahnya proses pendampingan dan lainnya. Hal tersebut merupakan tantangan yang mesti disikapi bersama, baik pada tingkat kementerian maupun pada tingkat daerah.

Disebutkan, jumlah dana desa yang telah digelontorkan ke Sulbar sejak 2015 sampai 2019 telah mencapai diangka dengan nilai yang cukup besar yakni dua triliun rupiah.

Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam rangka melakukan percepatan pembagunan di desa dalam segala sektor.

Untuk alokasi terbesar pada penggunaan dana desa se-Sulbar pada 2019 ada pada bidang sarana dan prasarana desa sebesar 59,22 persen, sedankan bidang sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebesar 15,29 persen.

Sedangkan, alokasi dana desa yang paling kecil adalah ada pada bidang sarana dan prasaran lingkungan, ekonomi dan pembinaan kemasyarakatan, yaitu sekitar 0,02 persen hingga 1,30 persen.

“Dengan melihat data tersebut, sangat jelas masih perlu peningkatan efektifitas penggunaan dana desa yang berdasarkan data dan kebutuhan,”tandas Enny

“Dana desa memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar, terbukti sesuai data 2019 menunjukkan Sulbar mengalami pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,15 persen. Dari sekian indikator pertumbuhan ekonomi, sebanyak 42 persen pada sektor pertanian, dan itu ada di pedesaan,”tambahnya

Diakhir sambutannya, Enny menyinggung terkait pendampingan dana desa, diamana menurutnya, jika Pemkab butuh hal itu, maka bisa menghubungi langsung Kejati Sulbar dan Polda Sulbar.

“Kita di Sulbar saya kira tidak mempunyai masalah, karena saat ini kita sudah punya Kejati dan Polda sendiri sebagai pendampingan. Untuk itu saya harap para bupati, apabila butuh pendampingan bisa hubungi langsung pak Kajati dan pak Kapolda,”kata Enny.

Dalam pertemuan Raker percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020. Juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tingi ( Kajati ) Provinsi Sulbar dan Kapolda Sulbar, Darmawel Aswar yang diwakili Direktur Kriminal Khusus.(Adv)

Ketua DPRD Sulbar Hadiri Ràpat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda)

Gandangdewata.com, Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj. St. Suraidah Suhardi beserta Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar dan Sekrprov Sulbar,  Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, yang berlangsung di ruang pola lantai IV Kantor Gubernur Sulbar,

Dalam rapat tersebut terdapat  lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur-unsur pimpinan terkait. Antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten yaitu Majene,  Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar, rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, disusul Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi , dan yang terkahir adalah sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih tinggi serta berakibat pada minimnya sumber daya manusia di Provinsi Sulbar yang dapat terjaring.

dalam kesempatan ini Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengemukakan, terkait hasil dari rapat forkopimda tersebut merupakan salah satu penentu  kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD kedepan, maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik dalam membangun koneksi antara satu dengan yang lain sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga Sulawesi Barat.

” Saya berharap apa yang telah dibahas dan disepakati dapat menjadi program serta dapat terus disinkronkan di DPRD, ” ucap Suraidah.

 

Bupati Mamuju akan Berangkatkan Qori yang Juara untuk Umrah

Gandangdewata.com, Mamuju – Di Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke – XXVIII Tingkat Kabupaten Mamuju yang Berpusat di Lapangan Bahagia Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang sebagai tuan Rumah, Selasa,(18/02/2020)

Bupati Mamuju H. Habsi Wahid berjanji akan memberangkatkan umroh qari yang juara ditingkat Provinsi Sulawesi Barat. ujarnya usai pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Mamuju, Haturnya.

