Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Beranda blog

Wisata Air Terjun Tamasapi di Resmikan Bupati Mamuju


GandangDewata.com, Mamuju – Meski telah lama di nikmati penggunaannya oleh masyarakat, Wisata air terjun tamasapi akhirnya diresmikan oleh Bupati Mamuju H. Habsi Wahid (04/07).

Hadir bersama Wakil Bupati Irwan Pababari dan Sekretaris daerah Suaib, serta sejumlah jajaran Kepala OPD dan disaksikan oleh sejumlah masyarakat Habsi mengatakan, untuk mewujudkan kemajuan daerah, sektor pariwisata adalah salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, olehnya pembangunan pariwisata menjadi salah satu prioritas yang harus senantiasa mendapat dorongan dan bantuan dari semua pihak termasuk swasta dan unsur perbankan, karena diakui habsi mengembangkan pariwisata tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

“untuk mengembangkan daerah ini, tentu harus ada yang menarik di Mamuju, kita sudah benahi Air terjun Tamasapi walaupun masih terbatas, demikian pula wisata lain yang kita miliki, ada pula land mark Mamuju City yang sementara berproses, semoga pembangunan yang kita lakukan ini akan menarik orang datang ke daerah kita yang tentu akan berpengaruh pada perputaran ekonomi masyarakat” terang Habsi.

Diakui figur yang digadang-gadang masih memiliki popularitas tertinggi pada Pilkada 2020 ini, Sektor Pariwisata telah menyumbang setidaknya 30 persen Pendapatan Asli daerah yang di dalamnya juga termasuk pendapatan dari perhotelan dan restoran.

Usdi, kepala dinas Pariwisata Mamuju mengklaim, pengembangan Pariwisata akan berefek domino bagi semua sektor lain, olehnya keseriusan pemerintah daerah yang ditunjukkan di tiga tahun terakhir akan terus diupayakan dapat meningkat, kata Usdi jika orang mau datang ke Mamuju maka ia tentu akan membawa uang, jika ia menginap karena ada sesuatu yang menarik maka uangnya tentu akan berputar di Masyarakat Mamuju, sehingga perputaran ekonomi akan terjadi lebih cepat.

Selain meresmikan penggunaan wisata Air terjun tamasapi, Habsi wahid juga sekaligus meresmikan secara simbolis penggunaan Museum daerah yang bangunannya terletak di kompleks rumah adat Mamuju.

Museum tersebut menjadi menarik karena di dalamnya telah menyimpan sejumlah barang yang memiliki nilai kesejarahan tinggi yang dominan adalah barang yang selama ini disimpan oleh Maradika (Raja) Mamuju H. Andi Maksum Dai.

KPU Buka Ruang Bagi Pemantau, Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat

GandangDewata.com, Mamuju-Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada adalah jaminan legitimasi atas pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat, pun dengan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan.

Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.

Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh KPU.

Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, ketiganya memiliki kesamaan; yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh KPU didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Untuk hal tersebut, KPU Mamuju secara resmi membuka ruang bagi keterlibatan lembaga pemantau, survei dan penghitungan cepat untuk gelaran Pilkada Mamuju tahun 2020 ini. Komisioner KPU Mamuju divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Ahmad Amran Nur menjelaskan, masa mendaftaran bagi pemantau pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat, serta penghitungan cepat telah dibuka sejak November 2019 lalu.

“Untuk pemantau permilih mulai dari 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Lembaga survey atau jajak pendapat dimulai dari 1 November 2019 sampai 8 Desember 2020. Serta penghitungan cepat pendaftarannya dibuka sejak 1 November 2019 sampai 8 Desember 2020,” ungkap Ahmad Amran Nur, Jumat (3/07).

Ruang yang dibuka di KPU tersebut dibarengi dengan sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh lembaga survey atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat. Kata Ahmarn, syarat-syarat yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” sambung Amran.

“Substansinya adalah, bagaimana semua pihak bisa mengambil peran penting dalam menjamibn kesukesan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini,” pungkas Ahmad Amran Nur.

Juknis, serta fortmat pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat, dapat diunduh di kategori JDIH di website resmi KPU Mamuju. (*)

Ranperda APBD 2019, Disetujui Dibahas

GandangDewata.com, Mamuju – Ali Baal Masdar menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar Sulbar tentang Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, Jumat 03 Juli 2020.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan , terkait capaian pendapatan dengan realisasi sebesar 99, 85 persen ,  sebagaimana yang disampaikan oleh Taufik Agus, juru bicara  Fraksi Golkar , Ali Baal menyampaikan , kedepan  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus melakukan Inventarisasi potensi sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pengemban sementara dari Fraksi Hanura melalu juru bicara Ahmad Ihsan Syarif , Ali Baal menjelaskan, bahwa hal tersebut terjadi karena adanya upaya efisiensi anggaran. Meskipun ada juga yang dikarenakan gagal lelang sebagai bagian dari dinamika proses lelang yang lebih akuntabel disamping keterlambatan dokumen pembayaran sampai akhir bulan.

