Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog

Seorang Mahasiswi di Evakuasi ke Rumah Sakit Regional

GandangDewata.com, Mamuju – Mengalami gejala suhu tubuh diatas 39°cls, seorang Mahasiswi asal mamuju tengah (mateng) di jemput tim Gugus 119 dibandara Tampa padang Mamuju (Minggu,29 Maret 2020) dan langsung melakukan evakuasi

terhadap perempuan berusia 19 tahun tersebut ke Rumah sakit regional Sulbar.

Katua Tim Gugus Percepatan penanganan penyebaran corona virus Kabupaten Mamuju H.suaib,membenarkan kejadian tersebut, ia menambahkan yang bersangkutan telah di rujuk ke rumah sakit dan statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan tim Dokter

“jadi prinsipnya kita tidak boleh menerka-nerka dan berspekulasi, kita tunggu saja hasil pemeriksaannya” kata Sekda Mamuju ini.

Terpisah, dikonfirmasi via telepon seluler, Koordinator PSC 119 yang juga anggota tim Gugus H.Burgan mengatakan, penjemputan dan evakuasi dari hasil laporan yang terjadi di bandara tampa padang siang tadi dilakukan oleh tiga orang anggota PSC 119 yang tergabung dalam gugus percepatan penanganan corona virus, ia memastikan timnya telah melakukan tindakan sesuai standar prosedur penanganan laporan, dan telah melengkapi personil dengan alat pelindung diri (APD) yg baru saja diterima dari pemprov Sulbar.

Untuk memastikan layanan kedaruratan 119 dapat lebih maksimal utamanya dalam penanganan corona virus, PSC 119 telah menugaskan 7 orang setiap delapan jam dalam satu kali jadwal piket yang akan diroling setiap harinya, petugas tersebut terdiri dari satu sopir, satu operator dan lima tenaga perawat.(HMS)

Bupati Mamuju Minta Kurangi Jadwal Penerbangan di Bandara Tampa Padang

GandangDewata.com, Mamuju – Bersamaan dikeluarkannya Surat jawaban kepada Koorsatpel pelabuhan penyeberangan Mamuju pertanggal 27 Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga melayangkan surat kepada Kepala unit penyelenggara bandar udara tampa padang Mamuju, dalam Surat bernomor 009/853/III/2020 yang di cap dan ditandatangani Bupati Mamuju tersebut menyebutkan bahwa Surat itu merujuk pada Surat Gubernur Sulawesi Barat dengan nomor 3400/831/III/2020 perihal pengamanan wilayah yang merupakan susulan dari surat dengan nomor 3400/642.1a/III/2020, perihal pembatasan pergerakan orang di Sulawesi Barat.

Dalam surat tersebut tertuang jelas pemerintah kabupaten mamuju meminta kepada kepala unit penyelenggara bandar udara tampa padang untuk dapat melakukan pembatasan jadwal dan rute penerbangan serta melakukan standar protokol kesehatan penanganan corona virus setiap hari sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah disesuaikan terhadap penumpang yang keluar dan masuk di bandar udara tampa padang mamuju.

terkonfirmasi Sabtu, (28 Maret 2020) Bupati Mamuju H.Habsi Wahid membenarkan adanya surat tersebut, ia berharap dengan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mamuju dapat mencegah terjadinya penyebaran corona virus di Sulawesi Barat secara umum dan khususnya diwilayah Kabupaten Mamuju.

Pemkab Mamuju Siapkan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

GandangDewata.com, Mamuju – Menangani kasus penyebaran covid-19, Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju siap memaksimalkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya percepatan penanganan corona virus.

Terkonfirmasi Bupati Mamuju H.Habsi Wahid mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah membelanjakan sekira 1 milyar rupiah untuk membeli sejumlah alat kesehatan mulai dari Alat pelindung diri (APD) hingga alat kesehatan lain sesuai dengan profosal yang diajukan oleh instansi teknis dalam Hal ini Dinas kesehatan dan RSUD Mamuju, seperti Alkohol sebagai bahan handsainitaizer, pendeteksi panas tubuh, hingga keperluan lain yang sifatnya mendesak.

Habsi menambahkan untuk sementara alokasi anggaran yang disiapkan masih bersumber dari dana tak terduga APBD tahun 2020, selanjutnya kembali akan dilakukan penyesuaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, Pembina Gugus percepatan penanganan corona virus ini menegaskan, Pemkab Mamuju akan senantiasa siap untuk mengakomodasi sekaligus mengalokasi anggaran sesuai apa yang akan dibutuhkan dalam menangani corona virus, namun demikian ia menekankan pihaknya akan tetap menanti regulasi dari pemerintah pusat atas kasus yang telah menjadi bencana nasional ini untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian di daerah. “yang jelas sesuai penanganan corona inj tetap akan kita prioritaskan” tegasnya.