Janjinya itu akan dilaksankan ketika qari yang juara di tingkat Kabupaten Mamuju berhasil juara di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat nanti

Ia juga berkeinginan untuk mengantar Daerah ini kearah yang lebih, dan ingin melihat generasi dan anak-anbak tumbuh sebagau generasi masa depan yang membanggakan, cerdas, beretika, berkaratker memiliki konsep hidup sebagai pelanjut masa depan bangsa dan Negara yang beriman serta akhlakul qarimah,“Saya ucapkan terimakasih kepada pihak pelaksana bagi para kafilah dari seluruh kecamatan saya ucapkan selamat berlomba, lakukan yang terbaik agar dapat meraih prestasi yang nantinya dapat menjadi wakil Kabupaten mamuju pada ajang MTQ tingkat Provinsi bahkan di tingkat Nasional” Pungkasnya.

Ketua Panitia Tonga mengatakan melalui MTQ  kita harapkan dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi serta memelihara, mengembangkan, penghayatan AL – Qur’an dan Hadits sebagai Spirit Pembangunan nasional

Adapun jenis perlombaan yang dipertandingkan mulai dari cabang lomba Seni baca Al-qur’an, Tira’at Al-qura’n, Hafalan Qura’n, Tafsir Qur’an, Fahmil Qura’n, Syahril Qur’an, seni kaligrafi dan karya tulis ilmiah

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tujuh hari mulai tanggal 18 sampai 24 Februari 2020 yang diikuti 203 Peserta dengan tiga kategori Dewasa, Remaja dan anak-anak. 

Bupàtì Mamuju Dukung Program SP2020

Gandangdewata.com, Mamuju – Bupati Mamuju H. Habsi Wahid sebut Sensus Penduduk 2020 merupakan satu hajatan besar bagi bangsa Indonesia tahun ini untuk melengkapi data kependudukan demi perencanaan yang baik.

SP2020 adalah awal pemutahiran data kependudukan indonesia terlebih khusus Daerah Mamuju karena penduduk akan bertambah dari 200 menjadi 300 di indonesia yang tentu akan berdampak kepada Mamuju karena itulah,  harus didata akurat, data penduduk merupakan data yang akan di gunakan sebagai bahan perencanaan, kalau penduduk tidak terdata makan proses perencanaan juga tidak akan baik Karena banyak hal yang pendekatannya melalui pendekatan penduduk,Ujarnya di tengah berlangsungnya Rakorda Sensus Penduduk sekaligus Pencanangan di Kabupaten Mamuju pada Selasa, (18/02).

berlangsung diruang pola lantai III kantor Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid juga menyampaikan kepada seluruh aparat Pemerintah untuk terus mendukung program SP2020

 “Sekali lagi saya tekankan bahwa tugas pokok kita adalah melayani masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kita olennya dalam memberikan pelayanan terbaik kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan cerdas dan ikhlas” Tandasnya

Ia juga, mengapresiasi kegiatan ini semoga masyarakat bisa merespon dengan baik sehingga SP2020 bisa sukses untuk menghasilkan data penduduk yang akurat, Tutupnya.

Kepala BPS Kabupaten Mamuju, Wisman Nainggolan, S.Si, M.Si mengatakan Ada 2 tujuan utama Sensus Penduduk 2020. pertama, menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menurut de facto dan de jure. kedua, menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk.

Dengan memperhatikan mobilitas penduduk yang tinggi, ketersediaan data registrasi, dan kemajuan teknologi, dalam pelaksanaan SP2020 akan ada 2 perubahan mendasar Untuk pertama kalinya, SP2020 akan menggunakan metode kombinasi dengan cara menggunakan data Dukcapil sebagai data dasar. Tujuannya adalah menghasilkan Satu Data Kependudukan.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju yang telah memberikan dukungan penuh kepada BPS”.

Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung persiapan Sensus Penduduk 2020 dan terlaksananya acara hari ini. Mari bergandeng tangan meningkatkan komitmen kita untuk menghasilkan Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju. Sensus Penduduk 2020, Mencatat Indonesia!. Pungkasnya

Sensus Penduduk Online akan dimulai pada tanggal 15 Feb-31 Maret 2020 dengan cara mengakses web sensus.bps.go.id. Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, akan didatangi petugas sensus yang akan melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner di bulan Juli.