Terkait penyampaian dari fraksi Nasdem yang disampaikan melalui juri bicaranya, Hatta Kainang, Ali Baal menjelaskan, rencana pemanfaatan Silpa tersebut telah dianggarkan dalam APBD pokok 2020 dan penggunaan awal dalam refocusing dengan total nilai sebesar Rp 68 miliar lebih, dan sisanya akan digunakan dal APBD perubahan 2020.

Diakhir rapat paripurna, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengetuk palu yang menandakan bahwa semua fraksi di DPRD Sulbar telah nmenyetujui ranperda APBD T.A 2019 yang selanjutnya dibahas di rapat rapat komisi.

Selain dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Wakil Ketua II , Abdul Rahim,para anggota DPRD Sulbar  Sekprov Muhammad Idris, pimpinan OPD dan undnagan lain.  (Adv)

Perkuat BPSDM Sulbar, Ali Baal Bakal Dorong Penguatan Kelembagaan Diklat

GandangDewata.com, Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menggelar Pelatihan Kepemimpinan  Pengawasan (PKP) Angkatan III Tahun 2O2O secara virtual, Jumat 3 Juli 2020.

Latpim pejabat pengawas kali ini diikuti oleh 40 orang yang tersebar di 24 opd .

Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar.

“Saya akan memperkuat BPSDM Sulbar dengan mendorong penguatan kelembagaan diklat, antara lain, memberi dukungan pembiayaan revitalisasi kampus BPSDM,” kata Ali Baal saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut

Masih kata Ali Baal, untuk memacu percepatan pembangunan di Sulbar, perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pelatihan.

Lebih lanjut dikatakan, terdapat tiga lokasi yang akan dijadikan tempat pelatihan yakni gedung pelatihan pertanian, revitalisasi rumah sakit lama untuk diklat teknis dan kawasan diklat kerjasama daerah.

Mengenai PKP, Ali Baal menegaskan, pelatihan kepemimpinan tersebut hasilnya dapat maksimal, jika seluruh peserta bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dan potensi dirinya, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan itu. 

“Kepada seluruh narasumber Widyaiswara, saya berpesan agar membimbing dan mengarahkan mereka, agar mampu berbenah, menata masa depan yang lebih baik,” ujarnya

Kepala Kajian Manajemen Administrasi Negara RI LAN Makassar, Andi Taufik, menyampikan, berterimakasih kepada Pemprov Sulbar atas perhatiannya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulbar, dimana Presiden RI sudah mencanangkan  program prioritas SDM pada tahun depan hingga 2O24.

“Presiden menghimbau sumber prioritas utama adalah peningkatan  SDM, disamping infrasruktur dan fasilitas lainnya, “ tandas Taufik

Taufik berharap, para peserta dapat memanfaatkan dengan baik PKP tersebut, sebab tidak semua pejabat pengawas di Sulbar memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan itu.

Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKP lingkup Pemprov Sulbar ialah menciptakan sosok pejabat pengawas yang mempunyai kompetensi manajerial.

“Hal ini untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik, yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),”beber Yakub

Yakub menjelaskan, sehubungan dengan masa pandemi Covid-19, maka metode pembelajaran dalam PKP kali ini adalah non klasikal, yakni proses pembelajaran  yang dilakukan  dengan distance E-learning atau pembelajaran jarak jauh menggunakan zoom meeting. (Adv)

KPID Sulbar Dukung Pemda Mateng Usulkan Perda Penyiaran

GandangDewata.com, Mamuju tengah – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah untuk mengusulkan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyiaran di Bumi Lallatassisara. “Kami KPID Sulbar mendukung penuh, dan siap bersinergi, memberikan masukan atas langkah Pemda melalui Dinas Persandian dan Kominfo, menginisiasi lahirnya Perda tentang Penyiaran,”  Pernyataan tersebut diungkapkan, Busran Riandhy, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar di Tobadak, Mamuju Tengah.

Menurutnya, Perda penyiaran memang sangat diperlukan oleh masing-masing daerah untuk menata lembaga penyiaran(LP). Selama ini, daerah tidak bisa berbuat banyak terhadap LP, terutama menjadi bidang ini, sebagai salahsatu sumber pendapatan asli daerah maupun penegakan hukum atas LP Ilegal.