Ia mengunci, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah kelangkaan serta transportasi pengiriman barang yang dibutuhkan masih cukup sulit.

DPRD Sulbar Gelar Konferensi Pers Terkait Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Sulbar

GandangDewata.com, DPRD Sulawesi Barat Menggelar Konferensi Pers di Ruang media Center Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah terkait pencegahan dan kesiapan penanganan provinsi Sulawesi barat dalam menghadapi virus Covid -19 (Corona), (26/03/20).

Hatta Kainang : Lalulintas Manusia Masih Masif Masuk di Wilayah Sulbar

Sek Fraksi PDIP, Hatta Kainang

GandangDewata.com, Meskipun Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) masih dinyatakan zero, namun Pemerintah Provinsi seharusnya tetap tingkatkan kewaspadaan dan tidak bisa kecolongan.

Seperti hasil kunjungan Tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawsi Barat, Jumat ( 27/3 ) di Pelabuhan Parassangan Kabupaten Majene. Rombongan dewan masih menemukan fakta dilapangan bahwa sosial disctance antar wilayah Sulawesi masih berjalan lalu lintas manusia masih masif masuk di wilayah Sulbar melalui batas Sulawesi Selatan.

” ini sebenarnya tidak bisa terjadi, pintu masuk baik dari perbatasan dan pelabuhan masih terjadi lalulintas manusia masih masif masuk di wilayah Sulbar. Dengan kondisi saat ini wabah virus corona sudah kepung dunia, pemprov harus tegas ambil tindakan jangan sampai kecelongan, ” tegas Hatta Kainang

Wakil Ketua Komisi Dua itu, meminta kepada pemprov Sulbar untuk melakukan rapat darurat dengan badan kerjasama pembangunan regional sulawesi

( BKPRS ) untuk menyamakan pandangan SOP dalam menangani pergerakan masyarkat melalui darat, udara dan laut ini harus dilakukan segera tentu nya hal ini melibatkan gubernur se Sulawesi.

” terkait potensi covid 19,untuk itu kami meminta diadakannya rapat darurat badan kerjasama pembangunan regional Sulawesi ( BKPRS ) untuk menyamakan pandangan sop dalam menangani pergerakan masyarkat melalui darat, udara dan laut ini harus dilakukan segera tentu nya hal ini melibatkan gubernur se sulawesi, ” tegas politisi Nasdem itu.(dji)

Pemkab Mamuju Resmi Menutup Sementara Aktifitas Pelabuhan

GandangDewata.com, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju dipastikan memperkuat Surat Gubernur Sulbar tentang pengamanan wilayah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona.

Melalui Surat bernomor 009/850/III/2020, Bupati meminta agar Koordinator satuan pelaksana Pelabuhan penyeberangan Mamuju menghentikan sementara seluruh aktifitas di pelabuhan hingga situasi kembali kondusif dan dinyatakan aman sebagaimana Surat Gubernur No 3400/831/III/2020, namun surat penghentian aktifitas ini dikecualikan bagi kendaraan angkutan barang atau logistik ( pangan ) yang melalui wilayah Sulbar sesuai surat gubernur Sulbar sebelumnya bernomor 3400/642.1a/III/2020 tentang pembatasan pergerakan orang di Sulawesi Barat.

Terkonfirmasi Sekda Mamuju H.Suaib. Jumat ( 27/3 ) mengatakan, selain meminta kepada otoritas pelabuhan untuk memperhatikan dan melaksanakan Surat Gubernur Sulbar, Pemkab Mamuju juga telah melakukan langkah antisipatif seperti pembentukan posko di perbatasan Kabupaten Mamuju tengah dan Mamuju, serta posko perbatasan Mamuju – Majene.

Tim Posko penangan covid perbatasan ini melibatkan unsur pemerintah setempat ( camat ) Kepolisian, TNI, Dinas perhubungan, Dinas kesehatan dan BPBD.

” mereka bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana standar protokol yg telah ditentukan, dalam menjalankan tugasnya 24 jam mereka akan dibagi kedalam tiga Sif, dari hal itu Suaib berharap potensi penyebaran corona di Mamuju tetap dalam kondisi Zero.” pungkas Suaib. 

AMSI Minta Aktivitas Peliputan Jurnalistik Utamakan Keselamatan dari Wabah COVID-19

GandangDewata.com, World Health Organization ( WHO ) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah menegaskan bahwa kecepatan penularan wabah COVID-19 bisa diredam dengan cara mengatur jarak saat kita bertemu orang lain (social and physical distancing).

Kebijakan jaga jarak itu diwujudkan melalui kebijakan bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Selain itu, siapapun dilarang keras menciptakan kerumunan, apalagi tanpa memperhatikan jarak.