ABM Lantik 441 Pejabat Pemprov Sulbar

Gandangdewata.com, Mamuju – Gerbong mutasi lingkup Pemprov Sulbar tahun ini mulai bergerak. Sebanyak 441 pejabat, yang terdiri dari 118 Pejabat Administrator (eselon III), dan 323 Pejabat Pengawas (eselon IV), telah diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 18 Februari 2020.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, mutasi dan pengisian melalui promosi jabatan tersebut selain untuk penyegaran, juga sebagai kebutuhan organisasi.

“Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaa program kerja gubernur, guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,”ucap Ali Baal

Ali Baal berharap, agar yang mendapat promosi jabatan tersebut dapat melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Ali Baal meminta untuk segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, tingkatkan kinerja dan disiplin, dan yang terpenting pahami tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang dipercayakan.  Selain itu, juga terus meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial yang dibutuhkan oleh organisasi.

“Tanpa kemampuan teknis dan manajerial, apa yang telah direncanakan mustahil akan cepat tercapai, sesuai target, waktu dan kualitas kerja,”pungkas Ali Baal

Ali Baal juga berpesan, agar sebagai pejabat baik pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional untuk terus bersikap dan bertindak menjadi panutan, sebagai motivator dan rekan kerja yang baik terhadap bawahan, serta harus mampu menempatkan diri dalam interaksi sosial di masyarakat di mana saja berada, sehingga tampil menjadi teladan, baik di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat.

Kepada pimpinan OPD, Ali Baal berharap, untuk senantiasa melakukan pembinaan dan evaluasi, serta pengawasan terhadap kinerja bawahan.  Bagi pejabat pengawas dan pelaksana yang belum diberikan amanah dan kepercayaan untuk naik jenjang, Ali Baal menyatakan jangan berkecil hati, sebab sampai pada Desember 2020 sebanyak 51 PNS akan pensiun, dengan rincian eselon II-a sebanyak satu orang, eselon III-a sebanyak 19 orang, eselon III-b sebanyak tiga orang, eselon IV-a sebanyak 27 orang dan eselon IV-b sebanyak satu orang.

“Data tersebut belum termasuk yang bermohon pindah antar instansi dan pensiun dini,”tutur Ali Baal Pada kesempatan itu, Ali Baal menyinggung terkait sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang malas. Ia menegaskan, PNS yang malas berdasarkan absensi elektronik dari BKD, akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Sanksi yang diberikan terdiri dari tiga yakni ringan, sedang dan berat. Sanksi diberikan sesuai jumlah kehadiran, apabila di atas 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah, maka sesuai peraturan pemerintah akan diberikan sanksi berat yaitu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,”ucap Ali Baal.

Dalam pelantikan tersebut, diakhir sambutan, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bertanya kepada semua pejabat administrator dan pengawas yang baru saja dilantik.

” Saya mau bertanya kepada semua pejabat yang telah dilantik apakah ada yang melakukan sogok sogok. Semua menjawab tidak ada. Sekali lagi , saya bertanya, apa ada yang melakukan sogok?Saya dan Pak Sekda telah sepakat untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan, saya harap dukung kami,” tandas Ali Baal.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, semoga gerbong mutasi eselon III dan IV tersebut bisa bekerja dengan baik. Idris menuturkan, dirinya akan memberikan tantangan kerja, sekaligus melakukan evaluasi kinerja kepada pejabat yang baru saja dilantik.

“Tidak menunggu tahun untuk memberhentikan dalam bekerja kalau ada yang tidak perform, itu sudah ada standar-standar kinerjanya dan ini kita akan konsisten “pungkas Idris.

Ia menambahkan, besok dirinya akan mengumpulkan seluruh pajabat eselon III dan IV untuk diberikan orientasi dan fokus kerja.

“Besok setengah hari, saya akan berikan orientasi dan fokus kerja, mengenai bagian-bagian mana yang mereka harus selesaikan, termasuk dokumen-dokumen untuk bisa menyelenggarakan kegiatan di 2020, semuanya harus rampung dalam batas waktu paling lama satu bulan”kata Idris.(adv)

Ombudsman Ajak Petugas Lapas Bekerja Mulai dari Hati untuk Masyarakat

Gandangdewata.com, Kalukku – Memperkuat sinergi dan kerjasama perbaikan pelayanan publik pada lembaga pemasyarakat dan rumah tahanan, Ombudsman hadiri deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilaksanakan oleh, UPT gabungan.