Sebelumnya, Keinginan Pemda Mamuju Tengah untuk menginisiasi Perda Penyiaran diungkapkan Minarsa, Sekertaris Dinas Persandian, Komunikasi dan Informasi Kab. Mamuju Tengah saat menerima kunjungan Komisioner KPID Sulbar di Kantor Persandian dan Kominfo, Kamis, 02/07/2020

“Pemda Mamuju Tengah melalui Dispersandian dan Kominfo, berencana membuat perda tentang penyiaran, ini dilakukan agar lembaga penyiaran yang ada di wilayah ini dapat dipayungi dengan aturan yang jelas, yaitu Peraturan Daerah,” ungkap Minarsa.

Lanjut Minarsa, Kita berharap dengan lahirnya Perda ini, menjadi dasar bagi pemerintah terutama pemerintah desa mengagas lahirnya usaha penyiaran, misalnya usaha LPB di desa sebagai salah satu sumber pendapatan.

Sementara itu, Ahmad Syafri Rasyid mengharapkan agar dalam Perda Penyiaran tersebut, termuat aturan mengenai keterpenuhan persyaratan izin perluasan wilayah bagi LPB luar daerah. “Ini bukan memberikan batasan, tapi aturan ini diperlukan, karena menjadi salah satu sumber masalah yang terjadi saat ini dalam menata lembaga penyiaran” ungkap praktisi hukum di Sulbar ini.

Rapat Paripurna DPRD Sulbar Terima Ranperda Pertanggungjawaban Gubernur APBD TA 2019

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat

GandangDewata.com, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Paripurna tentang Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019 dan penandatanganan keputusan bersama terhadap perubahan PERDA tentang Ranperda retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum, Penyampaian saran tahap kedua masing-masing Pansus Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Barat tentang perubahan atas peraturan daerah prov.sulbar nomor 2 tahun 2012  tentang retribusi jasa usaha.(2/7)

Perubahan Perda Retribusi Diharapkan Tingkatkan Penerimaan

GandangDewata.com, Mamuju – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat  terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juli 2020.

Dalam sambutannya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan kedua rancangan perda tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang.

“Pembahasan panjang telah dilakukan baik dari internal pemerintah provinsi maupun pembahasan bersama pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan pada tanggal 30 Desember 2019.  Sebagai tindak lanjut dari persetujuan DPRD tersebut, maka untuk melaksanakan amanah dari ketentuan pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 105 tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah, pemerintah provinsi telah menyampaikan kedua rancangan perda ini ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi,”ujar Ali Baal

Ia juga mengatakan, perubahan perda retribusi ini dilakukan untuk mengakomodir obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik karena belum tercantum dalam perda retribusi, dan adanya perubahan tarif retribusi untuk menyesuaikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.

“Dengan ditetapkannya perda retribusi ini, diharapkan obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik, karena belum adanya payung hukum, akan segera bisa ditarik, begitupun perangkat daerah yang selama ini belum maksimal dalam pemasukannya karena tarif yang masih rendah, maka diharapkan juga dengan adanya perda ini dapat terpenuhi target penerimaannya,”sebut mantan Bupati Polman tersebut.

Disampaikan, Retribusi adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, jadi kuncinya adalah semakin baik layanan yang kita berikan kepada wajib retribusi, maka retribusi juga semakin meningkat, dan hal ini merupakan tantangan bagi perangkat daerah untuk membenahi sektor retribusi.

Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua III, Abd . Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, para asisten, pimpinan OPD dan undangan lain.(adv)

DPRD Sulbar Hadiri syukuran Hari Jadi Bhayangkara ke-74

Hj. ST. Suraidah Suhardi bersama Bupati dan Wakil Bupati se-Sulbar, Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI CZi Firman Dahlan, dan Wakajati Sulbar.

GandangDewata.com, Ketua DPRD Sulbar, Hj. ST. Suraidah Suhardi, dan Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abd Rahim menghadiri acara syukuran peringatan hari Bhayangkara yang ke-74 tahun 2020 di aula lantai IV kantor Gunernur Sulbar, Rabu, 01 juli 2020.

Dalam sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan selamat hari Bhayangkara ke-74 kepada seluruh anggota dan keluarga besae kepolisian khususnya di Sulawesi Barat. Dalam sambutannya kerja keras dan pengabdian polri saat ini patut diapresiasi, karena selalu dilakukan dengan cara simpatik serta penanganan kasus selalu mengedepankan pendekatan yang tegas tetapi humanis.

Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno dalam acara syukuran tersebut juga menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan pengabdiannya, serta seluruh masyarakat yang selama ini mendukung Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, Polri akan berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan memberikan yang terbaik perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganugrahan Piagam Kehormatan oleh Kapolda Sulawesi Barat

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan piagam warga utama kehormatan kepada Ketua DPRD Sulbar, Hj. ST. Suraidah Suhardi, Gubernur Subar Ali Baal Masdar para Bupati dan Wakil Bupati se-Sulbar, Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI CZi Firman Dahlan, dan Wakajati Sulbar.