Akan tetapi patut disayangkan belum semua instansi pemerintah dan lembaga publik melaksanakan perintah tersebut, terutama dalam kaitan dengan acara-acara yang melibatkan jurnalis.

Atas dasar itu, Asosiasi Media Siber Indonesia ( AMSI ) menyerukan:

  1. Kepada seluruh anggota AMSI di seluruh Indonesia, agar meminta tim peliputan: wartawan, fotografer, videografer, atau unit apapun yang meliput acara publik, termasuk konferensi pers di lembaga pemerintah maupun instansi publik lainnya, untuk mempertimbangkan kehadiran dalam kegiatan konferensi pers yang berpotensi mengundang kerumunan.

Jika kehadiran tersebut tak bisa dihindarkan, diharapkan tim liputan senantiasa menjaga jarak aman di lokasi konferensi pers atau kegiatan publik tersebut, sesuai ketentuan World Health Organization (WHO).

AMSI mengingatkan setiap perusahaan media wajib memastikan keselamatan dan kesehatan setiap jurnalisnya di lapangan.

  1. Kepada lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, agar memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam publikasi dan pengelolaan informasi.

Siaran pers bisa dikirim setiap saat ke kantor media massa, dan konferensi pers bisa dilakukan secara online lewat berbagai platform yang kini banyak tersedia.

  1. Kepada seluruh media, agar terus-menerus mengedukasi publik dengan mencari informasi dari para ahli dan pakar, agar kita semua selamat menghadapi wabah virus corona ini.

Menyuguhkan pendapat mereka sungguh lebih penting, ketimbang mewawancarai orang-orang yang kurang memahami masalah wabah ini dengan baik.

Pada hari-hari ini, semua pihak, tanpa kecuali, harus berdisiplin jaga jarak agar kita semua selamat dari wabah COVID-19. (AMSI Sulbar)

Dewata.com, World Health Organization ( WHO ) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah menegaskan bahwa kecepatan penularan wabah COVID-19 bisa diredam dengan cara mengatur jarak saat kita bertemu orang lain (social and physical distancing).

Kebijakan jaga jarak itu diwujudkan melalui kebijakan bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Selain itu, siapapun dilarang keras menciptakan kerumunan, apalagi tanpa memperhatikan jarak.

Akan tetapi patut disayangkan belum semua instansi pemerintah dan lembaga publik melaksanakan perintah tersebut, terutama dalam kaitan dengan acara-acara yang melibatkan jurnalis.

Atas dasar itu, Asosiasi Media Siber Indonesia ( AMSI ) menyerukan:

  1. Kepada seluruh anggota AMSI di seluruh Indonesia, agar meminta tim peliputan: wartawan, fotografer, videografer, atau unit apapun yang meliput acara publik, termasuk konferensi pers di lembaga pemerintah maupun instansi publik lainnya, untuk mempertimbangkan kehadiran dalam kegiatan konferensi pers yang berpotensi mengundang kerumunan.

Jika kehadiran tersebut tak bisa dihindarkan, diharapkan tim liputan senantiasa menjaga jarak aman di lokasi konferensi pers atau kegiatan publik tersebut, sesuai ketentuan World Health Organization (WHO).

AMSI mengingatkan setiap perusahaan media wajib memastikan keselamatan dan kesehatan setiap jurnalisnya di lapangan.

  1. Kepada lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, agar memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam publikasi dan pengelolaan informasi.

Siaran pers bisa dikirim setiap saat ke kantor media massa, dan konferensi pers bisa dilakukan secara online lewat berbagai platform yang kini banyak tersedia.

  1. Kepada seluruh media, agar terus-menerus mengedukasi publik dengan mencari informasi dari para ahli dan pakar, agar kita semua selamat menghadapi wabah virus corona ini.

Menyuguhkan pendapat mereka sungguh lebih penting, ketimbang mewawancarai orang-orang yang kurang memahami masalah wabah ini dengan baik.

Pada hari-hari ini, semua pihak, tanpa kecuali, harus berdisiplin jaga jarak agar kita semua selamat dari wabah COVID-19. (AMSI Sulbar)

KPU Mamuju Non Aktifkan Sementara Penyelenggara Ad Hoc

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang.

GandangDewata.com, Mamuju – Menyusul keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, KPU Mamuju memutuskan untuk menonaktifkan sementara penyelenggara ad hoc yang telah dibentuk.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, penonaktifan penyelenggara ad hoc tersebut menyusul ditundanya beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang menurut keputusan KPU RI diurai dalam beberapa bagian.

“Ad hoc dinonaktifkan sementara sampai ada instruksi selanjutnya dari KPU RI,” kata Hamdan Dangkang, Kamis, 26 Maret 2020 malam.