Diantaranya, Lembaga Pembinaan Khusus anak kelas II Mamuju, Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mamuju, Lembaga pemasyarakatan kelas III Mamasa, Rumah tahanan negara kelas IIB Mamuju, Rumah tahanan Negara kelas IIB Majene, Rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas II Mamuju, Selasa (18/02/20).

Kegiatan ini disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju dan sejumlah Instansi vertical lainnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar Lukman Umar juga berkesempatan hadir  dan memberikan sambutan.

Dihadapan kepala kanwil kemenkumham Sulbar dan jajaran kepala UPT Lapas, Rutan Bapas. Lukman Umar memaparkan buku berjudul maladministrasi di dalam lapas. Buku tersebut merupakan rangkuman hasil investigasi Ombudsman RI yang di bukukan.

Menurut Lukman lahirnya buku tersebut, menunjukkan bahwa memang ada sesuatu di dalam lapas yang perlu mendapat perhatian bersama untuk diperbaiki secara bersama-sama. “hanya kalau mau bicara lapas atau rumah tahanan, ada banyak hal yang perlu perhatian bersama. Perlu kesungguhan dan kerja kolaboratif untuk menyelesaikan itu,” ungkap Lukman

Secara terbuka Lukman juga menyampaikan, jika dirinya masih  sering menerima pesan singkat (SMS) dari beberapa orang. Menurutnya mereka yang sudah keluar maupun yang masih ada di dalam lapas. “Saya harus katakan  sampai hari ini saya masih terima sms dari mereka mantan napi maupun yang masih ada di dalam lapas. mereka sampaikan itu bagaimana prilaku aparat dan bagaimana mereka dilayani di dalam lapas,”   

Buku maladministrasi didalam lapas itu, diterbitkan Ombudsman RI yang merangkum hasil investigasi Ombudsman di sejumlah  lapas di seluruh Indonesia termasuk Sulbar,” jelas Lukman

Lukman berharap deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM bukan hanya rutinitas setiap tahun, akan tetapi menjadi momentum pencanangan kinerja dari hati untuk hati demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat banyak.(*)

 

Pemberhentian 8 Siswa MTsN 1 Mamuju, Berproses di Ombudsman

Gandangdewata.com, Mamuju – Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat melakukan tindak lanjut pengaduan terkait pemberhentian 8 orang siswa di Madarasah Tsanawiyah Negeri 1 Mamuju.

Kasus ini bermula dari pelanggaran yang dilakukan kedelapan siswa yang membawa minuman jenis miras dan dikonsumsi dalam area sekolah.

Atas tindakan kedelapan siswa tersebut, dikembalikan ke orang tua karena dianggap telah mencederai nama baik Madrasah Tsanawiyah.

“Sekolah kita ini diharapkan menjadi oase, justru kecolongan dengan kejadian seperti ini, demi untuk menangkal kejadian berulang dan sebagai bentuk peringatan keras kepada siswa yang lainnya, mereka yang terlibat kita kembalikan mereka kepada orang tuanya,” ungkap salah seorang Guru yang enggan disebutkan identitasnya.

Reaksi orang tua siswa keberatan dengan sanksi tersebut. Mereka  meminta kebijakan agar pihak sekolah memberikan sanksi pembinaan lebih dahulu sesuai dengan kadar kekeliruan siswa.

Lantaran tidak ada titik temu, masalah ini sampai ke meja Ombudsman. Saat ini, tahapan tim Ombudsman sudah melakukan konsiliasi. Mempertemukan orang tua siswa, pihak komite dan pihak kementrian agama bidang pendidikan madrasah.

Ombudsman memberikan pandangam agar pihak sekolah dalam menerapkan sanksi tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan payung hukum yang jelas.