KPID Sulbar gelar diskusi literasi media di Kampus STAIN Majene

GandangDewata.com, Majene – Dalam rangka memberi pencerahan dan pemahaman tentang pentingnya literasi media serta upaya menata penyiaran di daerah, Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Barat (KPID Sulbar), menggelar diskusi literasi media di era new normal, di Kampus STAIN Majene, Rabu, 01/06/20.

Ketua KPID Sulbar,April Azhari Hardi, dalam sambutannya mengatakan bahwa, kegiatan literasi media dilaksanakan sebagai upaya membangun kecerdasan masyarakat, dalam menganalisa setiap tayangan baik itu TV, maupun radio.

“Literasi media adalah upaya memaknai dan menganalisa tayangan TV dan Radio dengan baik, saring tayangan yang sehat, untuk dilihat dan hindari tayangan yang sifatnya tidak mendidik agar tidak dilkonsumsi oleh anak-anak kita,”ucap April Azhari Hardi.

Sementara itu, Ketua STAIN Majene, Dr. Napis dalam sambutannya memberikan apresiasi positif ke KPID Sulbar periode ini.

“KPID telah berhasil membuat program yang menyentuh bidang penyiaran di daerah, yang melibatkan akademisi dan mahasiswa, sehingga bisa memaksimalkan penataan penyiaran ke arah yang lebih berkualitas,”ungkap Napis.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Prov. Sulbar, Suraidah Suhardi, yang menjadi pemateri pada kegiatan itu menjelaskan bahwa media adalah ruang untuk menyampaikan informasi dan aspirasi yang bersentuhan dengan masyarakat guna membangkitkan ekonomi bangsa.

“Olehnya itu, pilih dan pilah tontonan yang menyuguhkan informasi sehat dan berguna bagi kita, agar ada nilai positif bisa dipetik,” jelas Suraidah.

Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Majene, Mulyadi, mengungkapkan bahwa semua pihak perlu memahami tujuan dari literasi media, yaitu menjadikan tontonan menjadi tuntunan.

‘Sebab diera sekarang ini, derasnya arus informasi yang ditampilkan media sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan dan perilaku kita, karena media seringkali mendahulukan orientasi bisnis, daripada menyiarkan tontonan yang benar – benar mengedukasi,” beber Muliadi.

Hal senada diutarakan Kepala Studio LPPL Radio Mammis Majene, yang menurutnya keberadaan media mainstream seperti radio dan televisi masih menjadi favorit ditengah masayakat menyampaikan informasi, apalagi ditengah pandemi ini tentu rentetan berita silih berganti terdengar.

“Disinilah letak peran diadakannya literasi media, untuk memfilter mana informasi yang layak dikonsumsi dan mana berita yang tidak jelas. Partisipasi mahasiswa ditengah keluarga memberi pemahaman, agar membiasakan tidak melihat tayangan yang sesungguhnya tidak mendidik, sangat diharapkan,” tuturnya. Untuk diketahui, kegiatan literasi media diera new normal ini, diikuti oleh mahasiswa STAIN Majene.

Bupati Mamuju Terima Penghargaan dari Polda Sulbar

GandangDewata.com, Mamuju – Dinilai telah berjasa dalam upaya berperan serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dan berkontribusi pada kemajuan Polda sulbar, Bupati Mamuju Habsi Wahid menerima piagam penganugrahan sebagai warga kehormatan muda Polda Sulbar yang diserahkan sendiri Kapolda Irjen Pol Eko Budi Sampurno pada puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-74 tahun 2020 yang dipusatkan di kantor Gubernur (Rabu, 01 Juli 2020).

Atas penganugrahan tersebut, Eko Budi Sampurno menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama sekaligus kebersamaan yang telah dilakukan oleh para kepala daerah dalam menciptakan Sulawesi barat yang aman serta partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan Polri secara umum. 

Kami harapkan tetap bersinergi situasi Kamtibmas akan senantiasa kondusif dan masyarakat juga akan semakin produktif,hal tersebut selaras dengan tema hari Bhayangkara ke-74 yakni “Kamtibmas kondusif, Masyarakat semakin produktif”.Ujar Kapolda Sulbar.

Terpisah, Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan yang telah diberikan oleh Polda Sulbar tersebut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan Institusi Polri dapat terus dilanjutkan, karena menurutnya rasa aman adalah cikal-bakal dari produktivitas masyarakat

“kalau tidak aman tentu masyarakat tidak bisa produktif, olehnya kita tetap perlu mempertahankan kondisi ini melalui sinergi yang terus ditingkatkan bersama jajaran kepolisian” kunci Habsi. 

Selain kepada Bupati Mamuju Habsi Wahid, Kapolda juga memberikan penganugerahan piagam warga kehormatan, kepada gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dan para bupati lainnya yang ada di Sulawesi barat.

Baca Juga Berita Populer