Ada pun tahapan Pilkada yang oleh KPU RI diputuskan untuk ditunda diantaranya; pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 sampai 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 sampai 17 Mei 2020, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Keputusan penundaan sejumlah tahapan di atas bikin aktifitas di sekretariat KPU Mamuju juga berkurang. Hamdan menyebut, staf sekretariat KPU Mamuju saat ini sebatas menyelesaikan laporan kegiatan yang tekah dilaksanakan sebelumnya.

“Komisioner tetap berkantor. Meski hanya beberapa saja. Kecuali ada hal yang sangat penting baru ke kantor. Rapatnya juga sudah via online,” tutup Hamdan Dangkang. (*)

Tekan Penyebaran Covid-19,Ombudsman Sulbar Maksimalkan Pengaduan Online

Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar

GandangDewata.com, Mamuju – Saat ini sejumlah wilayah di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Corona (Covid-19), seperti halnya yang dilakukan di beberapa kantor pelayanan publik termasuk salah satunya Kantor Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi, Insan Ombudsman sejak awal sudah menerapkan berbagai langkah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, salah satunya dengan peningkatan penerimaan pengaduan online baik melalui email, telp/WA bahkan medsos.

Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik kantor Ombudsman RI intensitas interaksinya secara langsung dengan masyarakat sangat sering, sehingga perlu ada upaya antisipasi untuk menekan penyebaran virus tersebut.

“Kami tetap membuka layanan pengaduan di kantor, hanya saja ada langkah preventif yang kami lakukan di antaranya pembatasan jam kerja, masuk jam 09.30 dan pulang pukul 15.00 agar interaksi dapat dikurangi serta memaksimalkan adanya pengaduan secara online” jelas Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar (24/03/19).

Selain itu, Lukman juga mengaku, pihaknya menunda semua perjalanan dinas  termasuk jadwal pemanggilan untuk klarifikasi. “Terkecuali hal yang sangat urgent untuk ditindaklanjuti kami memaksimalkan klarifikasi melalui telepon,” kata Lukman.

Upaya preventif yang dapat kami lakukan untuk menekan penyebaran virus ini dengan memperhatikan kebersihan kantor juga membatasi kunjungan serta mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan secara online, di website www.ombudsman.go.id atau email : pengaduan.sulbar@ombudsman.go.id  melalui Telp/SMS/WA 0811-245-3737, atau facebook Kantor Perwakilan Ombudsman Sulbar.

“Jika masyarakat sama sekali tidak dapat mengakses beberapa fasilitas online yang kami sediakan maka dibolehkan datang langsung, karena di kantor kami juga sudah disediakan keamanan sesuai standar penanganan virus Corona, seperti fasilitas cuci tangan dan menyediakan anti septik,” jelas Lukman.

Meski demikian waktu kunjungan juga tetap dibatasi, sebagai bentuk kehati-hatian. Pungkasnya.

Anggota DPRD Sulbar Fraksi Nasdem Desak Gubernur Ambil Langkah Serius Tangkal Covid-19

GandangDewata.com, Mamuju-Penyebaran virus Covid-19 (corona) yang bukan hanya menjadi isu nasional saja, sejumlah pihak melakukan penanganan khusus, terkhusus wilayah Mamuju, Sulawesi Barat.

Meskipun situasi di Mamuju masih zero terkait virus tersebut namun Pemerintah harus sigap dan tanggap dengan situasi yang sedang genting tersebut yakni penyebaran Covid-19.

Pemerintah tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan dalam penanganan virus corona. Salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hatta Kainang S.H dari fraksi Nasdem menyampaikan bahwa baiknya harus ada tindakan dari Gubernur untuk menutup akses Masuk ke Sulbar.

“Baiknya Gubernur Sulbar menutup akses masuk pelabuhan, dan bandara udara. seperti yang dilakukan Pemprov Sulteng. Ini penting untuk menghindari wabah apalagi untuk sementara kita masih zero, Kaltim sudah ada penderita lalu lintas laut yang tidak terscraning dengan baik akan membawa virus masuk ke Sulbar. Hal ini harus diantisipasi secara cepat, apalagi banyak TKI dari Malaysia yang sudah pulang ke Sulbar atau minimal ada tempat untuk observasi bagi mereka yang dicurigai” Terang Hatta.

Hatta menegaskan bahwa virus corona itu tidak boleh di anggap remeh, “tindakan ini penting bukan main-main” Ungkapnya.

“Untuk itu diminta langkah tegas Gubernur Sulbar untuk menutup atau melakukan screning ketat terhadap orang yang masuk ke Mamuju Sulbar” Sambung Hatta.

Hatta menganggap Tes dengan mengukur suhu saja tidak cukup untuk mendeteksi virus, Menurutnya itu memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan diagnosa.

“Jadi upaya progresif harus dilakukan demi menjaga Sulbar yang masih zero virus Covid-19” Tutup Hatta.(AMSI)

Baca Juga Berita Populer