“Para siswa itu sudah kelas sembilan dan sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional, pihak sekolah harus memperhatikan itu. Termasuk dasar yang digunakan dalam melakukan mekanisme pemulangan siswa tidak memiliki sandaran yang berkekuatan hukum yang kuat,” jelas Lukman.

Meski berlangsung alot tapi forum yang berlangsung sampai pukul 20.09 malam akhirnya menemukan titik temu yang disepakati semua pihak.

Pihak sekolah menerima kembali  4 orang siswa dengan catatan membuat surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani orang tuanya, siswa, dan pihak sekolah. Sementara 4 orang lainnya sudah tidak bisa ditolerir oleh pihak sekolah.(*)

Ombudsman Sulbar Bersama Polres Polman Teken MoU

Gandangdewata.com, Polewali – Kapolres Polewali Mandar AKBP. Muh. Rifai, SIK bersama Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), bertempat di Aula Mapolres Polman.

Lukman Umar menyambut gembira gagasan dari Polres Polman untuk melakukan kerjasama sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dilingkungan Polres Polewali Mandar.

“Besarnya tuntutan masyarakat akan tersedianya layanan publik yang berkualitas dewasa ini, harus seiring dengan perubahan paradigma penyelenggara negara untuk menempatkan tugas pokok dan fungsi hakiki aparatur negara sebagai pelayan masyarakat,” ujar Lukman (18/02/20)

Menurut Lukman tuntutan ini tentu sangat berkaitan erat dengan kinerja aparatur negara yang dari waktu ke waktu dinilai dan dirasakan semakin merosot.

Lukman juga mengaku keberadaan  Muh. Raifai sebagai Kapolres Polman, sudah membawa perubahan yang signifikan dan sangat getol mendorong pelayanan promoter dan bersih kepada masyarakat. Suatu hal yang harus mendapat apresiasi, “berbagai perubahan nyata di Polres Polman hari ini, membuat kami berani memberi pertimbangan kepada Kapolda kiranya kenaikan type Polres Polman layak diperhitungkan,” ungkap Lukman

Setelah penandatanganan MoU antara Ombudsman RI Sulbar dengan Polres Polman kita berharap kiranya upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang kita lakukan bersama akan mencapai hasil yang baik dan pada akhirnya akan meningkatkan citra Kepolisian di mata masyarakat,” pungkas Lukman.(*)

 

Perhatikan Periodesasi untuk Daftar PPS

Komisioner KPU Mamuju divisi humum dan pengawasan, Hasdaris

Gandangdewata.com, Mamuju – Seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Mamuju tahun 2020 kini memasuki tahap penerimaan pendaftaran. Dokumen pendaftaran bagi siapa saja yang menginginkan posisi tersebut dibuka dari 18 Februari tahun 2020 sampai 24 Februari tahun 2020.

Sederet syarat dan ketentuan wajib dipenuhi oleh para calon anggota PPS. Salah satu poin persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para calon anggota PPS adalah terkait periodesasi.

Komisioner KPU Mamuju divisi hukum dan pengawasan, Hasdaris meminta para calon anggota PPS untuk memperhatikan syarat periodesasi tersebut. Belajar dari rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) baru-baru ini, ada beberapa pendaftar yang terganjal karena persoalan periodesasi.

“Kami menginginkan agar para calon PPS ini tidak lagi terbentur pada persoalan periodesasi. Makanya, harap untuk memperhatikan syarat tersebut,” papar Hasdaris, Selasa, 18 Februari 2020.

KPU Mamuju dalam pengumuman nomor: 48/PP.04.2-PU/7602/Kpu-Kab/II/2020 tentang seleksi calon anggota PPS Pilkada Mamuju tahun 2020 disebutkan, calon anggota PPS belum pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.

Perhitungan jabatan anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil WaliKota dengan periodesasi sebagai berikut:

  1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
  3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  4. Periode keempat dimulai pada tahun v2019.

“Termasuk yang juga tak kalah pentingnya adalah agar para calon anggota PPS ini benar-benar tidak menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau pemilihan,” pungkas Hasdaris.(*)

 

Baca Juga Berita Populer